Pidato Anies Baswedan yang perdana sebagai Gubernur DKI di hadapan para pendukungnya di Balai Kota Jakarta justru menimbulkan blunder dan kontroversi.

 
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pidato Anies Baswedan yang perdana sebagai Gubernur DKI di hadapan para pendukungnya di Balai Kota Jakarta justru menimbulkan blunder dan kontroversi. Terutama terkait pernyataannya soal dikotomi pribumi dan non probumi, ia pun ramai dihujat di media sosial.  

Setara Institute bahkan menyebut pidato Anies tersebut sebagai rasis. Sebab pidato tersebut dinilai menggambarkan visi politik dari Anies.

"Menyimak pidato pertama Anies setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, publik menjadi mafhum bahwa visi politik Anies adalah rasisme. Politisasi identitas bukan hanya untuk menggapai kursi Gubernur tetapi hendak dijadikan landasan memimpin dan membangun Jakarta," Ketua Setara Instutite, Hendardi, dalam siaran pers ke media, Senin (17/10)

Ia menilai pidato Anies tersebut penuh paradoks: satu sisi mengutip pernyataan Bung Karno tentang negara semua untuk semua, tapi di sisi lain menggelorakan supremasi etnisitas dengan berkali-kali menegaskan pribumi dan non pribumi sebagai diksi untuk membedakan sang pemenang dengan yang lainnya.

Menurut Hendardi, awalnya banyak pihak beranggapan bahwa politisasi identitas agama, ras, golongan hanya sebatas strategi destruktif pasangan Anies Sandi untuk memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Artinya politisasi identitas itu hanya untuk menundukkan lawan politik dan menghimpun dukungan politik luas, hingga memenangi Pilkada. Namun kenyataannya pidato politik Anies mengungkap hal yang lebih besar lagi.

"Pernyataan Anies bukan hanya keluar dari nalar etis seorang pemimpin provinsi melting pot yang plural, tetapi juga membangun segregasi baru atas dasar ras. Kebencian atas ras adalah mula dari suatu praktik genocida seperti di Myanmar. Genocida tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga dalam bentuk penegasian ras dan etnis lain dalam membangun Jakarta," tutur Hendardi.

Lebih jauh Hendardi menyebut, Anies bisa dianggap melanggar instruksi presiden no. 26/1998 yang pada intinya melarang penggunaan istilah pri dan non pri untuk menyebut warga negara. Anies juga bisa dikualifikasi melanggar semangat etis UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Menurut Hendardi, seharusnya Anies pada hari pertama bekerja melakukan emotional healing atas keterbelahan warga Jakarta akibat politisasi identitas. Tapi hal ini  justru mempertegas barikade sosial atas dasar ras dan etnis. "Sosok pemimpin seperti ini tidak kompatibel dengan demokrasi dan Pancasila, karena mengutamakan supremasi golongan dirinya dan mengoyak kemajemukan warga," ujar Hendardi.


DIKZRITIK BANYAK PIHAK - Pidato Anies yang mengangkat persoalan pribumi dan non pribumi ini diprotes banyak pihak, terutama di kalangan netizen. Mereka rata-rata menyayangkan pernyataan tersebut.

Tak hanya itu pidato tersebut juga dikritik Profesor Tom Pepinsky dari Universitas Cornell. Tom  menyesalkan pernyataan yang disampaikan Anies pada saat yang sedianya menjadi momentum bagi gubernur baru untuk merangkul semua pihak pasca pertarungan sengit Pilkada Jakarta April lalu.

"Sebagian pernyataan dalam pidato itu tidak layak. Ketika saya membaca teks pidato yang Anda kirimkan, kelihatannya memang presidensiil dan ditujukan pada warga Indonesia, bukan saja warga Jakarta. Ia menggunakan sejumlah ungkapan dalam bahasa Batak, Aceh, Banjar dan banyak lainnya. Tetapi ia juga menggunakan isu SARA untuk menggambarkan suatu Jakarta yang lebih memfokuskan kepentingan pribumi dibanding orang keturunan Tionghoa. Ini strategi kampanye yang akan dilanjutkan pendukung Anies. Saya kira pidato ini dirancang untuk didengar oleh semua kalangan di Indonesia menjelang proses menuju kursi presiden tahun 2019," jelas Tom, seperti dikutip VOA.

Namun Anies yang diprotes terkait pidatonya itu, menjelaskan konteks pernyataannya."Itu konteks pada era penjajahan. Karena saya menulisnya juga pada zaman penjajahan dulu karena Jakarta itu kota yang paling merasakan," kata Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10).

"Pokoknya itu digunakan untuk menjelaskan era kolonial Belanda. Jadi anda baca teks itu bicara era kolonial Belanda, " jelas Anies. (dtc)