JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih untuk periode 2017-2022, Jumat (5/5). Pasangan ini akan dilantik Oktober mendatang dan sembari menunggu telah membentuk tim transisi.

Konon tim tersebut dibentuk untuk membantu peralihan kekuasaan dari Gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Namun usai Pilgub DKI dan seiring makin banyaknya hujan kritikan maka istilah tim transisi dikoreksi menjadi tim percepatan dan sinkronisasi program. Maklum istilah tim transisi biasanya digunakan dalam pergantian presiden.

Tugas dari tim tersebut untuk memastikan empat program unggulan Anies-Sandi seperti KJP Plus, KJS Plus, OK OCE, dan program rumah DP Rp 0 berjalan dengan baik. Selain itu, tim juga mengkaji kembali program dari Ahok yang dinilai tidak sesuai dengan janji mereka.

Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan tim sinkronisasi diperlukan karena ada kesenjangan fiskal antara periode pemerintahannya. Dia menjelaskan beda tim sinkronisasi dan tim transisi.

"Tim sinkronisasi ini bukan seperti tim transisi. Karena dia hanya melakukan sinkronisasi di masa awal karena ada kesenjangan antara periode fiskal pemda dengan periode pemerintahan. Jadi kita memerlukan sinkronisasi program," ujar Anies di perumahan Pondok Bambu Permai, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (6/5).

Anies mengatakan keanggotaan tim sinkronisasi program akan diumumkan secepatnya. Dia juga menampik akan ada bagi-bagi jatah bagi anggota tim itu. "Itu sebabnya ada tim sinkronisasi dan nanti setelah diumumkan, itu juga tidak seperti pos. Nanti jadi kepala dinas, tidak. Ini teman-teman yang sebelumnya sudah membantu," paparnya.

Anies mengatakan tim ini berisikan para pakar dan ahli tata kota yang ikut membantu pihaknya. Setelah diumumkan, tim ini akan segera bekerja melakukan sinkronisasi program kerja Anies dengan Gubernur DKI Jakarta sebelumya.

USULAN PRABOWO - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta calon gubernur-calon wakil gubernur, Anies Baswedan- Sandiaga Uno, menyiapkan tim transisi menjelang pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Pesan dari Pak Prabowo untuk mendorong kami terus bergerak. Nomor dua, kami diminta menyiapkan tim transisi," kata Sandiaga di Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (14/4).

Menurut Sandi, tim transisi berguna bila Anies-Sandiaga terpilih memimpin Jakarta periode 2017-2022. Tim tersebut akan mempersiapkan program 100 hari Anies-Sandi berjalan.mSelain itu, pergantian pemerintahan juga berjalan dengan lancar.

Saat ini, Sandiaga mengaku sudah ada beberapa orang yang ikut serta dalam tim transisi, seperti Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwaksana. Anggota DPRD Fraksi PKS itu dianggap mumpuni di bidang anggaran.

"Yang sudah berkomitmen dan bergabung Fadjar Panjaitan, mantan Sekda (Pemprov DKI Jakarta) dan pernah menjadi Plt Gubernur (DKI Jakarta)," kata dia.

BERLEBIHAN - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama heran atas adanya tim transisi yang dibuat cagub-cawagub DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Menurut Ahok, dalam pergantian gubernur, tidak perlu ada tim transisi.

Ahok menyebut tim transisi lebih cocok saat ada pergantian presiden. Sebab, mengganti kepala dinas di daerah tidak semudah mengganti menteri oleh presiden.

"Ini bukan presiden kok transisi bagaimana. Memang kamu presiden ganti menteri. Kamu masuk nggak bisa ganti kepala dinas langsung loh. Kalau presiden, begitu masuk, ganti menteri," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Ahok menyebut perlu waktu 8 bulan untuk pergantian kepala dinas. Hal tersebut diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Karena itu, mengganti kepala dinas tidak seperti mengganti menteri.

"Sudah kayak mau jadi presiden saja," ujar Ahok.

Sementara Sandiaga Uno menegaskan tim ini diperlukan lantaran ada beberapa perhatian serius terkait masalah-masalah di Jakarta, seperti masalah Sumber Waras. Sandiaga berjanji akan tetap menuntaskan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang sempat menjadi sorotan beberapa waktu lalu. Dia menyebut hal itu telah dibahas bersama tim transisi.

"(Sumber Waras) itu juga yang menjadi bagi tim penyesuaian (transisi) untuk bekerja dan memastikan jangan sampai ada yang terlambat," ujar Sandiaga di kediaman Probosutedjo, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/5).

Sandiaga mengatakan proses transisi sedang fokus memantau program yang sedang berlangsung. Ia mengatakan timnya juga akan fokus pada penganggaran agar dapat berjalan dengan baik. "Tim penyesuaian (transisi) akan fokus untuk menyesuaikan program sinkronisasi untuk memastikan program-program berlangsung. Fokus dan penganggaran berlangsung dengan baik," lanjutnya.

Tim transisi dibentuk dalam upaya agar program Anies-Sandiaga masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah tugas Anies-Sandiaga saat dilantik pada Oktober nanti.

"Diusahakan Program DP 0 Rupiah, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, One Kecamatan-One Center Enterprenuer (OK-OCE) untuk bisa masuk ke anggaran perubahan atau KUA-PPAS 2018," kata Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, Syarif di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).

"Tentu kalau yang RKPD untuk anggaran perubahan ada revisi untuk kegiatan yang enggak mungkin terlaksana, dikosongkan," ujar politikus Gerindra itu.

Tim transisi yang dibentuk, lanjut Syarif, akan berbicara dengan Sekda DKI Saefullah agar keempat program andalan Anies-Sandiaga bisa masuk ke KUA-PPAS Perubahan. Dia menyebut tim akan berbicara langsung dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

"Kita akan bicara langsung ke gubernur dan wagub. Intinya yang dibicarakan RKPD perubahan dan KUAPPAS harus mengakomodir pelaksanakan 3 bulan," terang Syarief.

Menurut Syarif, masuknya empat program milik Anies-Sandiaga sangat penting untuk jalannya pemerintahan pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS tersebut. Bila hal tersebut tidak terwujud, kinerja Anies-Sandi akan terganggu.

"KUA-PPAS penetapan 2018 itu yang ngajukan memang gubernur lama tapi yang menggunakan gubernur baru. Bulan Oktober sudah tergambar janji gubernur baru. Kalau dia tidak diikutkan bisa repot," ujarnya.

Ada beberapa orang yang masuk pada tim transisi Anies-Sandiaga. Dua di antaranya adalah mantan pimpinan KPK yaitu Adnan Pandu Praja dan Bambang Widjojanto. Anies mengatakan tim akan bertemu dengan Ahok setelah penetapan pemenang Pilgub DKI usai dilakukan. Seperti diketahui, KPU DKI telah menetapkan Anies-Sandiaga sebagai gubernur-wagub DKI terpilih, Jumat (5/5).

"Pak Basuki kemarin disampaikan, nanti sesudah resmi dari pilkada, maka tim dari kami (Anies-Sandi) akan bertemu dengan tim Pak Basuki," ujar Anies kepada wartawan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (28/4/2017).

Menurut Anies, tim transisi diperlukan untuk menjembatani komunikasi antara dia dan Ahok, sehingga pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta bisa lancar. "Tongkat estafet itu berpindah. Dalam perpindahan itu, ada program-program yang harus sudah dipersiapkan dari sekarang karena anggaran tahun depan. Sudah mulai dibahas dari sekarang," ujar Anies.

Anies melalui tim transisinya akan menjelaskan hal apa yang perlu dimasukkan ke rencana pembahasan APBD. Jadi, program tahun depan saat dia memimpin Jakarta tidak tersendat.

"Di dalam pembicaraan itu, Pak Basuki mau mengakomodasi hal-hal yang akan dilaksanakan supaya tidak tertunda satu tahun karena siklus anggaran berbeda dengan siklus penggantian pemerintah," ucap Anies. (dtc/mfb)

BACA JUGA: