JAKARTA, GRESNEWS.COM - Setelah kalah voting dalam menggolkan UU MD3, UU Pilkada dan kalah di MK ketika menggugat UU MD3, kubu PDIP mulai menyadari kalau kekuatan Koalisi Merah Putih memang tidak bisa dianggap enteng. Untuk itu, kubu partai berlambang banteng bermoncong putih ini, mulai ancang-ancang untuk terus menggencarkan lobi politik demi meraih simpati dari sebagian politisi di kubu KMP.

PDIP bersama koalisi Indonesia Hebat-nya, masih yakin dapat menggalang partai di KMP sehingga bisa mengubah peta koalisi menjadi 50 persen lebih di dalam kursi parlemen. Karena itu lobi politik akan segera dilaksanakan dan akan ditutup hingga esok hari, demi menggalang kekuatan agar dapat merebut kursi pimpinan DPR.

Ketua Komisi V DPR RI Eriko Sotarduga yang juga menjabat sebagai Wasekjen PDIP mengatakan, dalam beberapa hari ke depan diharapkan lobi politik ini diharapkan akan membawa kabar baik untuk koalisi Indonesia Baru. Ia menyakini komunikasi di dalam DPR amatlah cair, hal ini dapat dilihat dari hasil pemilu periode lalu dimana PDIP diberi kesempatan oleh partai pemenang, Demokrat untuk dapat memimpin salah satu kursi kepemimpinan di parlemen.

"Kami berharap partai-partai seperti yang diberitakan media selama ini benar-benar bergabung. Pintu komunikasi terbuka untuk siapa saja, pun juga untuk Demokrat, masih terbuka peluang. Karena kita harus membangun Indonesia bersama-sama dalam pemerintahan," ucapnya, Senayan, Selasa, (30/9).

Eriko meminta kepada para koleganya agar komunikasi politik dilakukan secepat dan sebaik mungkin dalam batas waktu yang sangat sedikit ini. "Karena jika komunikasi dilakukan dalam waktu yang lebih jauh lagi tidak akan ada gunanya untuk melakukan perubahan," ujarnya.

Dengan melakukan lobi politik yang efektif, Eriko yakin, PDIP masih akan mampu merebutnya. PDIP, kata dia, memang belum memutuskan siapa yang bakal diajukan karena masih akan diputuskan ketua umum alias oleh Megawati Soekarnoputri. Hanya saja, menurut Eriko, yang terpenting siapa saja yang terpilih haruslah mempunyai nilai plus bagi rakyat.

Kolega Eriko, Pramono Anung mengatakan masih terbuka peluang bagi partai-paartai yang ingin bergabung dalam pemerintahan. "Yang terpenting solid, masalah-masalah intenal di dalam partainya harus diselesaikan dahulu," ucapnya seusai penutupan sidang paripurna, Senayan, Selasa, (30/9).

PDIP sepertinya memang menyadari masih banyak PR yang mesti dikerjakan jika pemerintahan Jokowi-JK tak mau babak belur tanpa dukungan parlemen yang memadai. Strategi-strategi baru pun dilancarkan untuk menghadapi saat-saat yang dirasa berat dalam pelantikan esok hari.

"Kita harus antisipasi bagaimana nantinya pasca pelantikan, masalah tata tertib, masalah MD3, dan pimpinan DPR. Dari informasi yang ada teman-teman Nasdem ada niatan mementahkan kembali Tata Tertib DPR RI lantaran mereka baru dilantik besok sehingga tidak mengikuti pembahasan. Ini akan seru dan menarik," ucap Ketua DPP PDIP, Trimedya Panjaitan sesaat sebelum sidang paripurna dimulai, Senayan, Selasa, (30/9).

PDIP sendiri memang kini tengah gencar melobi PPP dan PAN untuk masuk ke barisannya dalam rangka menghadang langkah-langkah KMP. Untuk menambah kekuatan, PDIP akan mencoba mengajak dua partai anggota Koalisi Merah Putih itu bergabung. "‎PPP dan PAN, dua partai tersebut bisa kita rayu. Karena sikap politis elitenya masih membangun komunikasi intensif ke kita," kata Juru Bicara PDIP Eva Kusuma Sundari ‎di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).

Eva yakin PPP dan PAN mau bergabung karena masih menjalin komunikasi intensif dengan PDIP. Soal Partai Demokrat (PD), Eva tak yakin partai berlambang bintang mercy itu mau bergabung. "Demokrat sudah clear di luar pemerintahan. Saya nggak yakin anak buahnya tidak ada yang berani bantah Pak SBY (Ketum)," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, koalisi Jokowi-JK yang masuk DPR periode depan hanya ada empat partai, padahal butuh lima partai untuk mengajukan lima orang calon Pimpinan DPR. Apalagi keputusan MK menolak uji materi UU MD3 sudah diketok. "Kita hormati bahwa keputusan ini final and binding, namun itu tidak adil. Nuansa politisnya kuat.‎ Patrialis Akbar (Hakim MK) belum-belum sudah ngomong setuju pilkada langsung sebelum putusan itu," tutur Eva.

Untuk meraih posisi pimpinan DPR pasca ditolaknya gugatan UU MD3, PDIP memang mesti bekerja sangat keras. Apalagi pihak KMP jauh-jauh hari juga sudah menyatakan soliditasnya bahwa untuk kursi ketua DPR akan diserahkan ke Golkar. Ini jelas menjadi tantangan berat bagi PDIP untuk bisa mengatasi manuver Golkar yang jelas tak mau kehilangan kesempatan itu.

Tawaran duduk di pemerintahan saja, diperkirakan tak akan memadai untuk menggoyahkan soliditas KMP. Apalagi dikabarkan koalisi ini sebelumnya memang sudah membuat kontrak politik untuk bagi-bagi jatah jabatan. Hal itu tercermin dari bocornya berkas perjanjian bagi-bagi kursi itu meski masih diragukan keasliannya.

Dokumen kontrak politik ini beredar di media sosial. Sejumlah akun mengunggah foto dokumen ini. Tak jelas benar siapa pengunggah pertama, namun dokumen ini sudah ramai dibicarakan di dunia maya.

Anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat membenarkan soal perjanjian itu. Namun dia menegaskan dokumen itu sudah lama diteken, bukan baru saja setelah UU Pilkada disahkan. Perjanjian itu awalnya dibuat untuk mendukung Prabowo-Hatta jika menang Pilpres 2014. "Itu kan sudah lama," kata Martin, Selasa (30/9).

Banyak yang mengaitkan surat perjanjian itu sebagai timbal balik bagi PD karena ´membantu´ kemenangan pilkada tak langsung. Namun Waketum PD Max Sopacua secara tegas membantah. Kalaupun ada perjanjian, maka itu tak terkait pengesahan UU Pilkada. "Nggak ada itu. Saya juga nggak tahu soal perjanjian itu. Tapi Alhamdulillah kalau PD dapat itu," ujarnya.

Dalam dokumen yang beredar, salah satu poin menyatakan bahwa KMP sepakat Partai Demokrat akan mendapat jatah kursi Ketua MPR jika pasangan Prabowo-Hatta memenangkan Pilpres 2014.

Dari gambar dokumen yang beredar, kontrak politik ini ditandatangani pada bulan Juli 2014, jauh sebelum pengesahan UU Pilkada. Kontrak politik ini ditandatangani ketua-ketua fraksi KMP, di antara yang terlihat dalam gambar beredar ada tanda tangan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, dan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid.

Berikut bunyi perjanjian nomor 5 kontrak politik itu: "Bahwa dalam hal pasangan Prabowo-Hatta menang, maka Koalisi Merah Putih sepakat dan setuju memberikan dukungan kepada Partai Demokrat untuk mengisi jabatan ketua MPR dan pimpinan lain ditentukan secara proporsional dengan mengikutsertakan 1 pimpinan dari DPD". (dtc)

BACA JUGA:
Tags