JAKARTA, GRESNEWS.COM - Beberapa kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi-JK ternyata telah menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Kebijakan-kebijakan itu diantaranya penghentian sementara Kurikulum 2013 (K-13), kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), bahkan program sosial seperti jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) yang dinilai tidak tepat sasaran.

Para anggota DPR yang melakukan kunjungan kerja di masa reses ini, banyak mendengarkan keluhan terkait pelaksanaan program-program itu. Dari daerah pemilihan Jawa Timur VI yang meliputi Kabupaten Blitar, Kediri, Tulungagung yang dikunjungi Politisi Demokrat Venna Melinda misalnya, banyak mengeluhkan tentang penghentian K-13 dan kembalinya digunakan Kurikulum 2006.

Kebijakan penghentian K-13 di beberapa sekolah, menurut aspirasi yang didengan Venna, dianggap terlalu terburu-buru. "Kurikulum 2013 tepat untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, meski masih banyak kendala teknis dalam penerapannya," katanya kepada Gresnews.com, Senin (22/12).

Para warga, kata Venna, menghendaki agar kendala teknis dalam implementasi K-13 diselesaikan secara teknis juga, bukan dengan pembatalan atau penghentian kebijakan. Karena itu, sejumlah 38 perwakilan dinas pendidikan kota dan kabupaten sepakat untuk tetap melaksanakan K-13 setelah melakukan pembahasan mendalam terkait pelaksanaan kurikulum tersebut.

Mereka kecewa dengan kebijakan pemerintah lantaran selama ini telah berusaha melaksanakan K-13 dengan baik, namun malah dihentikan. "Setelah berusaha dengan pemberlakuan K-13, sekarang malah dipatahkan hasilnya," ujar Venna menirukan keluhan para pendidik di sana.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM juga dirasakan tambah membebani masyarakat. Kleuhan itu didengar para anggota dewan dari para konstituen di di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan yang dikunjungi politisi Golkar Mukhamad Misbakhun.

Selama dua minggu lamanya, ia berkeliling Pasuruan dan Probolinggo, untuk memaksimalkan serapan aspirasi dari para pemilihnya. "Keluhan itu tentu menjadi masukan dan catatan tersendiri untuk saya prioritaskan dan mendorong pemerintah untuk memperbaikinya," ujar Misbakhun yang juga anggota Komisi XI DPR ini.

BACA JUGA: