Upaya Mengelola Potensi Konflik Pilkada

Minggu, 12 Februari 2017, 17:00:46 WIB - Politik

Petugas Komisi Independen Pemilihan (KIP) kota Banda Aceh menata kotak suara yang akan diisi dengan logistik pilkada di Banda Aceh, Aceh, Minggu (12/2). Petugas KIP mulai menyiapkan kotak suara dengan berbagai kebutuhan pemilihan lainnya sebelum didistribusikan sebelum satu hari pencoblosan. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang digelar 15 Februari 2017 mendatang, sejumlah pihak telah memetakan potensi konflik pilkada pra dan paska Pilkada. Pihak Kepolisian memastikan telah mengantisipasi terkait pengamanan menjelang pilkada.

Kombes Pol Rikwanto Karopenmas Divisi Humas Polri mengungkapkan hal itu dalam diskusi yang bertajuk 'Bersatu dalam Pilkada'. Rikwanto menegaskan Kepolisian telah siaga dan sudah menempatkan anggotanya untuk mengamankan pilkada.

'Secara umum anggota kepolisian, TNI, Satpol PP dan dinas lainnya di daerah telah ada pergeseran. Artinya sudah menempatkan posisi-posisinya sehingga apapun yang terjadi dalam kegiatan pilkada ini sudah tercover di sisi keamanan dan pengamanannya,' ungkap Rikwanto di Warung Daun Jalan, Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (11/2).

Kepolisian menurutnya telah memetakan titik kerawanan dalam pilkada sehingga pengamanannya bisa diatasi. Skemanya, imbuh Rikwanto, pengamanannya tetap dijaga bahkan untuk daerah yang dinilai tidak ada kerawanan juga daerah yang berpotensi berkembang akan dibantu dengan personil dari daerah lain. Untuk Provinsi Aceh misalnya potensi konflik lantaran adanya sisa gesekan antar masyarakat pada masa lalu masih ada sehingga perlu pengamanan yang intensif, begitu pun DKI Jakarta.



'Makanya seperti DKI Jakarta itu kita minta kepada personil beberapa daerah yang dianggap aman untuk membantu perkuatan,' ujarnya.

Sementara itu, ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy justru menekankan perlunya penanganan potensi konflik paska pilkada. Menurut politisi Partai PKB itu, beberapa daerah memiliki karekteristik potensi konflik hampir serupa seperti Aceh, Jakarta, Papua dan Banten.

Dari beberapa daerah yang melangsungkan pilkada, memang masih kentara potensi konflik cukup kuat yang mesti diantisipasi. Pasalnya ada persoalan ketidakadilan, perlakuan berbeda secara hukum yang menurutnya masih ditemukan saat komisi II melakukan kunjungan ke beberapa daerah yang akan melangsungkan pilkada.

'Seperti di Aceh kan yang mencalonkan gubernur semuanya pernah menjabat gubernur dan punya pendukung fanatis masing-masing,' kata Lukman pada kesempatan yang sama.

Kendati begitu Lukman cukup optimis melihat langkah aparat kepolisian untuk menangani potensi konflik tersebut. Dia mengaku, soal sistem regulasi masih kurang kuat untuk memberi payung hukum dalam mengatasi konflik.

'Payung dalam UU Pilkada tidak maksimal. Misalnya anggaran TNI yang ingin memberi bantuan keamanan itu tidak bisa menggunakan anggarannya internalnya karena tidak diberi payung hukum yang cukup,' kata Lukman.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar