Blokir Situs Islam Provokatif Kominfo Menuai Kritik

Jum'at, 06 Januari 2017, 16:00:17 WIB - Politik

Menkominfo Rudiantara (kiri) berbincang dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/12). Rapat tersebut membahas mengenai antisipasi perkembangan media sosial. (ANTARA)


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia belakangan intensif melakukan pemblokiran terhadap sejumlah situs yang dianggap dianggap menebar provokasi dan SARA. Namun pemblokiran itu memicu protes sejumlah pihak, lantaran pemblokiran banyak dilakukan terhadap situs-situs Islam.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan bahwa pemblokiran situs-situs berkonten Islam seharusnya tidak terulang. "Kalaupun akhirnya terpaksa dilakukan, harusnya pemblokiran ini diambil sebagai jalan terakhir setelah ada pembinaan. Ini tentunya tanggung jawab kita semua baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah agar sama-sama mewujudkan dunia maya yang beradab sebagaimana spirit UU ITE," kata Sukamta kepada gresnews.com, Kamis (5/1).

Sukamta juga meminta Kominfo bekerja secara sistematis, terukur dan teratur dalam melakukan pemblokiran. Hal itu bisa dimulai dengan membuat peraturan-peraturan khusus mengenai pemblokiran. "Segera buatlah Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemblokiran yang mengatur kriteria dan parameter yang dilarang apa saja, siapa yang berhak melarang, bagaimana prosedurnya, siapa yang menindak, dan seterusnya. Serta segeralah membuat unit khusus yang menangani hal itu sesuai amanat UU ITE Pasal 40 ayat 6. Ini perlu untuk acuan baku kita semua," paparnya.

Sukamta menjelaskan, peraturan itu perlu dikedepankan karena akan bersifat sustainable, bersifat jangka panjang, dan lebih efektif. Adapun pemblokiran terhadap media online, mestinya dijadikan solusi terakhir setelah media yang bersangkutan tidak mempan kendati sudah diberikan pembinaan.



Menurut sekretaris fraksi PKS ini, di era demokrasi sekarang, masyarakat harus diberi aturan yang terang dan jelas. Tidak boleh ada aturan yang abu-abu. Ia menambahkan, tanpa aturan yang terang dan jelas, tindakan pemblokiran hanya akan menimbulkan masalah baru yang tidak perlu dan akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah bertindak berlebihan, sewenang-wenang, serta despotik atau anti-kritik.

Melihat fenomena pemblokiran yang marak dilakukan Kominfo akhir-akhir ini, Sukamta tidak menafikan ada kesan ketidakadilan. Menurutnya, pemerintah semestinya menertibkan situs-situs yang ada tanpa pandang bulu, tanpa melihat konten dari agama atau komunitas tertentu. "Jangan misalnya lebih suka memblokir situs dengan konten agama tertentu tapi situs dengan konten agama lain yang juga dinilai bertentangan dengan UU ITE, bahkan ada yang lebih parah, tapi tidak ditindak," katanya.

Lebih-lebih lanjut, ia melihat situs-situs yang diblokir notabene merupakan situs yang kerap melontarkan pernyataan berseberangan dengan pemerintah, atau situs-situs yang kerap mengkritisi kinerja Jokowi-JK. Sedangkan situs-situs yang banyak memuji dan menyanjung pemerintah, namun secara konten bisa disebut melanggar UU ITE, tetap dibiarkan. "Saya khawatir ketidakadilan semacam ini akan semakin membuat suasana tidak kondusif, tidak terkendali, karena masyarakat akan semakin mudah marah dan protes," tambahnya.

Doktor lulusan University of Salford, Inggris, ini juga memberi masukan pemerintah agar bisa memprioritaskan penertiban terhadap situs-situs yang berisi ajakan untuk memberontak kepada NKRI. Prioritas selanjutnya ditujukan kepada situs-situs bernuansa ekstrem, tidak toleran, atau situs yang berisi ajakan melakukan teror baik yang menggunakan dalil agama maupun yang tidak menggunakan dalil agama-apa pun agama atau alirannya.

Demikian pula terhadap situs-situs ekstrem lainnya yang mendasarkan diri pada ideologi lain di luar doktrin agama atau Pancasila. Menurut Sukamta, ketimbang situs berita, situs-situs semacam itulah yang lebih penting ditindak karena secara prinsip tidak sesuai dengan norma Pasal 29, 45A dan 45B UU ITE. "Semua yang mengajak kepada tindakan kekerasan harus ditertibkan," katanya.

Sukamta menambahkan, seiring menjamurnya sumber berita di dunia maya, masyarakat dituntut menggunakan perangkat dunia maya secara bijak dan arif. Masyarakat harus bisa mengambil sumber berita yang baik dan bermanfaat, juga harus bisa membedakan konten yang valid dengan yang hoax. Serta yang mengandung kritik dengan konten yang berisi fitnah, dan seterusnya. "Gunakanlah dunia maya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara," pesannya.

Adapun bagi pemilik dan pengelola media online, Sukamta berpesan agar keduanya bisa turut sama-sama mengembangkan diri membangun media yang sehat, akurat, dan bisa diandalkan dalam memberikan informasi. Adanya pemblokiran yang dilakukan Kominfo, menurut Sukamta, semestinya bisa dijadikan momentum oleh praktisi media online untuk berkonsolidasi mencapai tujuan bangsa— yakni membangun institusi dan budaya demokrasi dengan media sebagai salah satu pilarnya.

Ia mengakui akhir-akhir ini ada semacam keprihatinan bahwa beberapa orang membuat media online tetapi etika dan etosnya belum memenuhi kriteria yang dibuat oleh Dewan Pers. Sehingga isi beritanya tidak akurat dan cenderung provokatif. "Ini perlu ditertibkan, dengan diberikan pembinaan. Agar ke depan media online bisa menjadi fondasi kehidupan sosial yang sehat di dunia maya," pungkas Sukamta.

Senada Sukamta, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Bambang Arfi (5/1) mengatakan, menolak keras setiap tindakan pemblokiran yang dilakukan Kominfo kepada media-media pembuat berita. Lebih-lebih hal itu dilakukan sepihak, tanpa ada pemberitahuan lebih dulu.

Sementara itu, Kepala Divisi Riset Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Asep Komarudin menilai, tindakan pemblokiran yang akhir-akhir ini dilakukan Kominfo tak ubahnya pembredelan gaya baru, karena menutup akses publik terhadap sumber informasi. Asep juga berharap Kominfo memiliki mekanisme standar, baik standar HAM ataupun standar due process of law, dalam melakukan pemblokiran. "Terlebih Kominfo sendiri kadang bertindak tidak cermat. Tak jarang website-website yang mereka blokir justru website berita resmi yang tercatat di Dewan Pers," kata Asep kepada gresnews.com.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar