JAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai Golkar kini sedang mencari ketua umum yang baru. Ada delapan calon yang berlaga untuk menjadi pemimpin partai berlambang pohon beringin tersebut. Menarik untuk dicermati adalah ketika Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menyebut Wapres Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan punya jagoan masing-masing di Munaslub Golkar dan bagaimana sikap pemerintah sesungguhnya.

Namun Ical menegaskan dukungan tersebut bukanlah apa-apa. "Pak Luhut, Pak JK semuanya punya dukungan, kan enggak apa-apa," kata Ical saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/5).

Dikatakan Ical, alasan dia mengatakan tidak ada masalah karena para tokoh senior Golkar tersebut sudah tak lagi memiliki hak suara dalam Munas yang akan digelar di Bali, 14 Mei 2016. "Mereka enggak punya hak suara kan. Yang punya hak suara adalah voters," katanya.

Dia juga menepis isu soal adanya salah satu caketum Golkar yang didukung pemerintah. Menurut Ical, pemerintah tidak mendukung siapapun di gelaran Munaslub Golkar. "Pemerintah itu siapa saja yang terpilih, itu yang disampaikan pada saya. Kalau pribadi mau ke sini atau ke sini boleh-boleh saja," katanya.

Wapres JK pun menepis ada pertarungan dengan Luhut di forum tertinggi Golkar itu. "Kalau dua calon mungkin ada poros, tapi kalau ini delapan. Bagaimana caranya?" kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (13/5).

Namun sebagai mantan ketua umum Golkar, JK mengakui ikut sumbang pikiran untuk memajukan Golkar ke depan. "Saya juga tentu mempunyai pikiran-pikiran termasuk bahwa harus dipimpin oleh ketua yang baik dan dapat membesarkan Golkar. Saya tentu punya penilaian-penilaian tersendiri. Tentu yang lain juga punya penilaian, itu saja," terangnya.

Soal kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan munaslub Golkar, JK mengatakan bahwa setiap partai perlu ada pengakuan dari pemerintah dan kehadiran Jokowi adalah simbol pengakuan itu.

"Bahwa munas itu diakui oleh pemerintah. Dan itu semua partai-partai menginginkan seperti itu, karena juga, di samping itu, pemerintah juga butuh suatu dukungan partai-partai, jadi dua-duanya penting," terangnya.

"Pemerintah juga ingin selalu punya hubungan baik dengan partai-partai yang ada, agar hubungan pemerintah dengan DPR berjalan baik," kata JK.

DUKUNGAN LUHUT DAN JK - Sebelumnya ramai diisukan Luhut mendukung caketum Golkar yaitu Setya Novanto. Luhut menepis isu itu. Namun, dia mengatakan, kalau dia mendukung Novanto, maka itu haknya sebagai kader Golkar, tanpa membawa-bawa nama pemerintah. "Sebagai anggota Golkar, kan hak prerogatif saya. Ya kalau saya suka ke Novanto kan boleh aja, salah? Kan gak salah," kata Luhut.

Lain dengan Luhut, JK tidak pernah memberikan pernyataan langsung soal dukungannya kepada salah satu kandidat. Namun, JK disebut mendukung Ade Komarudin. Ade pernah menemui JK dan meminta restu. Mereka berdiskusi soal masa depan Golkar hingga sejumlah kebijakan pemerintah. Akom yang merupakan Ketua DPR ini mendapat sambutan hangat dari JK.

Biasanya, ketika menerima tamu di kantornya, JK sangat jarang mengantarkan tamunya untuk pulang kecuali tamu tersebut adalah tamu negara. Tapi, kala itu tangan kanan JK berada di pundak Ade Komarudin sambil berjalan keluar dan tertawa bersama-sama.

Selama di pemerintahan kentara sekali terjadi tarik menarik kepentingan antara Wapres JK dan Luhut selaku Menko Polkam. Sementara posisi Presiden Jokowi lebih menaruh kepercayaan pada Luhut ketimbang JK sebagai wakilnya. Jokowi paham betul gelagat JK yang ingin menjadi kembali ‘the real presiden’ sama seperti ketika JK mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sehingga menaruh kepercayaan lebih pada Luhut.

Sementara itu sikap Presiden Jokowi juga tegas tidak menjagokan salah satu calon ketua umum dalam munaslub Golkar. Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengatakan dukungan konkret dari Golkar ke pemerintah, harus dilihat dulu bagaimana perjalanannya.

"Nanti tidak bisa kita tidak tahu maksudnya presiden, kan tidak tahu apakah nanti statement yang ngomong dukung pemerintahan itu kan dari pihak siapapun itu, nanti harus dilihat dulu ke depannya itu hukumnya seperti apa dalam pemerintahan. Yang kedua perlu diulang lagi bahwa Presiden tidak favorit atau tidak mendukung khusus salah satu calon ketua umum," kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/5).

Johan juga mengatakan, Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Golkar hasil Munaslub dan bagaimana kebijakan partai ke depannya. Jokowi ingin Golkar bisa segera menyelesaikan permasalahannya dengan baik.

"Tentu Presiden sebagai kepala pemerintahan ingin melihat partai-partai yang juga baik tidak hanya Golkar tapi juga partai-partai yang lain, sehingga munas ini dianggap sebagai penyelesaian dari persoalan yang kemarin terjadi di internal Golkar sendiri," jelas Johan.

Johan pun mengatakan, Jokowi berpesan semoga Munaslub tersebut berhasil dengan baik. Pemerintah terbuka kepada partai mana pun, tidak hanya kepada Golkar. Juga menghormati putusan partai yang berada di luar pemerintahan.

Sementara itu, terkait dengan kehadiran Jokowi di Munaslub tersebut, Johan mengatakan akan hadir. Namun dia menegaskan, waktu kehadirannya itu bukan atas permintaan Presiden Jokowi, namun sesuai dengan masukan yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (ARB) saat menyampaikan undangan.

"Tadi Pak ARB memang mengundang Pak Presiden hadir di undangan Munas. Tadi disampaikan Presiden bahwa yang mengatur waktu itu bukan Presiden yang mutusin waktu ini. Tapi atas permintaan Golkar yang tadi diwakili oleh Pak ARB. Kalau memang hadiri itu kemudian ya memang hari Sabtu (14/5) malam dan Presiden berniat akan hadir," jelas Johan Budi.

Isu dukungan pemerintah kepada salah satu calon ketua umum Golkar yang akan berlaga dalam musyawarah nasional luar biasa yang rencananya digelar di Bali pada 23 Mei mendatang ramai akibat adanya sebuah pesan singkat. Pesan yang dikirimkan seorang pengurus DPP Golkar itu, menegaskan adanya dukungan pemerintah via Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam pesan itu disebutkan, calon yang didukung adalah Setya Novanto, yang ironisnya justru sempat bikin repot pemerintah gara-gara isu "papa minta saham". Berikut adalah isi pesan singkat itu:

1. LBP tegaskan dukungan ke SN atas nama Presiden. Dan dia pertaruhkan jabatan untuk itu.
2. Dia Akan perintahkan kapolda dan kapolres se-Indonesia untuk dukung SN beserta dengan dandim dan Pangdam.
3. Meminta 6 Ketua DPD provinsi untuk mengumpulkan seluruh DPD Provinsi dan kab/kota.

Peserta pertemuan:
1. LBP
2. Robert Kardinal
3. Idrus Marham
4. Ridwan Bae (Sultra)
5. Ahmad Hidayat Mus (Maluku Utara)
6. Ety sabarua (Maluku)
7. Ansar Ahmad (Kepri)
8. Ibrahim Medah (NTT)
9. Klemen Tinal (Papua)

Wajar saja, jika pesan ini kemudian menjadi isu panas menjelang munalub Partai Golkar. Pasalnya, jika saja pertemuan itu benar adanya, hal itu akan menjadi preseden buruk dimana pemerintah kembali melakukan intervensi ke parpol. (dtc)

BACA JUGA:
Tags