JAKARTA, GRESNEWS.COM – Presiden Joko Widodo belum juga mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinetnya paska lima hari pelantikan. Padahal ia menjanjikan akan bekerja secepatnya paska pelantikan. Pengumuman nama-nama menteri telah beberapa kali diwacanakan namun selalu gagal. Hingga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah sempat mengusulkan agar pengumuman kabinetnya ada baiknya dilakukan bertahap.

Fahri menilai ada kementerian yang ia anggap tidak ada persoalan untuk diumumkan nama-namanya seperti kementerian dalam negeri. Menurutnya, jika Jokowi mengumumkan secara bertahap, publik bisa lebih fokus menilai dan menyoroti menteri tersebut. "Waktu 14 hari kan bisa dicicil," ujar Fahri di DPR, Kamis (23/10).

Menanggapi hal ini, pengamat politik dari IndoStrategi, Andar Nubowo mengatakan Jokowi harus menyegerakan untuk mengumumkan nama-nama menterinya meskipun memiliki waktu 14 hari untuk mengumumkannya. Hal itu perlu disegerakan karena ia sudah berjanji akan cepat bekerja paska dilantik. Menurutnya jika masyarakat dibuat terlalu lama menunggu dikhawatirkan akan membuat antusiasme masyarakat semakin berkurang terhadap Jokowi.

"Jokowi menjanjikan perubahan. Dengan struktur kabinet yang masih sama dengan yang lama, apa yang diubah. Meskipun itu hak prerogatif presiden dan konstitusional," ujar Andar pada Gresnews.com, Sabtu (25/10)

Sejumlah pihak menilai jika Jokowi tidak segera mengumumkan kementeriannya maka akan terjadi kekosongan pemerintahan. Andar sendiri berpendapat, bahwa kekosongan pemerintahan tidak akan terjadi karena bisa dikatakan birokrasi di pemerintahan masih berjalan secara teknis. Hanya saja birokrasi di pemerintahan tidak bisa mengeluarkan kebijakan strategis. Birokrasinya pun berjalan tanpa ada implementasi dari visi misi Jokowi sebagai presiden. "Maka kami harap Jokowi untuk segera umumkan, tidak dicicil tapi lengkap," katanya.  

Melihat hal ini, ia mencatat tak mudah mengimplementasikan antara janji dan realitas politik. Menurutnya Jokowi bisa saja terkendala beberapa kondisi untuk mengumumkan kabinetnya. Ia mencontohkan jika ada nama-nama calon menteri yang dimintakan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata berstatus terindikasi korupsi, maka itu berarti Jokowi harus mengajukan ulang calon lain untuk diperiksa ulang KPK. "Ini yang akan membuat lama," katanya.

Lebih lanjut, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti berpendapat tidak ada urgensinya presiden menyicil nama-nama kementerian untuk dipublikasikan. Menurutnya, hal itu akan mengundang spekulasi di masyarakat. Sehingga baiknya Jokowi langsung mengumumkan seluruhnya nama-nama dalam kabinetnya.

"Tergantung presiden saja, presiden mau umumkan satu persatu atau serentak dipersilakan, pertimbangannya lebih pada aspek kenyamanan presiden," ujarnya pada Gresnews.com, Sabtu (25/10).

Ia menemabahkan posisi kementerian yang dianggap penting seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan juga tidak perlu dikhawatirkan selama masih ada orang yang menduduki jabatan presiden. Semua pos kementerian itu akan secara langsung berada di bawah pengawasan presiden selagi belum ada menterinya. "Yang darurat itu kalau presiden tidak ada. Lagipula DPR tidak perlu mengurusi itu (mekanisme pengumuman kabinet-red)," tuturnya.

Sementara pengamat politik dari UIN Jakarta, Bakir Ihsan mengatakan bisa saja pengumuman kabinet dipublikasikan satu persatu untuk mengurangi rasa penasaran orang-orang yang merasa layak menjadi menteri atau orang yang sudah dihubungi Jokowi tapi belum dipastikan posisinya. Pengumuman tersebut juga bisa menjadi test case bagi Jokowi untuk melihat reaksi ‘pasar’.

"Tapi bergantung pada pilihan Jokowi. Bisa jadi Jokowi lebih suka mengumumkannya secara bersamaan agar tidak sibuk melayani reaksi yang parsial bila diumumkan dengan cara mencicil," katanya pada Gresnews.com, Sabtu (25/10).

Sebelumnya, sejak pelantikan Jokowi pada Senin (20/10) hingga Sabtu  (25/10) dini hari, sejumlah pihak menunggu informasi dari  Jokowi untuk mengumumkan kabinetnya. Namun, mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto kembali memastikan nama-nama menteri belum dapat diumumkan. Andi mengatakan, pengumuman kabinet baru akan dilakukan pada Minggu (26/10) petang.

Sama dengan alasan sebelumnya, kata Andi, Jokowi masih menimbang dan menelisik hasil laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penelusuran rekam jejak sejumlah calon menteri. "Pak Jokowi baru saja menerima laporan dari KPK. Pengumuman kabinet tidak malam ini karena masih harus ditelaah," jelas Andi kepada wartawan.

BACA JUGA: