JAKARTA, GRESNEWS.COM - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono, tak membuat konflik Golkar berhenti. Selain menyatakan banding atas putusan PTUN, kubu Agung Laksono juga menolak tawaran islah yang diprakarsai oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kubu Agung beralasan, tawaran islah Golkar itu hanya sebagai alat politik semata demi mengamankan posisi Golkar menghadapi pilkada serentak. Wasekjen DPP Golkar kubu Agung Laksono, Lamhot Sinaga menyatakan, upaya yang ditempuh kubu Agung bukan untuk memperpanas konflik Golkar.

Dia bilang upaya itu memang harus dilakukan karena banyak kejangalan dalam putusan PTUN. "Mengembalikan kepengurusan hasil Munas Riau dianggap dapat mengacaukan bangunan hukum, peraturan dan perundang-undangan," katanya dalam pesan yang diterima Gresnews.com, Jumat (22/5).

Jika hasil PTUN dijadikan dasar islah, maka menurut Lamhot, islah ini hanya akan sebagai menang-menangan Golkar versi kubu Ical saja. "Akibatnya, islah ini nantinya akan bersifat temporary," ujarnya.

Islah Golkar hanya menjadi sekadar alat untuk bisa ikut Pilkada Serentak 2015 tanpa menyelesaikan persoalan mendasar ditubuh partai Golkar. "Mereka, Ical lupa, persoalan mendasar di partai Golkar ada pada Ical dan kroni-kroninya, baik perilaku, tindakan, dan langkah politiknya yang telah memporak-porandakan partai yang sangat kami cintai ini," katanya.

Dengan alasan inilah maka Mahkamah Partai Golkar (MPG) beberapa waktu lalu membuat keputusan yang bersifat rekonsiliatif. Karena dalam diktumnya mengamatkan mengakomodir kepengurusan hasil Munas Bali dengan kriteria Prestasi, Dedikasi, Loyalitas Dan Tidak Tercela (PDLT).

Selain itu MPG juga memerintahkan memulihkan para kader-kader yang telah dipecat oleh Ical. Keputusan MPG inilah yang menurutnya layak diimplementasikan dalam konteks islah untuk menyelesaikan persoalan mendasar ditubuh partai Golkar. Bukan islah Golkar menang-menangan yang bersifat jangka pendek dan sarat dengan muatan pragmatis.

Ia yakin, JK akan sangat bijaksana untuk menyadarkan kubu Ical. "Kami menyambut baik upaya yang dilakukan Pak JK, sebagai mantan ketua umum dengan memberikan perhatian agar konflik ini segera berakhir," katanya.

Di sisi lain, Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar Setya Novanto menyatakan, mengapresiasi usulan islah yang diajukan JK. Langkah ini mengisyaratkan ada rasa saling pengertian dan saling memberikan penghargaan satu sama lain antara pemerintah dan partai pokitik.

"Saya dengar islah terus diusahakan berjalan, JK dan timnya berusaha selesai dengan baik," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jumat (22/5).

Ia berharap islah dapat terealisasi dan kembali membuat Golkar serta DPR sebagai satu keluarga besar sehingga agenda yang selama ini tertunda dapat kembali bekerja dengan baik.

BACA JUGA:
Tags