Uji Materil Perda Tata Ruang Kaltim

Rabu, 01 Maret 2017, 19:00:00 WIB - Politik

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Langkah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditentang. Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur (KMS) dan perwakilan Organisasi Nasional mengajukan upaya hukum untuk membatalkan PP nomor 1 tahun 2016 melalui jalur Judicial Review ke Mahkamah Agung.

Penetapan RTRW Kalimantan Timur diduga untuk menyiasati kekosongan hukum. Hal itu lantaran adanya Peraturan Pemerintah soal Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 sementara RTRW diterbitkan sebelum adanya ketetapan PP tahun 2016. Padahal, KLHS merupakan acuan utama saat menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah di setiap daerah.

"Penetapan RTRW itu Februari 2016. PP terbit Oktober 2016, jadi ada kesan memanfaatkan kekosongan hukum," kata Hari Darmanto, advokat dari Jaringan Advokat Lingkungan hidup (JAL) Kalimantan Timur, melalui keterangan tertulisnya kepada gresnews.com, Selasa (28/2).

Muhnur Satya Prabu, kuasa hukum KMS, berharap dengan adanya Judicial Review yang diajukan KMS pada pemerintah daerah Kalimantan Timur tidak membuat langkah-langkah hukum yang kontraproduktif. Dia khawatir RTRW tersebut akan menjadi landasan bagi pemda Kaltim untuk melakukan langkah hukum terkait RTRW padahal Perda yang dijadikan landasan sedang di-Judicial Review di MA.

"Selama proses ini berlangsung Gubernur Kaltim jangan pernah membuat tindakan hukum yang berdasarkan pada Perda Tata Ruang termasuk diantaranya menerbitkan izin-izin di kawasan dalam struktur dan pola ruang, tata ruang itu sendiri," imbuhnya.

Sementara itu, Srikanti Suargi yang merupakan warga Kalimantan Timur, juga mendukung upaya mengajukan uji materil terhadap perda tersebut. Menurut Suargi, langkah Pemda Kalimantan Timur dengan mengesahkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 memberi dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Kaltim.

Dia menuturkan, selama ini warga menggantungkan kehidupannya pada kawasan karst yang terdapat di Kalimantan Timur. Dengan begitu, kalau area karst tersebut ditambang maka akses warga terhadap air yang merupakan sumber utamanya dari karst tersebut terganggu. Bahkan sudah ada beberapa izin pertambangan yang berpotensi akan mengancam sumber air warga.

"Jika pegunungan karst itu ditambang maka akan dipastikan kami kehilangan sumber air bersih dan masyarakat terpaksa harus membeli, apalagi izin pertambangan sudah dikeluarkan," ujar Suargi.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar