JAKARTA, GRESNEWS.COM - Gerakan buruh terus melakukan konsolidasi menuju pemilu presiden 2014. Mereka sedang menimang siapa yang bakal didukung maju sebagai calon presiden. Namun satu syarat penting yang diajukan buruh adalah soal tenaga kerja alih daya atau outsourcing.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan salah satu syarat yang diajukan kelompok buruh adalah keberanian calon presiden saat terpilih menghapus sistem outsourcing yang dinilai tak berpihak kepada buruh. Itu syarat mutlak yang tidak bisa ditolak para capres jika ingin mendapat dukungan dari buruh. Para capres akan diminta komitmennya secara terbuka.

"Capres yang tidak menyatakan secara terbuka sistem outsourcing dihapus pasti tidak akan kita pilih," kata Said Iqbal kepada Gresnews.com ditemui usai diskusi, Selasa (25/3).

Pada pemilu 2014 ini merupakan momen penting bagi buruh menentukan siapa presiden yang pro kesejahteraan buruh dan yang tidak.  Karena itu ada beberapa isu buruh yang diharapkan dibawa dalam program para capres. Selain soal outsourcing, isu buruh lainnya adalah isu anti upah rendah.

KSPI dan beberapa organisasi buruh lain mengaku telah menimang beberapa capres yang muncul ke publik. Nama-nama capres yang selama ini populer ternyata di buruh tidak. Sebut saja nama Joko Widodo alias Jokowi, jika namanya dalam survay menempati tempat teratas tapi diburuh malah nomor kesekian.

Salah satu Jokowi tidak populer karena Jokowi dinilai tidak mendukung anti upah rendah. Itu tercermin dari kebijakan upah di DKI Jakarta. Awalnya tingkat upahnya tinggi sebesar hampir 40 % namun setahun menjadi gubernur turun hanya 10 %. "Itu yang membuat Jokowi tidak populer di mata buruh," kata Said.

Begitu juga nama Prabowo Subianto  masib dikaitkan dengan masa lalunya yang melanggar HAM. Apalagi nama Aburizal Bakrie dipastikan mewakili kelompok pengusaha tak akan dilirik buruh. Namun nama seperti Rizal Ramli, Mahfud MD dan Abraham Samad dinilai lebih menarik buruh. Hanya saja mereka tak memiliki partai politik.

Ketua Umum KSPSI Sjukur Sarto mengatakan dari nama-nama capres yang beredar saat ini, peluang terbesar dimiliki Joko Widodo yang dicalonkan PDIP. Namun Sjukur  ragu apakah Jokowi bisa menerima dan berkomitmen tuntutan buruh. Sebab di antara tuntutannya adalah revisi UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU ini mengatur soal outsourcing.

Menurut Sjukur para pekerja akan memberikan dukungan kepada partai politik yang komitmen menghapus outsourcing. "Berani nggak Jokowi revisi," kata Sjukur.

Sebab lahirnya UU Ketenagakerjaan waktu Megawati menjadi Presiden dan Jacob Nowawea sebagai Menteri Tenaga Kerja. Karena selama kendali Jokowi berada di tangan Megawati.

BACA JUGA:
Tags