Potensi Curang Lewat Daftar Pemilih Tambahan Pilkada DKI

Senin, 06 Maret 2017, 17:02:42 WIB - Politik

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada DKI tingkat Kota Jakarta Timur, Jakarta, Jumat (24/2). (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Membludaknya jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran pertama disorot. Pasalnya belum ada kejelasan dari mana asal lonjakan angka DPTb tersebut. Sebab berdasarkan jumlah data Surat Keterangan (suket) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI bagi warga yang belum terdaftar pada DPT hanya 84.519 jiwa, namun jumlah pemilih daftar DPTb mencapai 237.003 pemilih.

Analis politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai, meningkatnya jumlah pemilih yang menggunakan DPTb tersebut sangat tidak realistis. Pasalnya, bertambahnya jumlah pemilih di dalam DPTb sangat signifikan untuk menunjang perolehan suara. Sehingga kalau dimanfaatkan kalangan tertentu, maka angka tersebut signifikan membantu menggenjot perolehan suara kandidat yang bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta.

'Setelah putaran pertama 15 Februari usai, saya dikejutkan dengan data jumlah DPTb pada putaran pertama Pilgub DKI Jakarta tersebut. Datanya cukup mencengangkan hingga mencapai 237.003 pemilih. Jumlah itu terdiri dari 109.238 pemilih laki-laki dan 127.765 pemilih perempuan,' kata Ubedilah Badrun melalui keterangan tertulisnya, yang diterima gresnews.com, Senin (6/3).

Sesuai data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) resmi dari KPU DKI 2017 sebanyak 7.108.589. KPUD juga membuat estimasi untuk mengantisipasi pemilih yang belum mencetak KTP elektronik (e-KTP) atau belum masuk ke dalam DPT ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) sebanyak 84.519 orang.



Lebih jauh mantan aktivis '98 ini melihat ketidakseriusan pihak terkait untuk mengantisipasi masalah tersebut. Ubed panggilan akrabnya menuturkan, DKI Jakarta memiliki birokrasi yang cukup baik ketimbang daerah lain untuk menjangkau pemilih yang belum tercatat di DPT maupun belum merekam e-KTP. Dengan modal birokrasi dan akses IT yang baik, sepatutnya penambahan angka DPTb tidak terjadi.

'DKI Jakarta adalah ibu kota negara yang memiliki sumber daya birokrasi yang jauh lebih baik dibanding daerah lain. Juga didukung akses fasilitas teknologi informasi yang jauh lebih mudah dibanding daerah lain,' ujarnya.

Bertambahnya angka itu, menurut Ubed merupakan persoalan serius bagi penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta. Setidaknya, data DPTb itu rawan dilakukan penyalahgunaan pihak tertentu untuk melakukan kecurangan dalam kontestasi Pilkada.

Dia berharap, pada putaran Pilkada DKI Jakarta, hal semacam itu tidak terjadi lagi. KPUD, sambung Ubed, bisa melakukan verifikasi dan validasi berlapis untuk menanggulangi masalah DPT. 'Pada titik ini ada ruang kemungkinan data DPTb menjadi celah yang dipakai untuk melakukan kecurangan pemilu. Ini problem paling berbahaya yang merusak kualitas pilkada DKI 2017,' tutur Ubed.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar