Kepolisian menurutnya telah memetakan titik kerawanan dalam pilkada sehingga pengamanannya bisa diatasi.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menjelang  Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang digelar 15 Februari 2017 mendatang, sejumlah pihak telah memetakan potensi konflik pilkada pra dan paska Pilkada. Pihak Kepolisian memastikan telah mengantisipasi terkait pengamanan menjelang pilkada.

Kombes Pol Rikwanto Karopenmas Divisi Humas Polri mengungkapkan hal itu dalam diskusi yang bertajuk "Bersatu dalam Pilkada". Rikwanto menegaskan Kepolisian telah siaga dan sudah menempatkan anggotanya untuk mengamankan pilkada.

"Secara umum anggota kepolisian, TNI, Satpol PP dan dinas lainnya di daerah telah ada pergeseran. Artinya sudah menempatkan posisi-posisinya sehingga apapun yang terjadi dalam kegiatan pilkada ini sudah tercover di sisi keamanan dan pengamanannya," ungkap Rikwanto di Warung Daun Jalan, Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (11/2).

Kepolisian menurutnya telah memetakan titik kerawanan dalam pilkada sehingga pengamanannya bisa diatasi. Skemanya, imbuh Rikwanto, pengamanannya tetap dijaga bahkan untuk daerah yang dinilai tidak ada kerawanan juga daerah yang berpotensi berkembang akan dibantu dengan personil dari daerah lain. Untuk Provinsi Aceh misalnya potensi konflik lantaran adanya sisa gesekan antar masyarakat pada masa lalu masih ada sehingga perlu pengamanan yang intensif, begitu pun DKI Jakarta.

"Makanya seperti DKI Jakarta itu kita minta kepada personil beberapa daerah yang dianggap aman untuk membantu perkuatan," ujarnya.

Sementara itu, ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy justru menekankan perlunya penanganan potensi konflik paska pilkada. Menurut politisi Partai PKB itu, beberapa daerah memiliki karekteristik potensi konflik hampir serupa seperti Aceh, Jakarta, Papua dan Banten.

Dari beberapa daerah yang  melangsungkan pilkada, memang masih kentara potensi konflik cukup kuat yang mesti diantisipasi. Pasalnya ada persoalan ketidakadilan, perlakuan berbeda secara hukum yang menurutnya masih ditemukan saat komisi II melakukan kunjungan ke beberapa daerah yang akan melangsungkan pilkada.

"Seperti di Aceh kan yang mencalonkan gubernur semuanya pernah menjabat gubernur dan punya pendukung fanatis masing-masing," kata Lukman pada kesempatan yang sama.

Kendati begitu Lukman cukup optimis melihat langkah aparat kepolisian untuk menangani potensi konflik tersebut. Dia mengaku, soal sistem regulasi masih kurang kuat untuk memberi payung hukum dalam mengatasi konflik.

"Payung dalam UU Pilkada tidak maksimal. Misalnya anggaran TNI yang ingin memberi bantuan keamanan itu tidak bisa menggunakan anggarannya internalnya karena tidak diberi payung hukum yang cukup," kata Lukman.

CEPAT TANGGAP - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mengungkapkan potensi yang berbeda dari Rikwanto. Dia mencontohkan pada kontestasi dengan calonnya sangat kompetitif membuat kedua pendukung saling mengawasi dan melaporkan.

Terkait itu, ketika laporan dari pendukung yang tidak direspon dengan baik oleh penyelenggara maupun kepolisian bisa berubah menjadi konflik jika tidak ditangani dengan baik.

"Itu bisa menjadi potensi konflik jika respon atas laporan tidak ditanggapi dengan baik. Laporan yang dibiarkan, penegakan hukum yang tidak serius itu yang memicu konflik," kata Titi.

Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkapkan kesiapannya KPU untuk menyukseskan pilkada sudah matang. Dari sisi KPU, kata Arief, tentu melihat kerawanannya dari sisi kesiapan dan teknisnya. Sejauh ini KPU telah siap untuk menyelenggarakan pilkada.

"Seluruh produksi logistik sudah selesai. Seluruh logistik sudah sampai kabupaten kota. Seluruh pengepakan logistik ke kecamatan sudah selesai sekitar 98 persen lah," kata Arief.

Sementara itu di DKI Jakarta saat ini masih banyak atribut kampanye yang masih terpasang. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta terus melakukan penyisiran atribut kampanye Cagub-Cawagub DKI Jakarta di masa tenang. Hal ini karena banyaknya atribut kampanye yang masih terpasang di beberapa titik di Ibu Kota.

"Iya masih banyak di beberapa titik, hingga saat ini masih disisir sama kami jajaran Satpol PP. Masih terus berlangsung penertibannya hingga saat ini," ujar Kasatpol PP DKI Jakarta Jupen Royter, Minggu (12/2).

Meski menemui bebera kendala di lapangan seperti hujan, Satpol PP akan berusaha semaksimal mungkin agar atribut kampanye segera bersih di masa tenang Pilgub DKI. Hal ini agar seluruh wilayah segera bersih dari atribut kampanye.

"Tetap kami tertibkan meski ada beberapa kendala salah satunya hujan. Seperti tadi malam saja, kami tetap menertibkan atribut meski hujan-hujanan. Kita upayakan harus bersih sesegera mungkin," tutur Jupen.

Satpol PP sendiri akan memprioritaskan jalan besar di Ibu Kota terlebih dahulu dalam melakukan penertiban. Setelah itu pihaknya akan menyisir wilayah lainnya. "Banyak juga di beberapa wilayah seperti di Jakarta Pusat itu timses sendiri yang bersihkan," imbuh Jupan.  (dtc)

 
 
""
""