JAKARTA, GRESNEWS.COM - Di awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo memang tidak secara gambalang berjanji akan membuat gebrakan tertentu dalam 100 hari pemerintahannya. Meski begitu, evaluasi kinerja dasar dalam 100 hari pemerintahan Jokowi tetap dipantau oleh rakyat.

Dari hasil evaluasi itu, banyak pihak menilai kinerja pemerintahan Jokowi belum maksimal. "Saya tidak tahu apa prestasinya, terus terang belum ada sesuatu yang menonjol," kata Syarief Hasan Ketua DPP Partai Demokrat di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (27/1).

Menurutnya, yang menonjol dari 100 hari masa kerja Jokowi hanya banyaknya permasalahan yang malah dibuat menjadi tambah rumit. Contohnya saja penenggelaman kapal pencuri ikan yang dianggap hanya sebagai kebijakan populis semata. Juga kisruh KPK vs Polri yang dipicu oleh penetapan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.

Syarief kemudian membandingkan dengan periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang jelas tolok ukurnya karena mengumumkan program 100 hari saat pelantikan. Sehingga saat genap 100 hari dapat dievaluasi keberhasilannya. "Beda orang kan beda sistemnya, sekarang bukan tidak ada tapi mungkin kita yang tidak tahu apa programnya," katanya.

Walaupun begitu, Syarief mengaku lebih memberikan kesempatan pembenahan pada tahun-tahun ke depan.

Hal yang sama diungkapkan Ketua DPP Golkar Tantowi Yahya yang mengharapkan adanya perbaikan setelah masa kerja 100 hari presiden. Sebab, saat ini banyak terjadi gejolak politik di pemerintahan yang datang bukan hanya dari lawan politik Jokowi namun juga dari para pendukungnya sendiri. "Jokowi tidak tegas dalam menjalankan pemerintahan, padahal mandat rakyat sudah diberikan," katanya.

Oleh karena mandat yang telah diberikan itulah presiden tak boleh takut terhadap tangan-tangan yang hendak merebut kekuasaannya. Sebab rakyat berada dan siap membantu di belakangnya. Tantowi, menilai saat ini kebijakan Jokowi banyak yang meragukan dan menabrak undang-undang.

Diplomasi ke luar negeri pun dirasa belum terlihat selama 100 hari ini. Sebab, Indonesia belum pernah menerima kunjungan luar negeri, memimpin konferensi internasional, atau menandatangani perjanjian internasional yang penting dan menyita perhatian dunia.

Di sisi lain, Politisi PDIP, Rieke Diah Pitaloka berharap Jokowi dapat berlaku seperti saat menjadi walikota dan gubernur. Ia yakin, Jokowi mampu melaksanakan tugas sebagai presiden dengan baik asalkan rakyat dapat memberi waktu pembuktian lebih.

"Kita mengerti cara kerja presiden harus lebih sistematis sehingga harus adaptasi, saat ini belum terlambat untuk membenahi," katanya.

Agar tak kehilangan pegangan, Rieke mengingatkan konsep nawacita yang harus menjadi pegangan. "Nawacita haruslah tetap direalisasikan, sebab nawacita diciptakan demi kepentingan rakyat," katanya.

BACA JUGA:
Tags