Pemotongan Anggaran dan Kinerja Penegak Hukum

Senin, 05 September 2016, 18:00:00 WIB - Politik

Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian (tengah), memberikan keterangan pers didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri), dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana (kanan) saat digelarnya Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum 2016 di Padang, Sumatera Barat, Senin (29/8). KPK menggelar pelatihan yang diikuti 200 peserta dari beberapa institusi penegak hukum itu untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tidak pidana korupsi dan pengembalian uang negara, khususnya di Sumatera Barat. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Langkah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tertanggal 26 Agustus 2016, tentang upaya penghematan pada 85 Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016 menjadi dilematis. Di satu sisi langkah penghematan itu dilakukan untuk menyelamatkan postur APBN-P 2016 agar tak terjadi defisit yang melebihi ketentuan, namun pemotongan anggaran juga memiliki konsekuensi pada jalannya roda pemerintahan.

Terutama pada beberapa lembaga dan kementerian yang membawahi penegakan hukum, pemotongan anggaran diprediksi bakal menurunkan kinerja para aparat hukum dan memperlemah upaya pemberantasan korupsi. Untuk diketahui, beberapa anggaran yang dipangkas oleh pemerintah untuk lembaga hukum diantaranya Kepolisian Negara sebesar Rp2,959 triliun. Kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp550,908 miliar. Sementara, untuk Mahkamah Agung sebesar Rp192,536 miliar dan Kejaksaan Agung sebesar Rp18,032 miliar.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga dipangkas anggarannya sebesar Rp13,001 miliar. Selanjutnya, pemotongan untuk Mahkamah Konstitusi sebesar Rp.10,849 miliar, Komisi Yudisial sebesar Rp3,873 miliar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebesar Rp2,744 miliar.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, instruksi Presiden ini berwajah sadis karena alokasi anggaran penegakan hukum atau lembaga lembaga yang bekerja di wilayah hukum yang diamputasi sebesar Rp3.751.169.872.000 untuk 8 kementerian atau lembaga negara.

Uchok menjelaskan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan pemangkatan anggaran itu dengan istilah langkah penghematan belanja kementerian atau lembaga. Namun hakikatnya pemerintah sama saja dengan menghapus anggaran untuk kebutuhan dan kepentingan penegakan hukum.

"Para koruptor akan berpesta, karena alokasi anggaran pada aparat hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, KPK, dan PPATK sangat minim dan akan susah menjangkau para maling anggaran negara," kata Uchok pada gresnews.com, Senin (5/9).

Menurutnya, dampak atas pemotongan anggaran membuat para aparat hukum menjadi mandul. Biaya operasional lembaga penegak hukum ini tentu jauh berkurang sehingga semakin sulit dalam membongkar kejahatan korupsi yang saat ini memiliki modus kian beragam.

Selain itu, kata dia pemotongan anggaran ini juga berdampak kepada hilangnya rasa aman masyarakat. Misalnya anggaran Kepolisian yang dipangkas sampai Rp2,959 triliun. Amputasi anggaran kepolisian ini, sungguh besar, dan hal ini bisa mengakibatkan publik tidak punya rasa aman dan nyaman lagi karena tingkat kriminal meningkat lantaran akan ada pembiaran dari pihak kepolisian lantaran anggaran minim.

"Kalau ingin publik, menyuruh polisi menanganani kasus kasus kejahatan, iya harus bayar karena kepolisian tidak punya biaya atau minim alokasi anggarannya," tegas Uchok.

Terkait pemangkasan anggaran tersebut, CBA (Center For Budget Analysis), sangat kecewa dengan sikap DPR yang tidak melakukan apa apa untuk menolak amputasi anggaran oleh intruksi Presiden Jokowi ini. Padahal, DPR itu punya kekuasaan seperti punya hak budget dan pengawasan tetapi tidak mereka gunakan sama sekali. Dan sampai saat ini, hanya bisa diam, dan minim melakukan protes atas amputasi anggaran ini.

Anggota dewan seperti ketakutan dengan Presiden Jokowi. Padahal amputasi anggaran, tanpa ada persetujuan dari anggota dewan. "Kami menduga, jangan jangan, dengan diamnya sikap DPR ini, ternyata mereka senang, dan gembira sekali dengan amputasi anggaran kepada lembaga KPK dan PPATK lantaran akan lebih leluasa "main-main" proyek proyek APBN tanpa disadap oleh KPK," pungkasnya.

Sementara itu, pakar hukum pidana dan pencucian uang, Yenti Ganarsih, mengatakan pemangkasan 8 lembaga penegakan hukum secara logis pasti akan sangat mempengaruhi laju penegakan hukum.

Yenti mengaku, bahwa saat ini anggaran lembaga hukum sudah terseok-seok kenapa delapan lembaga tersebut justru diamputasi. "Saya tidak tahu kebijakan priotitasnya, kenapa lembaga penegakan hukum termasuk yang diamputasi anggarannya. Sedangkan angka kejahatan sangat tinggi," kata Yenti kepada gresnews.com, Senin (5/9).


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar