JAKARTA, GRESNEWS.COM - Badai kembali menerpa Partai Golkar seiring dengan pencekalan ketua umumnya Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Kendati terus dibantah oleh para petinggi partai berlambang beringin tersebut namun kondisi partai rentan tak terbantahkan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut kondisi Golkar saat ini sedang tidak bagus. Mantan Ketum Golkar ini menyoroti pencekalan Ketum Setya Novanto terkait dengan dugaan korupsi e-KTP. "Ini soal Golkar memang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkanlah. Karena ketua umumnya sudah dicekal. Dan apabila ada perkembangan lain lagi," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/4).

Menurutnya, pergantian pimpinan di tubuh Golkar diserahkan kepada DPD sebagai pemilik suara. "Tunggu saja. Tapi bagaimanapun harus ada penyelesaian kalau ketuanya tersangkut. Tapi kita menunggu saja perkembangannya," ujarnya.

Sebuah partai, lanjut JK, harus memiliki pemimpin yang baik. Proses pergantian pimpinan di Golkar juga memiliki mekanisme khusus. Biasanya, kata JK, proses pergantian pimpinan akan menggunakan mekanisme pelaksana tugas, kemudian melaksanakan musyawarah nasional dan musyawarah nasional luar biasa.

"Dan, menurut saya, kalau Munaslub dua tahun ngurusin ini, kemudian dua tahun munas lagi. Mungkin perlu sekaligus munas saja, tapi tentu waktunya ditentukan oleh Partai Golkar sendiri. Supaya menghematlah," katanya.

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai pun mengakui Golkar pun sedang menyiapkan strategi untuk menyelamatkan partai. "Ketum itu hampir pasti menjadi tersangka dengan kasus ini (e-KTP). Kita harus pahami, sekarang sudah pencekalan, bagaimana Golkar harus mengambil sikap proaktif untuk menyelesaikan ini demi parpol. Parpol yang perlu kita selamatkan," kata Yorrys Raweyai di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Senin (24/4).

Dia meyakinkan partai berlambang beringin itu sudah punya strategi seandainya Novanto ditetapkan sebagai tersangka. Namun dia enggan membeberkannya.

"Sekarang sudah dicekal, persidangan masih terus. Kita itu berbicara ada landasan hukum, AD/ART sudah kita wacanakan. Kalau bicara ini, ada kalender politik yang mengatakan Juni sudah ada pilkada, nanti Agustus itu verifikasi faktual, ada penahapan penjaringan calon-calon legislatif. Apa yang harus kira lakukan kalau misal sampai terjadi ini," ujar Yorrys.

"Banyak opsi tapi tidak untuk publik. Kalau dia jadi tersangka, masak kita diam? Pasti ada implikasi terhadap Partai Golkar. Skenario, masak bicara ke kalian, masak cerita ke kalian (wartawan), kan internal," sambungnya.

Golkar pun sudah melakukan upaya konsolidasi agar tetap solid. Namun Golkar tak ingin terlalu reaktif saat ini.

"Kita lebih bagus responsif daripada reaktif. Artinya, proses hukum sudah ada, dari biasa dia jadi saksi dan dia dicekal, prosesnya masih berjalan. Sebagai suatu jalan parpol, maka perlu ada konsolidasi, jadi mengantisipasi berbagai opsi-opsi apabila ada sesuatu. Jangan terkesan reaktif, akhirnya nanti ribut kiri-kanan," tutup Yorrys.

KLAIM TETAP SOLID - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham memberikan penjelasan terkait dengan pernyataan Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai soal ´Setya Novanto akan jadi tersangka´. Meskipun ada pernyataan itu, Idrus menegaskan Golkar tetap solid dan tidak ada rencana Munaslub.

"Kemarin saya sudah telepon Bang Yorrys, saya minta klarifikasi tentang pernyataan sebelumnya. Maksudnya, Partai Golkar dalam kondisi apa pun perlu siap tidak ada masalah saja perlu siap, saya harus siap. Kondisi ini perlu kita lakukan bersama-sama DPP Partai Golkar," kata Idrus di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli, Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa (25/4).

Sebelum KPK mencegah Novanto ke luar negeri, Golkar sudah mengadakan rapat konsultasi dengan para anggota. Hasilnya, tidak ada niat dari anggota Golkar untuk menggelar Munaslub.

"Maka, kita perlu sampaikan sampai pada hari ini tidak ada pikiran-pikiran dari siapa pun untuk melakukan Munaslub, itu tidak ada sama sekali," ujar Idrus.

Idrus mengatakan kader Golkar masih mendukung Novanto sebagai ketum. "Bahkan dalam pertemuan sebelumnya, baik rapat konsultasi yang di Bali, baik dihadiri dewan pakar, pembina, dan kehormatan. Semua menyatakan mendukung sepenuhnya terhadap pimpinan Setya Novanto," ucapnya.

Selama 10 bulan memimpin Golkar, Novanto sudah melakukan serangkaian kegiatan konsolidasi. Idrus juga menyebut salah satu prestasi Novanto adalah jumlah kemenangan Golkar dalam Pilkada 2017.

"Ada beberapa alasan yang disampaikan bahwa dalam jangka waktu prestasi politik kepemimpinan Setnov, pertama, konsolidasi, dan jangka waktu kurang-lebih 10 bulan sudah mengunjungi DPD provinsi 34 dan lebih dari 250 kab/kota. Juga diakui bahwa Pilkada 2017 yang lalu menempatkan partai Golkar pemenang pertama dan terbanyak dari keseluruhan partai yang ada," tuturnya.

Terkait dengan masalah hukum, Idrus menambahkan Partai Golkar menaati dan menghormati proses hukum yang berlaku. Dia percaya KPK akan bekerja sesuai dengan fakta hukum yang ada.

"Jadi kita terus serahkan kepada KPK semuanya. Saya percaya KPK akan mengambil langkah yang berdasarkan fakta-fakta hukum, jadi kita siap menghadapi seluruh momentum politik yang ada, apalagi Pilkada 2018, kita siap," ujar Idrus.

"Untuk siap ini perlu solid dan kekompakan bersama. Kita hanya bisa menang apabila kita menang dan solid," katanya.

Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono meminta semua pihak tidak mendahului keputusan penegak hukum. "Kita jangan mendahului keputusan dari lembaga yang menangani masalah ini. Ada KPK, yang sudah sepakat bahwa terkait kasus e-KTP, Partai Golkar tidak halangi proses hukum," ujar Agung, Senin (24/4).

"Dalam hal ini, kalau sudah dinyatakan itu sudah diproses, kita tidak perlu intervensi, lebih baik kita menunggu," katanya.

Agung meminta lingkup internal Golkar menahan diri dalam memberikan komentar terkait dengan kasus Novanto. Ini, menurutnya, untuk menjaga agar tidak muncul keresahan. Selain itu, Agung menyatakan semua pihak perlu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah untuk Novanto dalam kasus e-KTP.

"Kalau ada pandangan tidak perlu berlangsung di publik, lebih baik di internal. Saya kira dengan semangat menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kita tidak bisa memastikan apa yang terjadi ke depan. Kita tunggu saja," ujarnya.

"Saksi itu ada yang bisa jadi tersangka ada yang tidak. Tergantung nanti, saya harap Pak Novanto sebagai Ketum Golkar dapat meyakinkan bahwa beliau tidak bersalah dan mampu buktikan," tutur Agung.

Agung mengaku tidak bisa memastikan apakah Novanto akan menjadi tersangka atau tidak ke depannya. Namun Golkar dipastikan tidak akan mengintervensi jalannya proses hukum dalam kasus yang merugikan negara hingga triliun rupiah itu.

"Saya tidak bisa katakan itu terjadi atau tidak terjadi. Pak Novanto sudah katakan siap diperiksa. Sikap saya begini bukan berarti kami tidak dukung pemberantasan korupsi. Golkar tidak halangi KPK, kejaksaan, pengadilan," ucap dia.

"Silakan proses hukum. Pak Novanto juga sangat kooperatif, yang lain juga tidak ada yang menghindar, tidak ada yang lari dari kewajibannya. Ada pencekalan atau tidak pencekalan, semua akan diikuti," kata Agung. (mfb/dtc)

BACA JUGA: