Pansus DPR Usut Larinya Utang Puluhan Triliun Pelindo II

Sabtu, 17 Juni 2017, 18:48:00 WIB - Politik

Pelabuhan baru Tanjung Priok (ANTARA)


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II DPR terus menyelidiki pemanfaatan dana dari sindikasi-sindikasi loan atau dana pinjaman senilai 1,58 miliar dollar AS atau setara Rp21 triliun di PT Pelindo II. Selama ini penggunaan dana pinjaman yang nilainya sangat besar itu tak terdengar pemanfaatanya, tetapi Pelindo justru dibebani tanggungan untuk membayar bunganya.

Salah satu proyek yang dikejar anggota Pansus Pelindo II adalah proyek pembangunan pelabuhan baru New Priok yang disebut sebut menggunakan sebagian dana dari loan tersebut.

Untuk meneliti pembangunan New Priok, Kamis (15/6) Pansus Pelindo II melakukan kunjungan kerja spesifik ke pelabuhan Terminal Teluk Lamong, Surabaya. Menurut Rieke Diah Pitaloka selaku Ketua Tim kunspek, kunjungannya ke Terminal Teluk Lamong untuk melakukan perbandingan terkait penerbitan global bond (surat utang bervaluta asing) untuk membangun pelabuhan baru.

"Kami datang ke Teluk Lamong untuk melakukan perbandingan, karena Teluk Lamong dibangun dengan pola pendanaan dari global bond tahap pertama yang menghabiskan biaya sebesar 5 triliun. Sementara tahap pertama di New Priok butuh 11 triliun dengan kapasitas yang hampir sama 1,5 juta teus" katanya.



Lebih lanjut politisi asal fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, temuan pansus tahap kedua ini hasilnya akan diserahkan kepada BPK dan KPK. "Dalam waktu dekat kami akan menggelar rapat internal bahwa hasil audit BPK akan diserahkan kepada KPK dan segera dilakukan persidangan," ujarnya, seperti dikutip dpr.go.id.

Dalam kunjungannya tim sempat meninjau ke lapangan dan berdialog langsung dengan Dirut serta jajaran pejabat pelabuhan Teluk Lamong. "Kami mengapresiasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan Teluk Lamong. Alat-alatnya lebih canggih daripada New Priok milik Pelindo II" ujarnya.

Seperti diketahui sejak 2015 lalu DPR memutuskan membentuk Pansus Pelindo II menyusul dugaan banyaknya kasus dalam pengelolaan Pelabuhan tersebut. Pansus menilai terdapat sejumlah potensi kerugian negara dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan perusahaan di bawah Kementerian BUMN itu.

Dalam perjalanannya Pansus aawal menyebut ada sejumlah temuan antara lain soal kasus pengadaan barang dan jasa yaitu 10 unit mobil crane dan 3 unit Quay Container Crane (QCC), serta pengadaan IT.

Selain itu, menurut anggota Pansus Pelindo II dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu ada juga dugaan penyelewengan terkait dengan Perpanjangan kontrak pengelolaan terminal peti kemas antara anak perusahaan PT.Pelindo II dengan perusahaan Hongkong. Juga masalah pengelolaan Terminal Peti Kemas Koja dan terkait pembangunan pelabuhan baru (New Priok) yang pinjaman utang dengan Global Bond yang dibiayai oleh sindikasi bank internasional.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar