JAKARTA, GRESNEWS.COM – Presiden terpilih Joko Widodo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Nusa Dua, Bali. Jokowi akan membahas soal transisi pemerintahan dari SBY kepada Jokowi di Hotel Lagoon, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam. Pertemuan tersebut dilakukan disela-sela kegiatan Presiden SBY dalam menghadiri acara Forum Global Aliansi Peradaban PBB VI.

Selaku presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK memandang perlu ada pertemuan guna menyelaraskan program kerja unggulan dan program kerja Jokowi-JK dengan APBN 2015 yang disusun pemerintahan SBY-Boediono. Terlebih mengingat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato di hadapan sidang bersama DPR dan DPD, Jumat 15 Agustus 2014, tidak menyisakan ruang fiskal yang cukup bagi Jokowi-JK untuk mengimplementasikan program-programnya.

"Sebab itulah, pertemuan Jokowi dengan Presiden SBY untuk membahas transisi pemerintahan kian relevan demi kesinambungan program kerja pemerintah," ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo seperti dikutip dari laman tjahjokumolo.com, Rabu (27/8).

Menurutnya, Jokowi-JK memprioritaskan tiga program yang merupakan bagian dari sembilan program prioritas yang disebut Nawa Cita pada awal pemerintahannya. Pertama, Indonesia sehat dan cerdas, yang lebih diutamakan untuk masyarakat Indonesia di pedalaman dan daerah tertinggal. Kedua, pembenahan infrastruktur vital di daerah-daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ketiga, revolusi mental. Program revolusi mental ini tidak membutuhkan proyek khusus seperti program-program lain.

"Program ini akan diterapkan langsung oleh Jokowi dengan menunjukkan kepribadiannya yang asli sebagai bentuk representasi dari budaya bangsa," jelas Tjahjo.

Kata Cahyo, Nawa Cita sendiri merupakan turunan dari Trisakti yang dicetuskan Bung Karno, yakni berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Selengkapnya, Nawa Cita Jokowi-JK adalah, pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air.

Tim Transisi, kata dia, sedang mengupayakan agar program-program Jokowi yang tengah dirumuskan oleh Pokja bisa dimasukkan ke RAPBN 2015 yang segera dibahas bersama DPR. "Bila masih ada hambatan, pemerintahan Jokowi-JK akan memasukkan program-program tersebut ke RAPBN Perubahan 2015," tegas Cahyo.

Ketika akan dikonfirmasi, apa saja agenda utama pertemuan Jokowi dengan SBY dan siapa saja yang akan mendampingi Jokowi, baik deputi tim transisi yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Wasekjen PDIP) Hasto Kristiyanto, Andi Widjajanto, Anies Baswedan, dan Akbar Faisal belum mengangkat sambungan telpon Gresnews.com, Rabu (27/8).

Sebelumnya, Jokowi menemui sejumlah pimpinan PDIP secara tertutup di di bekas kantor Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-JK, Jalan Sisimangaraja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (26/8) petang.

Pertemuan yang dihadiri wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani itu secra umum membahas postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015.

Diantaranya pembicaraan fokus pada menyeleraskan program kerja prioritas pemerintahan Jokowi-JK nantinya dengan ruang fiskal terkait pengaturan APBN 2015. Termasuk meempelajari persoalan-persoalan apa saja yang dihadapi oleh masing-masing kementerian. "Baru pembicaraan awal mengenai APBN 2015," ujar Jokowi, usai melakukan pertemuan, Selasa (26/8).

BACA JUGA:
Tags