JAKARTA, GRESNEWS.COM - Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tinggal hitungan bulan lagi. Namun masih banyak proyek infrastruktur dan program pemerintah yang belum rampung. Apalagi memasuki tahun politik biasanya langkah pemerintah semakin lamban dalam menyelesaikan programnya.

Komite Ekonomi Nasional (KEN) mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk tim khusus yang dinamai task force yang diketuai langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tim ini diperlukan agar pemerintah berjalan lebih efektif.

Ketua KEN Chairul Tanjung (CT) menjelaskan ada tiga alasan terbentuknya task force. Diantaranya pertama jangka pendek yaitu umur pemerintahan saat ini tinggal menghitung bulan maka pemerintah dalam proses pengambilan keputusan akan lebih cepat dan prosesnya juga dimonitor dengan cepat juga.

Kemudian yang kedua, bahwa sebagian menteri juga ada yang bekerja secara politik karena sebagian menteri juga yang menjabat sebagai Ketua partai politik. Ketiga membantu Presiden untuk memimpin secara langsung dan melakukan kerja-kerja pemerintahan dengan baik.

"Ini usulan kita karena tahun politik tentunya banyak kepentingan politik dan juga dengan adanya task force segala sesuatunya bisa lebih cepat," katanya di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (3/12).

Dia menjamin bahwa pembentukan kerja-kerja tim task force tidak akan tumpang tindih dengan kinerja para Menteri Kabinet karena ketua task force dijabat oleh Presiden SBY. CT mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada SBY untuk menjalankan task force kapan saja karena KEN hanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

"Jadi kalau Presiden saat ini sudah turun, task force pun juga bubar," katanya.

Ia mengusulkan agar tim task force tersebut bisa mengurangi defisit neraca berjalan dengan cara meningkatkan nilai ekspor dan nilai impor harus dijaga sehingga akan menghasilkan surplus perdagangan. Kemudian investasi juga akan dikembangkan dengan begitu arus modal akan banyak masuk, dengan begitu defisit neraca pembayaran bisa ditekan bahkan bisa dikurangi.

Kemudian usulan lain yaitu cara bagaimana untuk menstabilkan harga agar angka inflasi bisa ditekan, dengan begitu masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik. Disatu sisi nantinya dunia usaha dapat dikembangkan sehingga bisa menyerap tenaga kerja.

"Dengan begitu pengangguran bisa ditekan dengan demikian hasil akhirnya kemiskinan bisa kita tekan," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menilai bahwa pemerintah sangat lambat dalam mengambil keputusan yang berkenaan tentang pembangunan infrastruktur. Padahal pembangunan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Dahlan mencontohkan seperti pembangunan tol trans Sumatera yang tidak memiliki nilai keekonomisan. Akan tetapi ketika pemerintah mengetahui tol trans Sumatera tidak memiliki nilai keekonomisan malah mengadakan tender sampai dua kali yang memakan waktu tiga tahun. Padahal dalam menilai proyek tidak memiliki nilai ekonomis hanya membutuhkan waktu selama enam bulan.

Bahkan Dahlan mengatakan jika dalam pengerjaan infrastruktur yang tidak bisa dikelola oleh pemerintah maka perusahaan BUMN yang akan mengambil alih. Hal itu dilakukan agar BUMN memiliki daya saing yang lebih unggul untuk mengerjakan proyek infrastruktur.

"Kita (BUMN) sudah ada uang banyak, tenaga ada, tapi surat kerja juga tidak turun-turun. Kita kehilangan waktu tiga tahun," kata Dahlan.

(Heronimus Ronito/GN-04)

BACA JUGA:
Tags