JAKARTA, GRESNEWS.COM - Subsidi  bahan bakar minyak (BBM) selalu menjadi momok bagi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sementara kenaikan  harga BBM menjadi dilema bagi pemerintahan, karena dampak sosial dan gejolak harga yang diakibatkan kenaikan tersebut. Untuk itu Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyarankan pemerintah mempertimbangkan penghematan disektor lainnya.

Salah satu yang bisa dilakukan penghematan adalah pemotongan anggaran untuk penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil (PNS). Marwan mengatakan selain BBM subsidi yang membebankan APBN, anggaran belanja untuk PNS ternyata juga membebankan keuangan negara.  Terlebih di tiap tahun anggaran untuk PNS ini selalu naik 5 persen sampai 6 persen. Untuk ia mengusulkan anggaran perjalanan dinas untuk penyelenggara negara atau PNS dipotong sebanyak 10 persen dari anggaran.

Menurut Marwan PNS harus rela anggarannya dipotong dan jangan mengambil kesempatan ditiap, sebab setiap  kali BBM naik para PNS juga meminta kenaikan gaji. "Kali ini PNS harus gantian dipotong gajinya demi menolong rakyat yang miskin," katanya kepada Gresnews.com, Selasa (26/8).

Ia  menjelaskan, gaji PNS perlu dipotong karena dalam setiap rapat para PNS selalu menghamburkan uang negara. Hal itu terlihat dari kebiasan para PNS yang  lebih memilih tempat rapat di luar Jakarta dan memilih rapat di lokasi wisata seperti Lombok, Bali, Batam dan Surabaya.

Selain PNS, Marwan juga mengusulkan agar anggaran gaji para anggota DPR juga dipotong sebanyak 20 persen dari anggaran. Baik honor perjalanan dinas, insentif rapat dan insentif lainnya. Menurutnya dengan memotong anggaran PNS dan anggota DPR dan langkah-langkah lain seperti  konversi BBM niscaya belenggu BBM subsidi dan beban APBN bisa terselesaikan. Sehingga pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberdayaan masyarakat bawah dan perbaikan transportasi umum dapat ditingkatkan.  "Saya kira kebijakan pemotongan anggaran PNS dan DPR tidak akan menentang peraturan yang berlaku. Kalau para penyelenggara negara egois, jangan salahkan masyarakat akan turun ke jalan," kata Marwan.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan pemerintah bisa saja melakukan pemotongan anggaran bagi para penyelenggara negara termasuk juga anggota DPR, asalkan kebijakan tersebut kongkrit dan konsisten. Selama ini diakuinya, belanja barang pemerintah terlalu mahal dan terlalu mewah untuk kualitas birokrasi Indonesia.

Terbuki dengan pengurusan administrasi yang selalu lambat, susah dan panjang sehingga berbanding terbalik dengan biaya birokrasi yang sangat mewah. "Jadi kalau ada konsistensi kebijakan dan good will dari pemerintah itu pasti sangat mungkin dilakukan," kata Enny kepada Gresnews.com.

BACA JUGA: