Putusan Janggal PTUN dalam Kasus Dokumen TPF Kasus Munir

Jum'at, 17 Februari 2017, 17:00:12 WIB - Politik

Dua keluarga korban pelanggaran HAM meniup terompet tahun baru saat mengikuti aksi Kamisan, di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/1/2009). Para keluarga korban pelanggaran HAM itu meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan tahun yang baru, 2009, sebagai tahun penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM, salah satunya adalah penuntasan kasus pembunuhan Munir setelah dibebaskannya Muchdi PR oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mengharuskan pemerintah untuk menyampaikan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir Said Thalib kepada publik. Dengan putusan ini, Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) tidak wajib membeberkan hasil TPF Munir kepada publik.

"Menyatakan batal putusan KIP RI 025/IV/KIP-PS/2016 tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana dimohonkan keberatan permohonan," kata ketua majelis hakim Wenceleus, dalam sidang putusan di PTUN Jakarta, Kamis (16/2/).

Majelis hakim juga menyatakan bahwa Setneg tidak punya kewenangan untuk membeberkan pada publik hasil pemeriksaan TPF lantaran Setneg tidak memiliki dokumen tersebut. "Alasan pemerintah belum mengumumkan hasil TPF kasus meninggalnya Munir sebagaimana Keppres No 111/2004 tentang tim pencari fakta karena (dokumen—red) tidak ada pada pihak pemohon keberatan (Setneg)," ujar Wenceslaus.

Banding ke PTUN diajukan oleh Tim Biro Hukum Kementerian Setneg yang merasa tidak puas atas putusan KIP yang menyatakan hasil TPF Munir harus segera diumumkan Kementerian Setneg. Setneg mengajukan banding dengan dalih tidak memiliki dokumen mengenai hasil TPF Munir sehingga tidak bisa mengumumkannya kepada masyarakat.



"Dari awal itu sudah kami sampaikan semenjak di KIP dan juga di dalam permohonan keberatan kami dan fakta-fakta hukumnya di dalam persidangan kita buktikan bahwa Kemensetneg itu tidak memiliki, menguasai, atau mengetahui keberadaan dokumen tersebut," ujar Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Setneg, Faisal Fahmi, Kamis (16/2/).

Diminta keterangan mengenai keberadaan dokumen tersebut, Faisal menjawab bahwa banding yang diajukan pihaknya ke PTUN Jakarta tidaklah menyoal hal itu. "Itu hal yang berbeda. Ini kan terkait sengketa informasi. Soal subtansi di mana dokumen itu, bukan kewenangan kami untuk menjawab itu," katanya.

Senada dengan Faisal, Kasubdit Litigasi Hukum Kemensetneg, Yudi Sugaran menerangkan, hasil TPF Munir tidak dikembalikan kepada Setneg setelah dokumen tersebut diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Jadi begitu setelah diserahkan kepada presiden, tidak ada. Tadi dibilang hakim, yang menyimpan dan mengelola dari presiden diperintahkan untuk mengarsipkan dokumen tersebut," tambah Yudi.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar