Usut Pemerasan TKI, KPK Koordinasi dengan Migrant Care
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan akan berkoordinasi dengan Migrant Care terkait kasus pemerasan terhadap TKI yang terungkap beberapa waktu lalu. Menurutnya, Migrant Care selaku lembaga pemerhati TKI dinilai mempunyai data yang akurat untuk mengungkap kasus tersebut.
"Kami menentukan jadwal ketemu migrant care, kan dia punya study dan KPK juga punya study. Yang menarik dari teman-teman migrant care akan membawa orang-orang yang pernah diperas, jadi ada testimoninya," ujar Bambang di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (4/8).
Bambang menambahkan, koordinasi dengan Migrant Care juga diperlukan untuk mengkaji peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam kasus ini. Menurutnya, Migrant Care mempunyai kajian yang cukup lengkap tentang sepak terjang BNP2TKI terkait kasus pemerasan terhadap TKI.
"Dari kajian akan ada sidak-sidak selanjutnya, untuk melengkapi itu. Terus kita ambil agenda aksinya ini.
Pendiri Indonesian Corruption Watch (ICW) ini menambahkan, KPK juga akan menjalin kerjasama dengan Bareskrim Polri dan pihak berwenang lainnya untuk mengungkap kasus tersebut.
Migrant Care sendiri menyatakan mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan upaya pembersihan dan pemberantasan korupsi dalam pelayanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Apalagi selama ini banyak TKI yang menjadi korban di bandara saat pulang ke Indonesia.
"Migrant Care mendukung upaya KPK atasi korupsi dalam pelayanan termasuk dalam pemulangan TKI yang sarat pemerasan," kata Direktur eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, Minggu (3/8).
Menurut Anis, upaya KPK membenahi pelayanan pemulangan TKI tidak terlambat. Karena pada tahun 2006, KPK sudah melakukan kajian dan rekomendasi tapi tidak ada follow up dari Kemenaker maupun BNP2TKI sebagai lembaga yang melayani dan mengawasi TKI.
"Tidak ada political will dari pemerintah untuk melindungi TKI secara maksimal, salah satu indikasinya birokrasinya korup," jelas Anis.
- Rp7,6 Miliar Gaji Pekerja Indonesia di Arab Saudi Dikemplang Majikan
- DPR Sahkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- DPR Temukan Pengiriman TKI Ilegal Masih Marak
- Pemda Harus Dilibatkan dalam Perlindungan Buruh Migran
- Indonesia Punya Posisi Tawar Kuat Lindungi TKI
- Layani TKI Pemerintah Bangun Layanan Satu Pintu (LTSP) di Sambas
- Lagi, Terjadi Kasus Penganiayaan TKI di Arab Saudi
