Ambang Batas Parlemen Jadi Perdebatan Krusial RUU Pemilu

Selasa, 10 Januari 2017, 16:00:53 WIB - Politik

Pegawai KPU menyiapkan logistik pemilu pada 2014 lalu. (ANTARA)


TAK ADA PILIHAN - Sementara itu Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyatakan tidak ada solusi yang paling efektif untuk melakukan penyederhanaan partai di parlemen, selain menaikkan angka ambang batas parlemen. Meskipun bukan solusi satu-satunya, meningkatnya ambang batas dinilai solusi yang paling efektif saat ini.

Belajar dari masa lalu, multipartai tidak terbatas justru membuat demokrasi tidak efektif. Dampak lebih jauh tidak ada check and balance yang efektif antara parlemen dan pemerintah, serta pengambilan keputusan tidak efektif. Karena itu, perdebatannya harus bergeser pada bagaimana membangun design pembatasan partai politik.

"Kita ini mau mendorong penyederhanaan partai politik atau multipartai tidak terbatas," ujarnya Sebastian Salang kepada gresnews.com.

Dengan alasan itu, imbuh Sebastian, harus ada skenario untuk mewujudkan penyederhanaan partai politik. Salah satu alternatifnya adalah dengan meningkatkan angka ambang batas parlemen.


Menurutnya meningkatkan angka ambang batas bukan membatasi partai untuk masuk ke parlemen. Tetapi desain ini untuk mengukur kepercayaan publik kepada partai politik apakah partai dapat diterima oleh publik atau sebaliknya.

"Kalau DPR mau merevisi RUU Pemilu jangan pada tataran teknis, lebih baik membahas soal itu. Itu lebih substantif," usul Sebastian.

Selain itu Sebastian menilai argumentasi partai politik yang menolak untuk menaikkan angka ambang batas adalah alasan yang politis. Namun substansi untuk memperbaiki kualitas demokrasi tidak mengemuka menjadi pokok perdebatan dalam wacana RUU Pemilu. "Itu kan ketakutan mereka saja, kalau angkanya dinaikkan PT-nya mereka tidak masuk DPR," pungkasnya.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar