JAKARTA, GRESNEWS.COM - Keberadaan sejumlah orang dengan track record kurang bersih di sekitar pasangan presiden terpilih Jokowi-JK dicemaskan banyak pihak. Keberadaan orang-orang tersebut justru berdampak kemunduran, serta  bertolak belakangan dengan semangat Jokowi-JK yang mengusung jargon pemberantasan korupsi.  Salah satu nama yang keras ditentang adalah keberadaan mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri dalam tim sukses pasangan Jokowi-JK. Apalagi nama Rokhmin disebut-sebut sebagai kandidat Menteri Kelautan dan Perikanan kabinet Jokowi.   

Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW)  Ade Irawan,  jika pasangan presiden terpilih Jokowi-JK memberikan peluang Rokhmin sebagai calon Menteri Kelautan dan Perikanan, hal itu dinilai sebuah kemunduran yang sangat luar biasa khususnya dilingkungan kementerian tersebut. Pasalnya, Rokhmin pernah divonis 7 tahun kurungan dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan karena ulahnya yang terbukti korupsi dana non-budgeter sebesar 31,7 miliiar selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong tahun 2002 – 2004.

ICW berharap Jokowi dalam menyusun kabinet nantinya haruslah melihat rekam jejaknya, karena salah satu jargon Jokowi adalah pemberantasan korupsi di pemerintahan. Tentu, masuknya oknum-oknum yang pernah terkait korupsi akan menjadi pertanyaan besar terkait komitmen mereka. "Jika memilih kabinet tolong benar-benar dilihat, apakah bersih dan mampu membantu menuju Indonesia yang lebih baik seperti yang selama ini digembor-gemborkan," ujar Ade kepada Gresnews.com, Selasa, (26/8).

Menurutnya, jika Rokhmin benar dijadikan Menteri Kelautan dan Perikanan akan ada masalah serius bagi Indonesia. “Jadi blunder sendiri bagi Jokowi nantinya, Jika memang diperlukan pemikirannya, kan bisa hanya dijadikan pemasok ide. Tapi jangan masuk ke dalam struktur, lebih baik jadi guru besar saja,” tambah Kordinator Bidang Hukum dan Peradilan ICW Emerson Juntho.

Emerson menambahkan, seseorang yang pernah berkuasa dan melakukan tindak pidana korupsi, kemudian akan kembali institusi tersebut,  maka sangat besar kemungkinan upaya-upaya tindak pidana korupsi tersebut kembali dilakukan. Sangat mustahil jika tindakan-tindakan tersebut tidak terulang, apalagi klaim kemenangan Jokowi juga bagian dari kerja kerasnya.

Tak hanya tersangkut kasus korupsi, Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) juga mencatat sepak terjang  Rokhmin. Konflik  antar warga yang terjadi di Pulau Bangka Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara  diduga karena ulahnya. Dua kelompok warga yakni Warga Penolak Tambang dan Warga Pendukung Tambang terus berkonflik gara-gara ia memuluskan kehadiran PT. Mikgro Metal Perdana yang menguasai lahan konsesi tambang bijih besi diatas Pulau Bangka seluas 2000 hektar. Padahal pulau tersebut sangat kecil dan masyarakat juga sangat tergantung dengan lahan pertanian yang mereka miliki. "Bisa dikatakan, dia tangan kanan Mr. Yang (Presdir. PT.MMP) asal China untuk meyakinkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bahwa investasi tersebut sangat bermanfaat dan bisa memberikan keuntungan dan kesejahteraan masyarakat Pulau Bangka," ujar Edo Rakhman, Manager Kampanye Departemen Advokasi Eksekutif Nasional WALHI dalam rilis yang didapatkan Gresnews.com, Selasa, (26/8).

Faktanya hal yang dijanjikan hingga saat ini tak terbukti. Sementra sumber-sumber agraris milik sebagian besar warga penolak tambang diambil secara paksa dan diukur meski sang pemilik tidak melepaskan. Meski SK IUP Eksplorasi PT. MMP sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, namun PT MMP terus bertahan dan terus dilindungi oleh Pemkab Minahasa Utara. Hal itu karena bantuan bantuan loby-loby yang sangat luar biasa yang dilakukan Rokhmin, baik kepada aparat kepolisian maupun di level kementerian terkait.

"Warga Pulau Bangka Penolak Tambang PT. Mikgro Metal Perdana tentu akan sangat kecewa kepada Jokowi jika mempercayakan Rokhmin menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dan akan menganggap sia-sia upaya mereka untuk membuat Jokowi –Jk menang telak di Pulau Bangka," tutur Edo.

WALHI secara kelembagaan, akan terus melakukan kampanye untuk menolak Rokhmin Dahuri sebagai kandidat Menteri Kelautan dan Perikanan di pemerintah Jokowi-JK. Mereka juga telah merencanakan membuat Petisi Penolakan di change.org. Ia meminta kabinet baru harus bersih dari orang-orang seperti Rokhmin sebagai mantan terpidana korupsi. Termasuk orang-orang yang saat ini sedang bermasalah harus ditolak untuk jadi bagian pemerintahan. "Komitmen awal harus dipertahankan untuk koalisi tanpa bagi-bagi kursi jabatan menteri, melaksanakan agenda Revolusi Mental, dan menjalankan program nawa cita seperti pernah di kampanyekan kepada Rakyat Indonesia," tutup Edo.

BACA JUGA:
Tags