Polemik Wacana Pemindahan Ibukota Negara

Sabtu, 08 Juli 2017, 15:00:00 WIB - Politik

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) sebelum memimpin rapat terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas Provinsi Banten di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (14/6). Presiden meminta kesejahteraan dan pembangunan di daerah penyangga ibukota tersebut lebih merata ke seluruh lapisan. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wacana pemerintah untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta, salah satunya ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terus menuai polemik. Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat menilai, wacana ini bakal mustahil untuk diwujudkan. Pasalnya, selain persoalan waktu, juga akan memakan biaya sangat besar yang bakal sulit direalisasikan dalam kondisi perekonomian yang tengah lesu.

Anggota Komisi IV DPR Bambang Haryo Soekartono menilai, rencana pemindahan ibukota khususnya ke wilayah Palangkaraya bakal sulit dilaksanakan karena selain infrastruktur perekonomian yang terpusat di Jawa, 60 hingga 70 persen penduduk Indonesia tersebar di pulau ini. "Pemindahan ibu kota itu sulit dilaksanakan, karena masyarakat dan stakeholder-nya terpusat di Pulau Jawa, sehingga kalau dipindahkan ibu kota ini, pemerintahan juga akan pindah kota ke sana," ungkap Bambang, seperti dikutip dpr.go.id, Jumat (7/7).

Bambang menilai, perpindahan dari Jawa ke Kalimantan, bukannya menumbuhkan tetapi justru menggerus ekonomi negara. Sebab, akan menambah beban negara untuk pembangunan infrastruktur baru. Selain itu, dampaknya kepada masyarakat pun signifikan. Masyarakat harus mengeluarkan biaya ekstra untuk melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan perizinan dari pemerintah pusat.

"Kita mau berenang juga enggak bisa, mau naik burung juga enggak bisa, apalagi mau terbang sendiri. Satu-satunya, ya, naik pesawat. Padahal, kita lihat pesawat ke Jakarta saja sudah overload. Kalau dulu sudah diwacanakan di era Soekarno, kemudian langsung dilakukan masih bisa. Sekarang, penduduk di Jawa lebih dari 170 juta jiwa, mau dipindahkan gimana, ekonomi makin memble," kritik Bambang.

Dia menambahkan, jika pemerintah bersikukuh memindahkan ibu kota, maka sebaiknya dilakukan ke daerah yang masih berada di Pulau Jawa. Misalnya, Jawa Timur atau Madura yang terletak tepat di sentral Indonesia. Sehingga perpindahannya tidak terlalu banyak dan mempermudah mobilitas masyarakat. 'Sumatera juga okE, tetapi posisinya jauh dari Indonesia Timur," imbuhnya.

Politisi dari F-Gerindra ini juga berpandangan, ide pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan sudah ada sejak lama. Bahkan, di era Presiden SBY sudah ada master plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Di dalamnya ditetapkan enam koridor untuk pengembangan potensi ekonomi, yakni Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua-Maluku.

"Pertumbuhan ekonomi itu ada di semua wilayah Indonesia, sehingga tidak ada ketimpangan ekonomi lagi. Tapi, ternyata program ini tidak ditumbuhkan. Pada era Pak Jokowi, langsung ditutup begitu saja. Padahal, ini sudah melewati kajian yang cukup panjang dan mahal," tandasnya.

Sebelumnya, pesimisme serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli mengatakan, pemindahan ibukota dari DKI Jakarta takkan pernah terjadi. Sebab, kondisi keuangan negara tidak memungkinkan untuk menganggarkan pemindahan tersebut.

"Bukan nggak setuju (pemindahan ibu kota mulai 2018), menurut saya nggak akan terjadi. Mau pindahin ke mana? Meskipun secara ide saya setuju, ini memerlukan jangka waktu yang panjang. Kondisi keuangan negara juga kan tidak menguntungkan untuk itu," ujar Fadli di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Menurut Fadli, saat ini belum diperlukan pemindahan ibu kota. Masih ada keperluan yang lebih mendesak ketimbang hal tersebut. "Menurut saya, hidup masyarakat makin susah. Hidup makin parah, petani-buruh makin susah. Kok mikirin mindahin ibu kota? Ini menurut saya tidak nyambung dengan apa yang dibutuhkan, dengan apa yang mau dilakukan," paparnya.

Jika pemindahan ibu kota direalisasikan, Fadli menginginkan kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif terintegrasi. Ia membandingkan contoh ibu kota Brasil di Brasília.

"Saya sudah lihat di Brasil, dulu ibukotanya Rio de Janeiro kemudian dipindahkan ke Brasília. Nah, itu prosesnya cukup lama dan mereka kantornya berdekatan kementerian A, B, C. Semua bisa jalan kaki. Ke istana presiden juga jalan kaki, ke kantor parlemen juga jalan kaki. Semua connected," jelas Fadli.

Ia juga meminta tidak ada campur tangan pihak swasta saat pemindahan ibu kota. Akan ada konflik kepentingan jika ada pelibatan swasta. "Oh iya, dong. Nanti mau dibangunkan gedung sekretariat misalnya, terus uang nggak ada, suruh swasta yang bangun. Terus apa namanya? BOT (build operate and transfer)? Jadi saya kira nggak bisalah, ini bukan negara swasta," pungkasnya.

Terkait wacana pindah ibukota dari DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga ikut angkat bicara. Menurutnya, hal tersebut bukanlah perkara yang sederhana. "Tidak sederhana, pemindahan Ibu Kota itu tidak sederhana, harus dipersiapkan secara matang," ujar Djarot di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/7).

Meski hal ini berada dalam ranah pemerintah pusat, namun Djarot berpandangan pemindahan ibukota bukan hanya sekedar memindahkan kantor kepresidenan. Pemindahan ibu kota dari Jakarta juga akan melibatkan masyarakat dan kantor-kantor pemerintah lain.

"Pemindahan ibukota itu urusan pemerintah pusat, bagaimana pemerintahannya. Karena bukan hanya memindah kantor kepresidenan, tapi bagaimana dengan kantor kementerian, kedutaan," tambah Djarot.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar