JAKARTA, GRESNEWS.COM – Euforia pelantikan Jokowi sebagai presiden terpilih akan berlangsung selama satu hari penuh. Selebihnya, masyarakat dan berbagai pihak akan menunggu-nunggu bagaimana Jokowi bisa merealisasikan janji-janji yang diucapkan pada saat kampanye.

Politisi PKS, Tifatul Sembiring mengatakan, masyarakat sudah cukup lama menanti proses pergantian kepala negara. "Sehingga ke depannya masyarakat dan semua stakeholder atau pemangku kepentingan menunggu gebrakan pertama dan terobosan pemerintah dari kabinet Jokowi-Jusuf Kalla," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/10).

Salah satunya, kata dia, adalah membuat rupiah lebih stabil dan ekonomi yang lebuh tertata. Tifatul melihat kondisi pasar belum bergerak membaik. "Tetapi saya mengharapkan kebijakan yang dikeluarkan bisa membawa rupiah agar kembali menguat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuzy mengharapkan agar momentum pelantikan presiden terpilih disambut gegap gempita oleh investor. Jika itu yang terjadi maka bisa jadi Indonesia akan lebih baik di masa mendatang.

"Pemerintahan Jokowi juga perlu untuk menjaga momentum pertumbuhan yang memang dibutuhkan agar Indonesia masuk di dalam 10 besar perekonomian di dunia," kata Romy di Jakarta, Senin (20/10).

Ia mencontohkan tantangan pertama yang akan dihadapi Jokowi yaitu terkait dengan persoalan subsidi BBM. Menurutnya, Jokowi harus bisa menemukan cara untuk merasionaliasi subsidi BBM yang sudah memakan porsi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sehingga realokasi BBM harus digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. "Kita harapkan cairnya komunikasi politik antara pemimpin-pemimpin partai di tingkat nasional betul-betul bisa berimbas baik untuk nasional," katanya menambahkan.

Sementara, politisi PDIP Aria Bima menuturkan, siap mengawal nawacita dan program yang diusung presiden Jokowi. Ia mennegaskan, walaupun PDIP merupakan partai pengusung Jokowi, namun PDIP juga akan menjalankan fungsi check and balance. "Jadi bukan hanya dilakukan partai yang bukan pengusung," katanya di DPR, Jakarta, Senin (20/10).

BACA JUGA:
Tags