Draft RUU Pemilu Molor, Pemilu Potensi Terganggu

Kamis, 20 Oktober 2016, 18:02:13 WIB - Politik

Anggota KPU Kota Medan Herdensi Adnin (kiri) menjelaskan proses pemungutan suara pemilihan umum kepada siswa SMA pada peresmian Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (12/10). (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemilu legislatif dan presiden akan digelar pada Mei 2019, namun tahapannya harus sudah dimulai 2 tahun sebelumnya atau pada 2017. Hanya saja hingga saat ini pemerintah belum juga menyerahkan draft RUU Pemilu kepada DPR untuk dibahas. Adanya keterlambatan ini, DPR mengaku hanya memiliki waktu 4 sampai dengan 5 bulan untuk membahasnya.

Anggota Komisi II DPR RI Muhamad Lukman Edy mengungkapkan dengan sedikitnya waktu yang dimiliki DPR membahas RUU Pemilu, akan berpotensi melahirkan Undang-undang yang rawan digugat. Sebab untuk melahirkan Undang-undang yang berkualitas, DPR membutuhkan waktu yang cukup dan tidak terburu-buru untuk membahasnya.

"Bila pemerintah tidak segera menyerahkan draft RUU tersebut maka dikhawatirkan akan terjadi banyak masalah," ujar Lukman di DPR RI, Rabu, (19/11).

Padahal revisi UU Pemilu sangat penting untuk segera dilakukan. Selain karena perubahan sistem, kebutuhan untuk meratifikasi keputusan Mahkamah Agung tentang Pilpres dan Pileg yang dilakukan serentak juga sangat mendesak. Sebab dari putusan ada makna yang berubah dan harus direvisi. Jika pemerintah terus berlama-lama untuk menyerahkan Draft RUU Pemilu, bisa mengakibatkan UU pemilu gagal disahkan sesuai waktunya.



"Terlalu mahal harga yang harus dibayar jika berlama-lama di RUU Pemilu," ungkapnya.

Untuk itu, ia mendesak Setneg untuk menjadikan RUU Pemilu sebagai prioritas. Ia meyakini bahwa persoalan ini bukan terletak pada Presiden, akan tetapi birokrasi yang berada di bawah presiden yang tidak dapat membedakan mana yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak.

Sebab dari kabar terakhir yang ia dapatkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru sampai pada tahapan harmonisasi di internal Kemendagri dan pihak lain seperti KPU, Bawaslu dan Menkumham. Sedangkan untuk draftnya sendiri sudah masuk ke presiden. "Jika pembahasan RUU terlambat maka DPR-lah yang akan disalahkan masyarakat," ujarnya.

Senada dengan rekannya, sesama anggota Komisi II Yandri Susanto menilai pemerintah tidak serius menyikapi RUU Pemilu. Menurutnya, Revisi UU pemilu tersebut sejatinya adalah inisiatif dari pemerintah, sehingga pemerintah seharusnya sudah menyerahkan draft RUU tersebut ke DPR.

Padahal jika berhitung waktu, DPR akan segera memasuki masa reses sampai dengan bulan November sampai dengan awal bulan Desember, setelah itu DPR akan memasuki masa reses kembali. Dengan waktu yang begitu sempit untuk melakukan pembahasan, maka tahapan pemilu bisa terganggu akibat UU yang dilahirkan nanti tidak optimal.

"Pemerintah sudah berjanji dari dua bulan yang lalu," ungkap Yandri Susanto di DPR RI, Rabu, (19/11).

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar