Kontrak Politik di Balik Usulan Nama Ketua DPR

Selasa, 09 Januari 2018, 16:18:30 WIB - Politik

Suasana Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/10). Sidang itu beragenda mendengarkan pidato ketua DPR dalam rangka pembukaan masa persidangan III tahun 2017-2018. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Nama calon ketua DPR yang akan diusung Partai Golkar menggantikan Setya Novanto masih terus menjadi spekulasi. Pasalnya Golkar masih enggan untuk menyegerakan menunjuk nama yang akan dimajukan sebagai Ketua DPR. Belakangan Golkar memilih menunggu pembahasan revisi Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) rampung, untuk mengajukan nama Ketua DPR baru.

Tak diketahui pasti apa alasan Golkar harus memastikan revisi MD3 rampung, untuk menyerahkan nama ketua DPR. Diketahui pasal yang tersisa dari proses revisi UU MD3 tinggal pasal tentang penambahan pimpinan dari PDIP. Sepertinya Golkar ingin memastikan UU MD3 mengakomodir keinginan PDIP untuk penambahan pimpinan DPR.

Padahal seperti disebut Ketua Komisi II asal Golkar Zainudin Amali, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartato sebenarnya telah mengantongi nama ketua DPR baru. Tetapi Golkar memilih menunggu revisi UU MD3 rampung. Sikap Golkar ini menimbulkan tanda tanya besar, apa gerangan maksud dari teka-teki tersebut. Jika memang tak ada alasan untuk menunda penunjukan ketua DPR baru mestinya Golkar atau Ketua umumnya tak perlu untuk menahan penyerahan nama ketua DPR itu ke senayan. Apalagi pimpinan DPR tengah menunggu-nunggu usulan nama ketua DPR pengganti Setya Novanto tersebut, sehubungan akan dibukanya masa sidang dewan.

Langkah Golkar untuk menunggu kelarnya revisi UU MD3 terkait penyerahan nama ketua DPR. Sebenarnya tak disetujui oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, sebab jika harus menunggu UU MD3. Padahal DPR akan memasuki sidang pembukaan sehingga tentunya pembicaraan-pembicaraan dan koordinasi-koordinasi serta Pansus DPR UU MD3 kan baru bisa bekerja setelah selesai paripurna.



Namun demikian, Agus menyerahkan sepenuhnya usulan Golkar dalam forum rapim. Apakah usulan Golkar dapat diterima atau sebaliknya.

'Di situ lah diputuskan, hal-hal apa yang harus dilaksanakan. Apakah kami harus menunggu revisi UU MD3, ataupun kami harus menunggu yang lain, ataupun bisa langsung. Sementara nanti revisi UU MD3 juga kami kejar,' terang Agus.

Menanggapi keluhan Wakil Ketua DPR tersebut, Zainudin mengatakan hal tersebut tak menjadi masalah sebab saat ini pimpinan DPR telah menunjuk salah satu pimpinan DPR menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR yakni Fadli Zon, yang akan memimpin paripurna pembukaan masa sidang.

Sebelumnya direncanakan, DPR akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas Ketua DPR baru. Namun dengan belum adanya surat dari Golkar terkait nama Ketua DPR baru pengganti Setya Novanto, rapat tersebut urung dilakukan.

Sejauh ini telah santer nama-nama beredar nama yang akan diusung Golkar untuk duduk sebagai ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto yang tengah berkasus hukum, karena ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik, seperti nama Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Sekretaris F-Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Ketua Komisi II Zainudin Amali.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar