JAKARTA, GRESNEWS.COM – Arah kebijakan Partai Golkar ke depan masih sulit ditebak, bergantung pada hasil musyawarah nasional internalnya. Apakah akan tetap setia pada koalisi merah putih Prabowo-Hatta atau beralih ke Jokowi-Jusuf Kalla paska keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nanti.  

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Theo L. Sambuaga mengatakan Golkar berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan kemenangan koalisi merah putih di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengharapkan hasil di MK bisa seoptimal mungkin dengan kemenangan koalisi merah putih. Walaupun begitu, ia menyatakan Golkar akan tetap menghormati keputusan MK.

Terkait kemungkinan Golkar menjadi oposisi ketika MK memenangkan kubu Jokowi, ia mengatakan berada di luar pemerintahan bukan berarti harus menjadi oposisi. "Oposisi ya kami tetap bekerjasama di parlemen. Termasuk bekerjasama dengan koalisi pendukung pemerintah yang baru. Kalau ada isu-isu yang baik, isu-isu yang kebijakan-kebijakannya sejalan dengan Golkar ya kami akan mendukung. Kami akan mengontrol," ujarnya di gedung DPR, Senin (18/8).

Ia melanjutkan Golkar tetap bisa berkarya melalui kadernya yang berada di parlemen. Menurutnya, Golkar bisa memberikan masukan dan usulan pada pemerintahan yang baru. Theo menyatakan Golkar telah memiliki visi 2045 yang sudah tertera dalam program pembangunannya. "Kebijakan ke depan, ya kalau sejalan kami mendukung, kalau tidak akan kami kritik supaya sejalan," tuturnya.

Sebelumnya, internal partai Golkar sempat terpecah antara yang mendukung Prabowo-Hatta sebagai mitra koalisi dengan yang mendukung Jokowi-Jusuf Kalla karena JK dianggap sebagai kader Golkar. Tantowi Yahya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar sempat mengatakan konsep koalisi menurutnya terbagi dua yaitu koalisi di pilpres dan koalisi di parlemen. Ia menyatakan Golkar bisa saja berpeluang meninggalkan koalisi yang dibangun dengan partai Gerindra jika Prabowo-Hatta kalah dalam sidang MK.

Hinggga kini, arah partai berlambang beringin tersebut masih menunggu keputusan musyawarah nasional Golkar yang waktu pelaksanaannya juga masih diperdebatkan di internal Golkar. Ada dua calon ketua umum yang sudah muncul yakni Agung Laksono dan MS Hidayat.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono mendesak dilaksanakannya munas pada oktober 2014. Ia menuturkan jika ia terpilih menjadi ketua umum, ia akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK. "Arah itu bisa diubah kalau ada perubahan kepemimpinan partai," ujarnya.

Sementara itu, MS Hidayat menyatakan agar dilaksanakan munas tahun 2015. Ia menyatakan jika terpilih akan menjunjung etika politik partainya untuk menjadi oposisi dalam pemerintahan. Namun, ia juga akan membangun koalisi konstruktif untuk mendukung program pemerintahan Jokowi-JK.

BACA JUGA:
Tags