JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintahan Jokowi-Jk diharapkan bisa menghilangkan ego sektor di masing-masing lembaga dan kementerian. Sebab selama ini sejumlah kementerian terlihat seperti bekerja sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi. Hal itulah yang membuat kerja pemerintah selama ini kurang efektif.

Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Agus Heruanto Hadna menilai Kementerian bekerja sendiri-sendiri, layaknya Kementerian milik partai politik akan sangat menjadi masalah. Terutama bagi pemerintahan Jokowi yang ingin membentuk tiga kementerian baru dibidang kependudukan, agraria serta ekonomi kreatif.

Menurut Agus selama ini isu-isu kependudukan belum menjadi fokus utama pemerintah. Padahal, banyak aspek pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari isu-isu kependudukan. Langkah baik ini bertujuan untuk mengembalikan isu kependudukan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Dia menilai kompetensi di bidang kependudukan menjadi salah satu kriteria yang penting. Selama ini isu kependudukan masih dipandang pada persoalan jumlah penduduk, dan keluarga berencana saja, padahal cakupannya sebenarnya lebih luas dari itu. Ada persoalan kualitas penduduk, persoalan mobilitas atau pergerakan penduduk, hingga persoalan keluarga sebagai komunitas terkecil di dalam masyarakat.

Selain itu, kependudukan juga tak bisa dipandang berdiri sendiri. Kependudukan berkaitan erat dengan bidang-bidang lain, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, keimigrasian, pangan, perekonomian, serta bidang lainnya. Multisektor inilah yang menuntut agar figur menteri terpilih nanti memiliki kewibawaan. Selain berintegritas, dia juga mampu melakukan berbagai pendekatan untuk berkoordinasi antar kementerian.

“Semoga figur terpilih nanti berani melakukan pendekatan, dan berkoordinasi dengan berbagai kementerian, terutama dalam menanamkan pentingnya isu kependudukan di dalam setiap bidang,” ujar Agus kepada Gresnews.com, Jakarta, Senin (22/9).

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan hal yang paling penting dalam pemerintahan Jokowi-JK adalah mengembalikan ruh pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu sistem pemerintahan presidensiil. Artinya kewenangan ada di tangan presiden bukan berada di tangan koalisi.

Menurutnya jika susunan kabinet nanti diisi dengan orang profesional dan sistem pemerintahan dikembalikan menjadi presidensiil maka persoalan yang dihadapi di Indonesia akan relatif mudah. Sehingga jika pemerintahan mempunyai program-program pro rakyat walaupun dukungan di parlemen kecil tetapi didukung oleh rakyat. Disatu sisi kekuatan demokrasinya tidak hanya di legislatif tetapi juga media. "Tapi yang penting desain kebijakannya benar dan memang pro rakyat," kata Enny.

BACA JUGA:
Tags