JAKARTA, GRESNEWS.COM - Munculnya nama-nama calon menteri kabinet Trisakti Jokowi yang terkait kasus hukum,  serta memiliki latar belakang sebagai pengurus partai politik dinilai tidak sesuai janji awal Jokowi. Pernyataan tersebut disampaikan  Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyikapi beredarnya nama-nama calon menteri kabinet Jokowi.

Harapan masyarakat yang terlampau besar terhadap pemerintahan baru ini, menurut Fadli,  dapat terkikis apabila amanah konstitusi tidak dijalankan presiden baru Indonesia. Jangan lagi ada retorika dan batasan yang hanya sampai tataran teori saja. "Di awal sudah  dikatakan untuk kerja, kerja, kerja, jadi nyata! Kita berharap menteri yang dipilih menguasai seluk beluk bidangnya, jadi dari awal kita punya kabinet ahli, profesional, dan kompeten sehingga bisa bekerja bersama demi kemajuan bangsa," kata Fadli  di Senayan, Selasa, (21/10).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, track record dan kapabilitas menjadi penting sebagai penilaian apakah memang benar nama yang dimunculkan cocok di bidangnya atau hanya sekedar barter politik saja. Namun, ia menggaris bawahi walaupun dalam penunjukan menteri presiden meminta bantuan KPK, bukan berarti KPK dapat mendikotomi dan menyeleksi siapa-siapa yang tidak pantas. "Maksudnya baik, tapi jangan sampai mengubah status prerogratif presiden, lebih baik dikirim ke badan inteligen dan mekanismenya tetap di bawah naungan presiden supaya tidak terjadi kerancuan tata negara," tambahnya.

Sementara politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo juga berharap Jokowi dapat pengimplementasikan janji politiknya mulai dari pemilihan menteri yang bersih. " Namanya ´Trisakti´ berarti calonnya harus figur yang dikenal pejuang rakyat. Bukan yang dekat dengan asing seperti Sri Mulyani misalnya," ujarnya, di Senayan, Selasa, (20/10).

Menurut dia, hadirnya sejumlah nama yang terkait asing bisa membawa dampak buruk bagi pemerintahan ke depan. Selain kabinet menjadi bias, harapan publik terkait ekonomi kerakyatan pupus, dan sudah barang tentu nilai tukar rupiah dan investor akan melemah.

"Sri Mulyani itu terkait asing dan bank dunia, jika dipilih  Jokowi berarti menjilat ludah sendiri, tentu pemikirannya hanya tentang pasar dan bukan ekonomi kerakyatan. Walaupun dapat pujian dunia, tapi akan buat susah dengan berbagai pinjaman ke asing. Terutama bank dunia, di luar itu juga dia kuat terlibat kasus century," katanya. Ia meyakini nantinya Sri Mulyani akan mendapat tanda merah dari KPK.

Ia justru mengusulkan Jokowi memilih tidak lagi orang-orang jauh yang bekerja di kementerian. Terutama dalam hal pinjaman negara dan bantuan bantuan luar negeri, dalam waktu yang singkat ini pemilihan menteri harus maksimal dan tanpa penundaan. Karena lagi-lagi jika terdapat keputusan dari presiden yang berimplikasi pada kegaduhan politik maka akan menjadi efek domino di bidang lain seperti ekonomi dan sosial.

BACA JUGA: