Setya Novanto Gugat Pasal Pemeriksaan KPK

Senin, 13 November 2017, 19:30:02 WIB - Politik

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto (ketiga kanan) beserta istrinya Deisti Astriani Tagor (ketiga kiri) berfoto bersama Presiden Joko Widodo (kiri), Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kiri), Ibunda Bobby Nasution, Hanifah Siregar (kedua kanan) dan Paman Bobby Nasution, Doli Sinomba Siregar (kanan) saat menghadiri pernikahan Kahiyang Ayu (keempat kanan) dan Bobby Nasution (keempat kiri) di Gedung Graha Saba, Sumber, Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/11). (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua DPR RI Setya Novanto mengajukan uji materi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal yang mengatur soal pemeriksaan tersangka itu dianggap bertentangan dengan Pasal 20A UUD 1945 yang mengatur soal hak imunitas anggota DPR.

Pengacara Setya Novanto, Friedrich Yunadi menerangkan pemanggilan kliennya oleh KPK harus seizin presiden dengan mengacu Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Fredrich menyebut pasal itu mengatur pemanggilan anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden.

"Dengan adanya sekarang permintaan (panggilan) dari KPK yang dalam hal ini terkesan mengabaikan atau mengesampingkan masalah UUD dan putusan MK maka kami mengajukan permohonan judicial review terhadap Pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 UU KPK," ujar Fredriech di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/11).

Fredrich ingin MK menguji Pasal 46 ayat 1 dan 2 terkait pemeriksaan tersangka bertentangan dengan UU Pasal 20A ayat 3 yang mengatur soal hak imunitas anggota DPR saat menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.



"Kedua, kami mengajukan untuk uji Pasal 12 UU KPK. Di mana Pasal 12 UU KPK, KPK bisa memerintahkan instansi terkait untuk melakukan pencegahan ke luar negeri maupun pencekalan dalam hal ini terhadap seseorang. Yang dalam hal ini jelas bertentangan dengan putusan MK yang menyatakan wewenang imigrasi untuk mencegah seseorang ke luar negeri bagi yang bersangkutan itu dinyatakan inkonstitusional," sambungnya.

Novanto hari ini tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi. Novanto beralasan KPK harus mengantongi izin presiden untuk memeriksa dirinya.

Panggilan pemeriksaan ini ditujukan untuk Novanto sebagai saksi untuk Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana yang juga tersangka korupsi e-KTP.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar