Agar Amok Tak Lagi Terulang di Tolikara

Rabu, 06 Juli 2016, 18:00:00 WIB - Politik

Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Papua Bersatu (GRPB) melakukan aksi di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, Kamis (16/6). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM serta mendesak pemerintah Indonesia untuk membuka ruang demokrasi dengan memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tak lekang dari ingatan, rusuh di Tolikara, Papua, yang terjadi pada 17 Juli 2015, bertepatan dengan Idul Fitri lalu. Sebuah masjid dan belasan kios yang berada di sana dibakar oleh warga setempat yang melarang pelaksanaan salat Idul Fitri.

Kasus Tolikara bisa terulang kembali jika tak diantisipasi sejak dini. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menegaskan kerukunan antar umat beragama harus terus ditegakkan untuk menghindari terjadinya konflik. Pemerintah daerah (Pemda) Tolikara beserta seluruh jajaran sebaiknya duduk bersama membahas agar peristiwa serupa tak lagi terulang.

"Pemda sudah ditugaskan dengan membudayakan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Jadi FKUB inilah yang terus memelihara kerukunan di Tolikara," kata Boy beberapa hari lalu.

Boy mengatakan, polisi dibantu TNI akan melakukan pengamanan saat pelaksanaan salat Idul Fitri di Papua. Tak hanya itu, pendekatan kemanusiaan juga dilakukan. "Sampai hari ini, bisa saya katakan cukup kondusif," terang Boy.

Perlu diketahui, saat kejadian itu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan kerusuhan berawal dari adanya surat dari Badan Pekerja Wilayah Tolikara Gereja Injili di Indonesia (GIDI). Surat itu berisi larangan bagi umat Muslim untuk mengadakan salat Idul Fitri di Tolikara.

Komnas Hak Asasi Manusia telah menurunkan tim investigasi. Manager Nasution, Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, mengatakan pihaknya menemukan empat pelanggaran HAM dalam kerusuhan itu.

Kasus pelanggaran HAM itu pertama adalah kasus intoleransi, berupa pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama seperti dijamin dalam Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kedua, pelanggaran terhadap Hak untuk Hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Faktanya, ada korban pemembakan yang menyebabkan seorang meninggal dunia yakni Enis Wanimbo dan beberapa orang terluka.

Ketiga, pelanggaran terhadap Hak atas Rasa Aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 Ayat (2), 29 Ayat (1), 30 dan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Peristiwa Tolikara telah mengakibatkan ketakutan dan hilangnya rasa aman warga negara, khususnya warga Muslim dan warga pendatang di Tolikara.

Keempat, pelanggaran terhadap Hak atas Kepemilikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 36 UU 39 tahun 1999 tentang HAM. Faktanya, adanya pembakaran yang menyebabkan terbakarnya kios/sentra ekonomi warga, rumah ibadah muslim, dan rumah warga/properti.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar