Menimbang Ulang Pola Kontestasi Pilkada

Sabtu, 23 September 2017, 16:03:49 WIB - Politik

Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri) bersama Kabiro Humas BPK Yudi Ramdan Budiman memberikan keterangan pers terkait kasus suap motor Harley Davidson kepada auditor BPK di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/9). KPK menetapkan Auditor Madya BPK Sigit Yugoharto dan General Manager PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi Setiabudi sebagai tersangka kasus suap auditor BPK untuk menutupi hasil temuan yang mengindikasikan kelebihan pembayaran dalam proyek Jasa Marga Purbaleunyi dengan bentuk suap berupa motor Harley Davidson Sportster 883. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kembali terulang kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi. Komisi II DPR menyebut fenomena kepala daerah kena operasi tangkap tangan (OTT) sebagai bukti korupsi semakin akut di negeri ini.

"Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa KPK semakin serius, namun di sisi lain menunjukkan bahwa praktik korupsi sudah akut," kata anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi (Awiek) dalam keterangannya, Sabtu (23/9).

Menurut Awiek, hal ini terjadi lantaran longgarnya pengawasan dan pembinaan pemerintah pusat akibat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan desentralisasi, para kepala daerah memiliki otonomi kewenangan dalam mengatur teritorialnya.

Sehingga, yang dilakukan oleh pemerintah hanya pengawasan prosedural. Begitu pun dengan parpol tidak bisa melakukan kontrol penuh. Sebab, sejak dilantik, para kepala daerah memiliki otonomi kebijakan yang juga sulit dipantau.

Awiek mengatakan salah satu penyebab tingginya kasus korupsi adalah biaya politik yang cukup tinggi dalam kontestasi pilkada. Akibatnya, seseorang dipaksa melakukan fundraising (penggalangan dana) dengan berbagai cara, meskipun menabrak ketentuan hukum.

Karena itu, kata Awiek, ke depan pola pengawasan dan pembinaan kepala daerah harus dibenahi. Selain itu, kata dia, perlu dipikirkan kembali model pilkada yang murah sehingga tidak menjadi beban logistik bagi calon.

"Salah satunya pemilihan kepala daerah melalui DPRD layak dipertimbangkan kembali mengingat mudarat pilkada langsung lebih besar. Toh dalam Pancasila sila keempat secara jelas diatur permusyawaratan perwakilan," jelas Awiek.

Pimpinan KPK menyerukan semangat perubahan. "Secara umum saya hanya mau komen, kasihani lah negeri ini. Please, Indonesia bangun, bangun, sadar, ayo berubah. Masih ada 30 juta yang miskin, nggak punya kerjaan, tidak sehat, tidak punya KTP. Mengalami ketidakadilan sama sekali. Masak sih kita nggak mau buka hati dan bersyukur," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Sabtu (23/9).

Terkait banyaknya OTT atau kegiatan penindakan belakangan ini, Saut memastikan untuk penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi akan terus berjalan. Namun, ia tak menampik sedikit-banyak akan berpengaruh.

"Yang penting kami punya bukti dan kami firm di situ. Lagian timnya kan beda. Yang pendalaman kasus-kasus baru juga jalan terus. Pengaruhnya sedikit-banyak pasti ada akan lebih lambat saja. Makanya, saya selalu bilang kasih saya 8.000 sampai 20 ribu staf, biar cepat tobat dan bersihnya negara ini, sambil kita perbaiki UU Tipikor kita," pungkasnya.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar