Ambang Batas Parlemen Jadi Perdebatan Krusial RUU Pemilu

Selasa, 10 Januari 2017, 16:00:53 WIB - Politik

Pegawai KPU menyiapkan logistik pemilu pada 2014 lalu. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Polemik seputar angka ambang batas parlemen (parliament threshold) akan menjadi salah satu tema yang menjadi perdebatan alot dalam pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu. Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan agar ambang batas parlemen tidak menjadi syarat yang menentukan bagi partai untuk meloloskan calonnya ke parlemen.

Partai PAN justru mengusulkan pembahasan RUU Pemilu tidak berkutat pada masalah-masalah teknis. Tetapi mengutamakan perdebatan substansi penguatan sistem Pemilu.

Anggota Fraksi PAN Yandri Susanto justru menyatakan mengapresiasi ketentuan pemerintah mematok angka 3,5 persen. Namun demikian, PAN mengaku memiliki usulan yang berbeda dengan fraksi lainnya terkait angka ambang batas parlemen.

"Kalau PAN agak berbeda usulannya. Kita mengusulkan fraksi threshold. Semua anggota yang dipilih oleh rakyat kalau dia memenuhi suara untuk duduk harus dilantik," kata Yandri usai menjadi pembicara diskusi bertajuk "Politik Nasional dan Wajah DPR 2017", di Kantor Formappi, Jakarta, Senin (9/1).



Menurut Yandri, usulan PAN tersebut lebih mengedepankan substansi demokrasi. Artinya, anggota legislatif yang dipilih tidak ada alasan untuk tidak masuk ke parlemen karena alasan partai tidak lolos dalam parlemen threshold.

Hanya saja, imbuh Yandri diperlukan desain di tingkat parlemen untuk membuat desain fraksi. Ketika partai tidak memenuhi angka 3,5 persen maka partai tersebut harus bergabung dengan partai lainnya. "Tinggal lagi penataannya di parlemen. Partai yang tidak memenuhi angka itu bergabung membentuk fraksi," tegas anggota dari daerah pemilihan Banten II.

Yandri menambahkan, kalau pun harus mengusulkan angka ambang batas parlemen, PAN akan mengusulkan angka yang realistis dengan substansi demokrasi. Angka yang ditetapkan tidak boleh memberangus suara masyarakat yang telah memilih anggota legislatif untuk mewakilinya di parlemen. Jika angka PT ditargetkan terlalu tinggi, konsekuensinya akan banyak suara yang hilang karena partai tidak memenuhi syarat PT.

Sebelumnya, Fraksi Golkar menyatakan telah menyelesaikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pemilu. Fraksi Golkar mengusulkan angka ambang batas 7 - 10 persen. Angka tersebut jauh melampaui usulan pemerintah yang mematok angka 3,5 persen suara nasional. Fraksi Golkar berpandangan dengan meningkatkan ambang angka batas parlemen maka akan memperkuat sistem presidensil.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar