Menyoal Rencana Plesiran Anggota Pansus RUU Pemilu

Selasa, 07 Maret 2017, 19:00:00 WIB - Politik

Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) memberikan paparan disaksikan Menkumham Yasonna Laoly (kiri) dan Wamenkeu Mardiasmo ketika mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Pansus rancangan undang-undang (RUU) pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/2). Rapat itu membahas sistem Pemilu, Presidential Threshold, ambang batas Parlemen, jumlah kursi di daerah pemilihan dan metode konversi suara ke kursi. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rencana kunjungan, para anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) ke Jerman dan Meksiko menuai kritik keras. Namun pihak Pansus berkeras bahwa kunjungan mereka ke dua negara beda benua itu bakal tetap dilaksanakan. Pasalnya, kunjungan ke kedua negara tersebut dinilai sangat penting dalam kaitannya dengan proses pematangan RUU Pemilu.

Terkait rencana ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan, Pansus RUU Pemilu seharusnya meninjau kembali sisi urgensi, kemaslahatan, serta kontekstualitas kunjungan tersebut. Terlebih, kunjungan dilakukan saat Pansus RUU Pemilu sendiri tengah dikejar target menyelesaikan RUU itu pada akhir April mendatang.

"Ketika mereka berada pada waktu yang sangat mepet untuk menyelesaikan target penyusunan RUU Pemilu, mestinya mereka fokus dan memprioritaskan penyelesaian RUU Pemilu," kata Titi kepada gresnews.com, Selasa (7/3).

Titi menegaskan, menambah ilmu, wawasan, serta mempelajari berbagai perspektif baru soal Pemilu bukanlah suatu hal yang tabu atau terlarang. Bahkan jika harus dilakukan ke luar negeri sekalipun. Namun dengan pertimbangan waktu yang kian mendesak, Titi khawatir kunjungan ke Jerman dan Meksiko malah membawa konsekuensi buruk berupa keterlambatan Pansus dalam menyelesaikan RUU Pemilu.

"Harus diingat prioritas mereka saat ini adalah menyelesaikan RUU tepat waktu. RUU Pemilu harus sudah disahkan pada 28 April mendatang," terang Titi.

Meninjau kondisi dan situasi saat ini, sambung Titi, jika Pansus beralasan ingin mempelajari dan mengetahui berbagai hal terkait Pemilu di Jerman dan Meksiko, Pansus bisa minta keterangan langsung dari sejumlah pakar di Indonesia. Terlebih, referensi mengenai kajian sistem Pemilu di sejumlah negara sudah demikian banyak jumlahnya.

Para pakar yang bisa diminta keterangan mengenai hal itu antara lain Chusnul Mariyah, Ramlan Surbakti, serta pakar-pakar lain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). "LIPI itu sudah banyak melakukan riset soal sistem Pemilu di Filipina, Jerman, Meksiko, juga negara-negara Amerika Latin lain yang menyelenggarakan Pemilu serentak. Kita juga punya satu ekspatriat atau pakar Pemilu global yang bernama Adhy Aman. Dia bekerja di International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), sebuah lembaga peneliti Pemilu yang profesional. Dia bisa dipanggil untuk presentasi di Indonesia," kata Titi.

Titi menerangkan, mengundang para pakar yang memahami sistem Pemilu di Jerman dan Meksiko akan lebih efektif dan efisien dibanding melakukan kunjungan langsung ke dua negara tersebut. Bukan hanya dari segi anggaran, cukup dengan meminta keterangan para pakar tersebut, dari sisi manfaat pun hasilnya akan lebih menguntungkan.

"Para pakar itu paham betul bagaimana situasi Pemilu di luar negeri dan di Indonesia. Jadi, mereka bisa memberi jawaban yang kontekstual dan bisa dipertanggungjawabkan soal bagaimana jika sistem Pemilu di negara-negara lain itu diterapkan di Indonesia," katanya.

Bahwa kunjungan dilakukan saat reses, yakni antara tanggal 11 hingga 15 Maret 2017, Titi berpendapat justru waktu reses itulah yang sebaiknya dimaksimalkan Pansus untuk menyelesaikan proses pembahasan RUU Pemilu. Alasannya, waktu yang kini tersisa kurang dari dua bulan. Sedang RUU Pemilu yang tengah dibahas terdiri atas 543 pasal yang terbagi ke dalam 6 buku. Dengan kata lain, dalam sejarah RUU Pemilu di Indonesia, inilah draft RUU dengan pasal paling banyak selama proses perancangannya.

"Jadi jangan main-main. Ini adalah tugas mulia yang dititipkan masyarakat dan negara kepada Pansus RUU Pemilu. Sangat penting bagi mereka untuk menjaga amanat ini agar penyelesaian RUU Pemilu tepat waktu, dan Pemilu serentak 2019 tidak terganggu dan tercederai kualitas penyelenggaraannya," pungkas Titi.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar