Bisnis barang haram tersebut hingga kini kerap menjadi primadona bagi oknum-oknum tertentu di daerah perbatasan karena memiliki tawaran bisnis yang menggiurkan mencapai miliaran dollar.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan bukan hanya mendatangkan berkah dari aktivitas perdagangan. Namun kondisi geografis tersebut juga menjadi ancaman dari luar seperti kejahatan terorganisir (transnational organized crime). Salah satu bentuk kejahatan dimaksud adalah bisnis gelap seputar perdagangan obat-obatan terlarang (drugs).

Jelang penyelenggaraan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada bulan Desember 2015 mendatang, diprediksi mendorong arus perputaran barang dan jasa (produksi) serta lini perekonomian secara dinamis dan cepat. Kran perdagangan dan transaksi antar negara anggota ASEAN pun bakal berlangsung secara bebas dan terintegrasi. Tak heran, kondisi ini bakal mendatangkan ancaman lintas batas di tengah arus liberalisasi pasar MEA.

Perlu diketahui, terdapat tiga pilar utama yang menjadi basis kerjasama antar negara ASEAN yakni sektor politik dan kemanan, ekonomi serta sosial budaya.

Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam Agus Sriyono menilai, Indonesia perlu memanfaatkan MEA sebagai momentum menyelesaikan masalah-masalah klasik seperti kejahatan transnasional.

Ia meyakini, MEA memiliki nilai tawar positif membuka celah bagi penanggulangan kejahatan lintas batas (transnational crimes) di lingkup regional Asia Tenggara. Untuk itu, melihat urgensi masalah lintas batas saat ini, Agus menilai, sebaiknya jajaran pemerintah perlu serius menyikapi salah satu pilar MEA yaitu sektor politik dan keamanan.

Menurutnya, pemerintah jangan menganggap remeh persoalan keamanan di kawasan ASEAN.  Agus pun menekankan arti penting konstelasi politik dan kemanan mengingat posisi geografis Indonesia yang cukup krusial dan rawan terjadinya kejahatan lintas batas.

"Masyarakat ASEAN akan terwujud apabila kondisi kawasan stabil dan aman," kata Agus beberapa waktu lalu pada gresnews.com di gedung Nusantara Kemlu, Jakarta Pusat.

Mantan Dubes RI untuk Swiss ini mengatakan, untuk saat ini, telah ada beberapa langkah nyata terkait inisiatif penanggulangan kejahatan lintas batas yang ditempuh Indonesia dalam menghadapi MEA.

Agus menyebut, sejumlah target pemberantasan kejahatan lintas batas yang hendak dicapai pemerintah antara lain meningkatkan kerjasama dan kordinasi sektoral di bidang terorisme (counter terrorism), obat-obatan terlarang (illicit drugs), perdagangan manusia (trafficking in person/human trafficking), pencucian uang (money laundering), penyelundupan senjata (arms smuggling), perompakan laut (sea piracy), kejahatan ekonomi internasional dan cyber (international economic crime and cyber crime).

KASUS KEJAHATAN LINTAS BATAS - Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kemenlu RI Andi Rachmianto mengungkapkan, dewasa ini, masalah yang dialami Indonesia kini cukup genting salah satunya seperti ancaman dari luar (external threats).

Kepada gresnews.com, Andi mengungkapkan, salah satu ancaman yang hingga kini masih terjadi di wilayah perbatasan adalah terkait transaksi gelap obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu. Andi mengungkapkan, bisnis barang haram tersebut hingga kini kerap menjadi primadona bagi oknum-oknum tertentu di daerah perbatasan karena memiliki tawaran bisnis yang menggiurkan mencapai miliaran dollar.

"Dalam transaksi itu, para pelaku berani bayar US$ 2 ribu, US$ 3 ribu hingga US$ 12 ribu. Bahkan, bisnis tersebut yang terjadi di Indonesia saat ini mencapai hampir US$ 13 ribu," ungkap Andi kepada gresnews.com di gedung Kemlu, Jakarta, Jumat (24/7).

Contoh kasus yang ditemui, kata Andi, belakangan ini baru diungkap bisnis sabu seberat 650 kg dengan nilai jual berkisar 650 miliar. Besaran nominal transaksi sabu-sabu tersebut, lanjut Andi, terjadi dalam satu kali paket pengiriman dari negara tetangga ke Pekan Baru, Riau.

"Barang itu masuk dari Singapura dan Malaysia. Mereka menyelundupkan sabu menggunakan perahu dari pulau-pulau kecil," ucap Andi.

Lebih lanjut, Andi mengatakan, salah satu penyebab terjadinya bisnis haram itu disebabkan alasan ekonomi bisnis yang fantastis sehingga mendorong pelaku memasarkan ke Indonesia begitu pun sebaliknya ke luar negeri.

Dalam keteranganya, Andi menyebut besaran transaksi barang haram yang terjadi di Indonesia per tahunnya. Merujuk dari data United Nations Office on Drugs on Crime (UNODC), kata Andi, modal bisnis transnational orginized crime yang terjadi di Indonesia tergolong cukup besar.

Jika diakumulasi total keseluruhan jenis kejahatan mulai dari perdagangan manusia, obat-obat terlarang (drugs), illegal loging dan illegal fishing, maka Andi memprediksi  angka transaksi bisa mencapai Rp 30 hingga Rp 35 miliar. "Angka itu merupakan total beberapa bisnis gelap yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu satu tahun," singkatnya.

PERBATASAN RENTAN NARKOBA - Peredaran gelap narkoba melalui jalur darat umumnya terjadi di sekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan negara sekitar. sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan yang lemah membuat hal tersebut bisa terjadi. Sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya perhatian dari pusat terhadap wilayah perbatasan menjadi pemicu kesenjangan antara masyarakat wilayah sekitar perbatasan dengan masyarakat Indonesia di kota.

Hal inilah yang mendorong masyarakat sekitar perbatasan mencari jalan lain untuk dapat menyambung hidup mereka, meskipun itu harus melakukan hal yang melanggar hukum. Maka terjadilah penyelundupan narkoba dari negara tetangga yang dibawa masuk secara ilegal ke dalam negeri ini melalu masyarakat sekitar perbatasan tersebut. Imbalan besar yang dijanjikan tentu tak ingin mereka lewatkan begitu saja.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 240 juta lebih tentu menjadi pangsa pasar empuk bagi para pengedar. Bahkan para pengedar asing pun berani langsung masuk ke Indonesia.  Hal itulah yang membuat pemerintah merasa perlu menjalin kerja sama dengan negara tetangga seperti Malaysia untuk mencegah masuknya narkoba ke Indonesia.

Mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan Indonesia saat ini dalam kondisi darurat peredaran dan penyelundupan narkoba. Salah satu indikasinya adalah penyeludupan narkoba dari luar negeri ke Tanah Air semakin marak. "Sebagai contoh prajurit TNI banyak menemukan penyelundupan narkoba di perbatasan Kalimantan," kata Moeldoko usai menandatangani kerja sama pencegahan dan rehabilitasi narkoba dengan Badan Narkotika Nasional di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, Rabu, (13/5/2015).

Dalam operasi pencegahan penyelundupan narkoba di perbatasan, TNI bekerja sama dengan Kepolisian RI. Namun Moeldoko tak menyebutkan detail jumlah pelaku penyelundupan narkoba di perbatasan Kalimantan yang pernah ditangkap oleh prajurit TNI.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu hanya mengatakan dia sempat mengajukan protes kepada panglima militer Malaysia terkait dengan banyaknya penyelundupan narkoba ke Indonesia. "Saya tanyakan, kenapa di Malaysia peredaran narkoba ketat tapi malah gampang lolos ke perbatasan," kata Moeldoko.

Karena itu, Moeldoko mengatakan TNI akan memperketat penjagaan di wilayah perbatasan. Penjagaan tersebut bukan hanya dilakukan di pos perbatasan, melainkan juga menyisir wilayah hutan yang rawan menjadi pintu masuk ilegal Malaysia dan Kalimantan.  Moeldoko saat itu bahkan mengatakan BNN dapat meminjam prajurit TNI dalam setiap operasi pemberantasan peredaran narkotika dan zat aditif lain yang dilarang.