Kontrak Politik di Balik Usulan Nama Ketua DPR

Selasa, 09 Januari 2018, 16:18:30 WIB - Politik

Suasana Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/10). Sidang itu beragenda mendengarkan pidato ketua DPR dalam rangka pembukaan masa persidangan III tahun 2017-2018. (ANTARA)


DUKUNGAN GOLKAR - Keukeuhnya sikap Golkar tak segera menyetorkan nama Ketua DPR baru menumbuhkan spekulasi. Muncul anggapan adanya kontrak politik antara Golkar dengan PDIP, terkait proses naiknya Airlangga menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Dukungan Golkar agar ada pimpinan dari PDIP memang telah kentara sejak beberapa waktu lalu. Seperti diketahui Golkar merupakan pengusul penambahan satu kursi pimpinan Parlemen untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Usulan yang belakangan juga disepakati para politisi di Senayan diakui pihak Golkar.

Politikus Partai Golkar Kahar Muzakkir mengakui, Golkar menjadi pengusung penambahan satu kursi pimpinan Parlemen untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

'Kami partai pengusung untuk menambah satu kursi itu. Untuk PDIP, baik di DPR maupun di MPR,' aku Politikus Partai Golkar Kahar Muzakkir berapa waktu lalu.



Ia berasalan, usulan itu demi keterwakilan partai pemenang Pemilu dalam pimpinan Parlemen dan Golkar berkomitmen juga untuk mewujudkan hal itu.

'Ya supaya untuk keterwakilan. Masak PDIP ada 106 kursi tidak jadi ketua,' ujarnya kala itu.

Belum terungkap secara jelas alasan getolnya Golkar memberi dukungan terhadap PDIP, untuk bisa memperoleh kursi pimpinan DPR. Apalah karena latar belakang berpindahnya koalisi Golkar ke PDIP, sejak naiknya Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar menggantikan Aburizal Bakri yang telah merapatkan dukungann ke pemerintah, yang posisinya diteruskan kepemimpinannya oleh Airlangga. Kontrak politik inilah yang diduga menjadi alasan Golkar wajib menggolkan keberadaan PDIP dijajaran pimpinan DPR. Dimana garis besarnya dalam rangka upaya memperkuat posisi pemerintah di DPR, yang sebelum lebih didominasi kalangan partai oposisi pemerintahan. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar