Lima Opsi RUU Pemilu

Jum'at, 14 Juli 2017, 16:00:00 WIB - Politik

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri rapat Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7). Rapat kerja tersebut mengagendakan pengambilan keputusan mengenai lima paket isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum bersama pemerintah telah menyepakati lima opsi paket untuk diputuskan dalam rapat paripurna tanggal 20 Juli mendatang. "Seluruh fraksi dan pemerintah menyepakati agar lima paket opsi isu krusial dibawa ke dalam rapat paripurna untuk diambil keputusan," kata ketua Pansus Pemilu Lukman Edy, di DPR, Kamis (13/7).

Sedianya, kelima opsi usungan Pansus itu akan dibahas dan diputuskan dalam rapat kerja antara Pansus dan Pemerintah. Namun, kedua pihak malah menyepakati, kelima opsi itu akan diputuskan dalam rapat paripurna. Kelima opsi paket tersebut, yaitu:

Paket A : Presidential Threshold 20 - 25 Persen, Parliamentary Threshold 4 persen, Sistem Terbuka, Alokasi Kursi per Dapil 3–10, Metode Konversi suara Sainte Lague
Paket B : Presidential Threshold 0 Persen, Parliamentary Threshold 4 persen, Sistem Terbuka, Alokasi Kursi per Dapil 3–10, Metode Konversi suara Quota Hare
Paket C : Presidential Threshold 10 - 15 Persen, Parliamentary Threshold 4 persen, Sistem Terbuka, Alokasi Kursi per Dapil 3–10, Metode Konversi suara Quota Hare
Paket D : Presidential Threshold 10 - 15 Persen, Parliamentary Threshold 5 persen, Sistem Terbuka, Alokasi Kursi per Dapil 3–8, Metode Konversi suara Saint Lague
Paket E : Presidential Threshold 20 - 25 Persen, Parliamentary Threshold 3.5 persen, Sistem Terbuka, Alokasi Kursi per Dapil 3–10, Metode Konversi suara Quota Hare.

Meski ada lima opsi yang diajukan, namun pemerintah dan DPR tak menutup kemungkinan untuk kembali ke UU Pemilu yang lama. "Selesai (di tingkat pansus). Walaupun tadi masih menyisakan timus (tim perumus) dan timsin (tim sinkronisasi) yang harus disinkronkan dan itu juga sangat terkait dengan apa yang akan diputuskan di lima poin krusial," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

Tjahjo mengatakan masih terbuka lobi-lobi terkait lima isu krusial hingga Kamis (20/7) pagi sebelum paripurna dimulai. Apalagi masih ada lembar materi yang belum ditandatangani (disepakati).

"Kalau disepakati musyawarah tidak mengganggu, tapi kalau disepakati diputuskan voting dan berbeda dari materi yang disepakati panja ini masih ada waktu untuk merubah. Makanya ada beberapa poin lembar yang jangan diparaf dulu dan disempurnakan sambil menunggu putusan di paripurna," jelasnya.

Oleh karena itu, kemungkinan untuk kembali ke aturan UU lama (UU tentang pemilihan legislatif (Pileg), UU tentang Pemilihan Presiden (Pilpres), dan UU tentang Penyelenggara Pemilu) pun masih dimungkinkan. Tjahjo menyebut hingga paripurna berlangsung semua opsi masih terbuka.

"Masih terbuka dong. Zaman dulu masih bisa pemerintah itu minta diskors kembali masih bisa. Anda lihat risalah yang dulu, Mendagri Pak Mardiyanto (Mendagri periode 2007-2009) yang mau diputuskan minta diskors sehingga batal," tutupnya.

Dala rapat kerja dengan pemerintah Pansus RUU Pemilu sebenarnya telah mengemukakan pandangan tiap fraksi mengenai paket isu krusial yang dipilih. Beberapa fraksi sudah jelas menentukan pilihan paket isu krusial, sedangkan fraksi lainnya tidak memberikan pilihan dan meminta keputusan dibawa ke rapat paripurna DPR.

Partai-partai pendukung pemerintah, seperti PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PAN, PKB, dan PPP, belum satu suara untuk memilih paket A, yang menjadi pilihan pemerintah. Hanya PDIP, Golkar, NasDem, dan Hanura yang memilih paket A.

Sementara itu, partai lain, seperti Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, dan PKS, belum menyampaikan pilihan. Mereka memilih agar dilakukan voting dalam rapat paripurna pada 20 Juli mendatang.

"Dari kelima opsi yang disepakati bersama ini, tidak atau belum menentukan apa yang menjadi isu-isu krusial. Karena komitmen kita adalah dalam rangka musyawarah mufakat," kata anggota Fraksi Gerindra Bambang Riyanto.

Rapat Pansus kemudian diskors hingga pukul 19.00 WIB. Sebelum rapat diskors, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah menunggu hasil lobi dari Pansus dan setuju diberlakukannya musyawarah mufakat.

"Pemerintah masih berpikir sama. Anggota yang terhormat Pansus yang sudah berbulan-bulan bergelut mosok menggunakan UU lama. Prinsipnya, yang baik mari ditingkatkan, yang belum mari diperbaiki," kata Tjahjo.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar