Menimbang Investasi Dana Haji di Proyek Infrastruktur

Sabtu, 29 Juli 2017, 17:00:00 WIB - Politik

Calon jamaah haji kloter 4 Kota Bogor berbaris saat pemberangkatan menuju embarkasi haji, Pondok Gede, Bekasi di Masjid Raya, jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Jum´at (28/7) malam. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menyatakan, jumlah kuota haji untuk Provinsi Jawa Barat pada 2017 ini merupakan jumlah kuota haji terbanyak di Indonesia yakni 38.852 orang dan naik dibandingkan tahun sebelumnya yakni 37.366 orang yang tersebar di-27 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rencana pemerintah menginvestasikan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk pembangunan infrastruktur menuai pro dan kontra. Sebagian menyebut pemerintah seharusnya meminta izin terlebih dulu kepada jemaah selaku pemilik dana hingga dugaan kesulitan menghimpun dana sementara hutang kian menggunung dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas tiga persen yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan partainya (Partai Bulan Bintang, Red) menolak wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengelolaan dana haji. 'Sebagai partai berasas Islam, PBB tegas menolak penggunaan dana tersebut secara sepihak. Apalagi tanpa perhitungan dan kompensasi yang jelas kepada umat Islam yang memiliki dana tersebut,' ujar Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima gresnews.com, Sabtu (29/7).

Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu berpendapat ‎pemerintah sebaiknya dalam memutuskan wacana harus bicara dengan DPR, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas Islam. Tujuannya agar tidak menjadi polemik baru di masyarakat.

Ia bahkan menduga, Presiden Joko Widodo punya wacana menggunakan dana haji untuk infrastruktur Karena kesulitan menghimpun dana. 'Pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru, sehingga dana haji umat Islam mau digunakan,' katanya.



Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi menyarankan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan konsultasi dulu dengan sejumlah pihak, seperti Ormas Islam, khususnya MUI, tokoh-tokoh ulama dan juga pakar finansial. Juga harus dilakukan kajian secara mendalam baik dari aspek finansial maupun dari aspek syariahnya, karena hal ini menyangkut uang umat yang jumlahnya tidak sedikit.

'Dalam kaidah fiqih disebutkan, prinsip mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada membangun kemaslahatan',' kata Zainut, Jumat (28/7).

Menurut Ekonom yang juga Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo berharap agar BPKH memperhatikan persepsi politik yang krusial mengingat dana haji ini adalah milik umat. 'Selain tidak mendapatkan imbalan (return) dari dana yang mereka setor, mereka tidak ditanya apakah boleh dananya ditanam di infrastruktur. Situasi ini bisa memunculkan persepsi politik yang kontroversial. Saya rasa hal ini harus diselesaikan lebih dulu,' kata Dradjad.

Wacana investasi dana haji ke infrastruktur umum ini sudah lama disuarakan dan kembali menguat pada saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan pada saat pelantikan Dewan Pengawas dan Badan Pengelola Keuangan Haji. Jokowi menginginkan dana haji sekitar Rp 90 triliun bisa dioptimalkan untuk mendorong pembangunan ekonomi, seperti infrastruktur.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), memberikan penjelasan soal investasi dana haji. 'Dana itu merupakan uang muka daripada jamaah yang mendaftar hari ini, tapi naik hajinya mungkin 10 tahun lagi, malah ada 30 tahun di sini, di Sulsel sampai 35 tahun,' kata JK, di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), Sulawesi Selatan, Jumat (28/7).

JK mengatakan, pembayaran ongkos naik haji yang dibayarkan dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) memiliki risiko, yaitu nilai tukar uang yang sering berubah-ubah. 'Kalau tidak diupayakan dia kena inflasi dan kena daya beli, karena itu harus diinvestasikan ke proyek yang menguntungkan, yang juga umumnya terkait dengan dolar, karena nanti ada bayar rupiah hari ini, anda nanti ongkosnya dolar pada 20 tahun yang akan datang,' terangnya.

'Karena itu harus diinvestasikan di sawit atau jalan tol yang dibayarnya juga naik terus,' tambahnya.

JK menyebut, investasi dana haji di proyek infranstruktur aman. Dia bahkan memperkirakan ada keuntungan 15% selama 1 tahun, dan juga nilainya lebih tinggi daripada inflasi.

'Harus diinvestasikan lebih tinggi dari inflasi kalau nggak ini bangkrut, orang bisa-bisa tidak jadi naik haji. Itu alasannya,' ucapnya.

Dari data Kementerian Agama RI 2017, dana haji hingga tanggal 28 Februari 2017 berjumlah Rp 93,2 triliun, yang terdiri dari akumulasi setoran awal calon jemaah haji baik reguler maupun haji khusus dan nilai manfaat alias 'bunga simpanan'.

Sejatinya selama ini sudah ada dana haji yang digunakan untuk infrastruktur atau untuk membantu APBN pemerintah. Namun memang tidak secara langsung yakni lewat Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) atau instrumen SBSN. Jumlah dana haji yang diinvestasikan sampai saat ini berjumlah Rp 35,2 trilun.

Itu dimulai sejak 2010 dan penandatangannya dilakukan pada 2009 antara Kementerian Agama RI dengan Kementerian Keuangan RI. Saat itu Menteri Keuangannya juga dijabat oleh Sri Mulyani, Menteri yang sama dengan era saat ini.

Selain sukuk SDHI ada lagi sukuk Project Based Sukuk (PBS) senilai 400 miliar. Perbedaan antara Sukuk SDHI dan PBS adalah: Sukuk SDHI ini bersifat non-tradeablealias ada tenggat waktunya, sehingga tidak bisa di-redeem atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo jika sewaktu-waktu dibutuhkan mendadak. Adapun sukuk PBS bisa di-redeem kapan pun melalui pasar sekunder.

Sifat lain investasi melalui instrumen SBSN atau Sukuk adalah investasi jangka panjang yang aman dan tingkat imbalannya lebih besar dari deposito, antara lima hingga sembilan persen tergantung dari masa tenor dan jarak ke masa jatuh tempo.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar