JAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai Golkar menilai somasi yang ditujukan Indonesia Corruption Watch dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran kepada Aburizal Bakrie selaku Ketum Golkar salah alamat. Alasannya, yang bersengketa adalah Partai Golkar Nusa Tenggara Barat dengan ICW dan FITRA, bukan Dewan Pimpinan Pusat Golkar. "ICW dan FITRA salah alamat, DPP Golkar bukan pihak yang bersengketa. Sepertinya mereka perlu belajar lagi tentang struktur organisasi partai politik, manajemen partai politik dan lainnya," kata Ketua Balitbang Partai Golkar Indra Jaya Piliang kepada Gresnews.com, Senin (10/2).

Indra berpendapat, alasan ICW dan FITRA akan mengirimkan somasi kepada Aburizal Bakrie selaku ketua umum partai, jika tidak mau mengoreksi langkah yang dilakukan DPD Partai Golkar NTB adalah suatu tanda kedua LSM ini tidak menghormati proses hukum. "Maunya pakai intervensi. Ini zaman baru bukan jaman otoriter. Ini membuktikan mereka tidak mengerti hukum," tegasnya.

Sebaliknya kata Indra, jika pihak pengadilan yang meminta, DPP Partai Golkar pasti akan patuh. "Kalau hanya LSM yang tidak paham undang-undang untuk apa?" ujarnya.

Dia juga membantah Partai Golkar sebagai partai politik yang tidak transparan. Menurutnya, Partai Golkar cukup terbuka dan transparan dalam hal pendanaan partai yang mencakup penerimaan maupun pengeluaran, bahkan pendanaan partai selalu diaudit oleh kantor akuntan yang independen.

Indra pun mempertanyakan dasar ICW dan FITRA memberikan kesimpulan Golkar tidak transparan. "Partai Golkar selalu kooperatif memberikan data soal pendanaan partai politik. Salah besar kalau mereka menyebutkan Golkar tidak transparan, itukan propaganda hitam mereka saja," tegasnya.

Atas tuduhan ICW dan FITRA tersebut, Indra J Piliang mengaku akan melakukan somasi balik. "Somasi kan surat cinta, biasa-biasa saja, mereka meniru SBY tuh," katanya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil gabungan dari ICW dan FITRA mengecam Partai Golkar atas langkah Partai Golkar NTB yang menggugat Suhardi, aktivis FITRA NTB, Komisi Informasi Provinsi NTB dan Komisi Informasi Pusat. Gugatan tersebut merupakan buntut dari langkah ICW dan FITRA yang meminta informasi keuangan partai politik di NTB, termasuk Partai Golkar.

Awalnya, ICW bekerjasama dengan FITRA NTB mengirimkan surat kepada semua parpol untuk meminta informasi mengenai laporan keuangan partai tersebut. Dari semua partai yang dikirimi surat, ada beberapa, termasuk Golkar, yang menolak memberikan laporan keuangannya.

ICW dan FITRA lantas menggugat partai-partai yang menolak tersebut ke Komisi Informasi Provinsi NTB. Hasilnya Komisi Informasi NTB memerintahkan kepada Partai Golkar untuk memberikan dokumen yang dimohonkan pemohon. Namun, dalam perjalanan waktu Partai Golkar justru menggugat pemohon, Komisi Informasi Daerah NTB dan Komisi Informasi Pusat.

Menyikapi hal itu, ICW dan FITRA mendesak Aburizal Bakrie mengoreksi langkah DPD Partai Golkar NTB tersebut. Jika tidakk, Ketum Golkar dinilai membiarkan preseden buruk terjadi. "Kami akan somasi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie jika tidak memerintahkan Golkar NTB mencabut gugatannya," kata peneliti ICW Donal Farid di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu kemarin.

BACA JUGA: