Lima Opsi RUU Pemilu

Jum'at, 14 Juli 2017, 16:00:00 WIB - Politik

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri rapat Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7). Rapat kerja tersebut mengagendakan pengambilan keputusan mengenai lima paket isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. (ANTARA)

SIKAP PEMERINTAH DIPERTANYAKAN - Sikap pemerintah yang ngotot presidential threshold 20 persen memang banyak dipertanyakan. Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan yang berhak mengusung capres adalah parpol, bukan pemerintah.

"Nah, ini PT (presidential threshold) belum selesai. PT ini, saya heran kok pemerintah ngotot? Padahal yang punya kewenangan usung capres parpol atau gabungan parpol, pemerintah tak memiliki kewenangan," ujar Riza.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kemendagri berulangkali menyampaikan bahwa presidential threshold yang ideal sebesar 20 persen. Riza menyampaikan, karena usulan tersebut pembahasan RUU Pemilu tak kunjung selesai.

"Sejak awal saya apresiasi yang disampaikan Mendagri dan Presiden bahwa RUU Pemilu domain DPR. Berilah keleluasaan kepada DPR untuk mengelola. Dalam perjalanan, ada satu pasal yang belum bergerak, saya sampaikan pemerintah nggak ada kewenangan," jelas Riza.

Politikus Gerindra ini mengatakan, saat ini sudah tidak dibutuhkan lagi presidential threshold. Hal tersebut berdasarkan putusan MK soal Pemilu serentak. "Kedua, PT ini karena serentak sudah banyak pakar, ahli, menyatakan ini ilegal kalau ada PT. Masa pemilu 2019 menggunakan Pemilu 2014? Nanti parlemen yang duduk 2019 ada parpol baru dan ada parpol yang tidak," urainya.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto juga mempertanyakan sikap ngotot pemerintah mempertahankan PT 20-25%. Dia mengatakan, RUU Pemilu sudah kompleks mengatur penyelenggaraan pemilu serentak ke depannya. Ia juga menyarankan pemerintah sebaiknya mengikuti kesepakatan setiap fraksi. "Padahal ini rezim parpol. Sejatinya kalau parpol mayoritas ke mana, sebaiknya (pemerintah) ikut saja," tuturnya.

PAN, kata dia, tidak ingin jika hasil akhir memutuskan kembali ke UU Pemilu lama jika RUU mandek atau deadlock. Menurut Yandri, keputusan tersebut mengorbankan banyak pihak. "Kalau ditolak semua, gara-gara satu isu, bagi PAN tidak adil karena mengorbankan kepentingan yang sejatinya itu bisa membungkus untuk kebaikan di masa depan. Jadi perbaiki niat kita, ini demi NKRI, Pancasila, itu saja. Kalau itu jadi semangat kita, jangan ada pihak untuk menghabiskan pihak lain," ujarnya. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar