JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama triwulan pertama dinilai mendapat rapor merah dari masyarakat. Penilaian itu didasarkan hasil survei responden yang diselenggarakan Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol) pada 6 hingga 16 Januari 2015.

Puspol menggunakan metode post-posivistik (pendekatan obyektif) dan mengelaborasi data penilaian publik secara terukur.  Baik bersifat kuantitaif maupun kualitatif. Konsentrasi riset melingkupi sejumlah kota atau wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Survei dengan teknik sampling ini turut melibatkan responden sebanyak 756 orang dan mempertimbangkan sisi heterogenitas wilayah, jenis kelamin, usia, dan profesi. Dari jumlah total 756 sampel yang dimintai keterangan, mayoritas responden didominasi oleh pria dengan jumlah 492 orang dan wanita 264.

"Riset ini terdiri dari 9 tenaga survei lapangan dan 4 orang tim ahli. Margin of error survei ini adalah 3% dan tingkat akurasi 95%," kata Direktur Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol) Ubedillah Badrun kepada Gresnews.com, Selasa (27/1).

Adapun konsentrasi riset yang terpusat pada aspek kebijakan pendidikan, maritim, program kartu sakti, kebijakan BBM, dan pandangan publik terhadap gaya kepemimpinan (performance) Jokowi.

Dalam riset, pihak Puspol melayangkan sejumlah pertanyaan strategis terkait kebijakan dan gebrakan selama periode triwulan kepemimpinan Jokowi-JK. pertama, sasaran penelitian yang hendak dikaji seputar sektor pendidikan dimana Puspol meminta respon publik terkait status kurikulum 2013.

Sesuai hasil riset, posisi tertinggi atau 26,98% responden mengatakan tidak jelas, 19,5% menilai merugikan guru, dan 15,87% memilih kembali ke kurikulum sebelumnya.

Sementara itu, terkait perubahan nama Kementerian Pendidikan yang dilakukan Jokowi sebagian besar disambut positif oleh publik yaitu dengan frekuensi  kuantitas sebesar 31,75%. Alasan disetujuinya perubahan nama Kementerian Pendidikan karena dianggap lebih efektif dan baik dari segi nomenklatur.

Sementara itu, menurut survei yang berhasil dikumpulkan Puspol, ternyata masih banyak responden yang belum melek terhadap visi maritim Presiden Jokowi. Indikatornya dilihat dari frekuensi jawaban yang diberikan dimana sebanyak 460 orang (60,85%)  yang mengaku tidak mengetahui pasti visi maritim yang digagas oleh presiden. Jumlah responden yang mengetahui visi maritim hanya berjumlah 296 orang (39,15%).

Namun demikian, publik serentak mendukung ketegasan Jokowi terkait penenggelaman kapal ilegal asing. Terdapat 74,07% responden menyatakan setuju terhadap kebijakan tersebut. Sementara sebanyak 25,93% responden mengatakan tidak setuju .

Puspol juga mengkaji program kartu sakti Jokowi yang sedang berjalan saat ini. Menurut hasil riset, dari total 756 responden yang dimintai keterangan, terdapat sebanyak 552 orang yang mengaku belum memperoleh kartu sakti Jokowi. Sementara itu, yang sudah memegang kartu sakti masih minim yaitu hanya 204 responden.

Pada sektor kebijakan BBM, sebagian besar masyarakat mengaku pesimis terhadap keberhasilan pemerintah mendorong pengalihan subsidi BBM ke sektor-sektor produktif kerakyatan. Sebanyak 51,85% responden mengatakan ragu dan 48,15% lainnya yakin terhadap keputusan pemerintah tersebut.

Ubedillah mengatakan, mayoritas responden yang terdiri dari masyarakat menyebut bahwa performance Jokowi dalam hal gaya berkomunikasi dan cara berpenampilan mesti ditingkatkan lagi. Terdapat 5,8% yang mengkritik gaya berpakaian Jokowi sementara 5,76% lainnya menilai gaya komunikasi Jokowi perlu ditingkatkan.

Berdasarkan serangkaian proses riset yang dilakukan Puspol, hipotesis yang berhasil ditarik adalah, publik cenderung memandang negatif kinerja pemerintahan saat ini. Pasalnya, terdapat 51% responden mulai tidak percaya dengan kinerja pemerintah dan 74,60% responden mengaku belum puas terhadap kepemimpinan Jokowi-JK.

BACA JUGA:
Tags