Wacana pemerintah untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta, salah satunya ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terus menuai polemik.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wacana pemerintah untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta, salah satunya ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terus menuai polemik. Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat menilai, wacana ini bakal mustahil untuk diwujudkan. Pasalnya, selain persoalan waktu, juga akan memakan biaya sangat besar yang bakal sulit direalisasikan dalam kondisi perekonomian yang tengah lesu.

Anggota Komisi IV DPR Bambang Haryo Soekartono menilai, rencana pemindahan ibukota khususnya ke wilayah Palangkaraya bakal sulit dilaksanakan karena selain infrastruktur perekonomian yang terpusat di Jawa, 60 hingga 70 persen penduduk Indonesia tersebar di pulau ini. "Pemindahan ibu kota itu sulit dilaksanakan, karena masyarakat dan stakeholder-nya terpusat di Pulau Jawa, sehingga kalau dipindahkan ibu kota ini, pemerintahan juga akan pindah kota ke sana," ungkap Bambang, seperti dikutip dpr.go.id, Jumat (7/7).

Bambang menilai, perpindahan dari Jawa ke Kalimantan, bukannya menumbuhkan tetapi justru menggerus ekonomi negara. Sebab, akan menambah beban negara untuk pembangunan infrastruktur baru. Selain itu, dampaknya kepada masyarakat pun signifikan. Masyarakat harus mengeluarkan biaya ekstra untuk melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan perizinan dari pemerintah pusat.

"Kita mau berenang juga enggak bisa, mau naik burung juga enggak bisa, apalagi mau terbang sendiri. Satu-satunya, ya, naik pesawat. Padahal, kita lihat pesawat ke Jakarta saja sudah overload. Kalau dulu sudah diwacanakan di era Soekarno, kemudian langsung dilakukan masih bisa. Sekarang, penduduk di Jawa lebih dari 170 juta jiwa, mau dipindahkan gimana, ekonomi makin memble," kritik Bambang.

Dia menambahkan, jika pemerintah bersikukuh memindahkan ibu kota, maka sebaiknya dilakukan ke daerah yang masih berada di Pulau Jawa. Misalnya, Jawa Timur atau Madura yang terletak tepat di sentral Indonesia. Sehingga perpindahannya tidak terlalu banyak dan mempermudah mobilitas masyarakat. ´Sumatera juga okE, tetapi posisinya jauh dari Indonesia Timur," imbuhnya.

Politisi dari F-Gerindra ini juga berpandangan, ide pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan sudah ada sejak lama. Bahkan, di era Presiden SBY sudah ada master plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Di dalamnya ditetapkan enam koridor untuk pengembangan potensi ekonomi, yakni Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua-Maluku.

"Pertumbuhan ekonomi itu ada di semua wilayah Indonesia, sehingga tidak ada ketimpangan ekonomi lagi. Tapi, ternyata program ini tidak ditumbuhkan. Pada era Pak Jokowi, langsung ditutup begitu saja. Padahal, ini sudah melewati kajian yang cukup panjang dan mahal," tandasnya.

Sebelumnya, pesimisme serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli mengatakan, pemindahan ibukota dari DKI Jakarta takkan pernah terjadi. Sebab, kondisi keuangan negara tidak memungkinkan untuk menganggarkan pemindahan tersebut.

"Bukan nggak setuju (pemindahan ibu kota mulai 2018), menurut saya nggak akan terjadi. Mau pindahin ke mana? Meskipun secara ide saya setuju, ini memerlukan jangka waktu yang panjang. Kondisi keuangan negara juga kan tidak menguntungkan untuk itu," ujar Fadli di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Menurut Fadli, saat ini belum diperlukan pemindahan ibu kota. Masih ada keperluan yang lebih mendesak ketimbang hal tersebut. "Menurut saya, hidup masyarakat makin susah. Hidup makin parah, petani-buruh makin susah. Kok mikirin mindahin ibu kota? Ini menurut saya tidak nyambung dengan apa yang dibutuhkan, dengan apa yang mau dilakukan," paparnya.

Jika pemindahan ibu kota direalisasikan, Fadli menginginkan kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif terintegrasi. Ia membandingkan contoh ibu kota Brasil di Brasília.

"Saya sudah lihat di Brasil, dulu ibukotanya Rio de Janeiro kemudian dipindahkan ke Brasília. Nah, itu prosesnya cukup lama dan mereka kantornya berdekatan kementerian A, B, C. Semua bisa jalan kaki. Ke istana presiden juga jalan kaki, ke kantor parlemen juga jalan kaki. Semua connected," jelas Fadli.

Ia juga meminta tidak ada campur tangan pihak swasta saat pemindahan ibu kota. Akan ada konflik kepentingan jika ada pelibatan swasta. "Oh iya, dong. Nanti mau dibangunkan gedung sekretariat misalnya, terus uang nggak ada, suruh swasta yang bangun. Terus apa namanya? BOT (build operate and transfer)? Jadi saya kira nggak bisalah, ini bukan negara swasta," pungkasnya.

Terkait wacana pindah ibukota dari DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga ikut angkat bicara. Menurutnya, hal tersebut bukanlah perkara yang sederhana. "Tidak sederhana, pemindahan Ibu Kota itu tidak sederhana, harus dipersiapkan secara matang," ujar Djarot di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/7).

Meski hal ini berada dalam ranah pemerintah pusat, namun Djarot berpandangan pemindahan ibukota bukan hanya sekedar memindahkan kantor kepresidenan. Pemindahan ibu kota dari Jakarta juga akan melibatkan masyarakat dan kantor-kantor pemerintah lain.

"Pemindahan ibukota itu urusan pemerintah pusat, bagaimana pemerintahannya. Karena bukan hanya memindah kantor kepresidenan, tapi bagaimana dengan kantor kementerian, kedutaan," tambah Djarot.

BEBAN JAKARTA TERLALU BESAR - Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo melontarkan ide memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Sulitnya membenahi Ibu Kota Jakarta menjadi salah satu alasannya.

"Ya, memang Pak Presiden pernah juga melontarkan ide soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa. Karena juga pengalaman beliau waktu di DKI beliau menyampaikan bahwa susah sekali membenahi Kota Jakarta ini yang ongkosnya lebih mahal," ujar Teten di kantor KSP, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (6/7)

Menurut Teten, Jokowi beranggapan Jakarta memakan banyak anggaran, baik dalam hal politik maupun sosial. Selain itu, pemerataan pembangunan negara perlu dilakukan di daerah lain selain Pulau Jawa.

"Bukan hanya ongkos biaya, tapi juga ongkos politik dan ongkos sosialnya. Nah, di sisi lain juga ingin ada keseimbangan antara pusat dan daerah. Di banyak negara kan memang dipisahkan antara kota industri, kota dagang, dengan kota pemerintahan," katanya.

Teten menyebut banyak alternatif daerah untuk ide pemindahan ibu kota negara ini. Salah satunya adalah Pulau Kalimantan, yang dinilai aman dari bencana gempa bumi. "Ya, akan banyak alternatif, misalnya Kalimantan, daerahnya masih luas, terus juga di situ tidak ada gempa," imbuhnya.

Selain itu, banyak alternatif pembiayaan yang dapat dilakukan untuk pemindahan ibu kota negara ini. "Terus juga kalau dari segi pembiayaan saya kira banyak, bisa dicarikan alternatif-alternatif skema pembiayaan. Bisa di luar APBN, bisa juga di luar pembangunan infrastruktur," jelasnya

Teten mengatakan, diharapkan, rencana ini nantinya dapat memperbaiki kondisi ketimpangan sosial antar daerah di Indonesia. Pemerataan pembangunan ekonomi juga diharapkan dapat tercapai melalui program ini. "Keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah," pungkas Teten.

Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya sudah menegaskan, sikapnya serius soal kajian perpindahan ibu kota. Dia telah meminta Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), beserta Kementerian Keuangan untuk mengkaji soal perpindahan ibu kota negara tersebut.

"Saya kira begini. Semua negara memiliki kota untuk pemerintahan dan kota untuk ekonomi, kota pemerintahan dan kota untuk bisnis, itu betul-betul terpisah. Menurut saya itu baik ya, karena politik dengan bisnis tidak campur, politik dengan pemerintahan dan bisnis campur. Sehingga pemilahan itu sangat diperlukan," kata Jokowi, beberapa waktu lalu.

Daerah yang menjadi calon ibu kota baru terus dikaji oleh pemerintah. Ada beberapa nama yang digadang-gadang tepat sebagai ibu kota baru, pengganti Jakarta. Salah satunya adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga sudah menjelaskan pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan kajian perpindahan Ibu Kota supaya realisasinya juga dapat segera berjalan.

"Kajian mudah-mudahan tahun ini selesai, termasuk estimasi pendanaannya, mudah-mudahan kita juga bisa menemukan skema pendanaannya, sehingga 2018-2019 itu sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," ungkap Bambang di kantornya, Jakarta, Senin (3/7).

Bambang mengatakan pemerintah saat ini masih melihat sejumlah aspek terkait dengan rencana perpindahan Ibu Kota dari Jakarta menuju luar Pulau Jawa. Yang pertama, kata Bambang, saat ini pemerintah masih mengkaji penentuan lokasi yang paling sesuai.

Dia menjelaskan, saat ini pulau Kalimantan yang dinilai paling potensial untuk mendirikan Ibu Kota baru menggantikan Jakarta. Namun demikian, dirinya masih belum menentukan di mana tepatnya Ibu Kota baru akan berdiri. "Kemungkinan besar di Pulau Kalimantan, tapi spesifiknya di mana Kalimantannya itu yang masih kita finalkan," katanya.

Selain masalah lokasi, Bambang juga mengatakan pemerintah masih mencari skema pendanaan yang paling tepat. Sebab, membutuhkan dana yang besar terkait rencana tersebut, sementara pemerintah tak mau membebani APBN. Oleh sebab itu, Bambang mengatakan, saat ini pemerintah berencana untuk mendorong skema Public Privat Partneship (PPP), yakni dengan mengajak pihak swasta untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pendanaan.

"Kita akan dorong model PPP lah, ya artinya partisipasi swasta juga kita libatkan. Ketiga kita juga lihat aspek tata kotanya sendiri, kita mau bikin seperti apa tata kotanya. Mungkin butruh 3-4 tahun untuk selesaikan seluruh infarstruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahan," katanya.

TIGA LOKASI - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, ada tiga calon lokasi kuat ibukota yang baru. Lokasi tersebut adalah Kalimantan Tengah (Palangkaraya), Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Namun pemindahan ibu kota ini, kata dia, baru sebatas wacana. Sehingga Basuki dan kementeriannya belum bisa bergerak untuk mengkaji infrastruktur yang akan dibangun.
"Kalau di lokasinya kan belum pasti, jadi belum bisa. Tapi, kalau fasilitas apa saja, yang pasti ya fasilitas perkotaan yang standar. Transportasi massal, drainase, perumahan. Misalnya minimal mau pindah administrasi, PNS kita yang di pusat kan sekitar 900.000. Ya, minimal itu harus ada perumahannya, tapi kalau perumahan tok, hidup perkotaannya mesti dari mana? Ya pasti harus ada komersilnya. Ya jadi saya kira itu baru identifikasi," papar Basuki.

Bappenas sendiri menyatakan, butuh waktu sekitar empat sampai lima tahun oleh pemerintah untuk benar-benar memindahkan ibukota negara ke luar Pulau Jawa. Bambang Brodjonegoro mengatakan, waktu empat sampai lima tahun dikarenakan banyak hal yang harus dikerjakan oleh pemerintah. "Ya ada persiapan fisik tapi akan lebih banyak persiapan misalkan landasan hukum, persiapan detail desain kota dan segala macam," kata Bambang.

Pemerintah saat ini tengah melakukan kajian awal terkait dengan wacana pemindahan ibukota negara ke luar Pulau Jawa. Setidaknya, ada tiga lokasi yang dibidik oleh pemerintah, seluruh kota tersebut berada di Pulau Kalimantan.

Kajian awal direncanakan rampung akhir tahun ini, sehingga 2018 sudah bisa dilakukan berbagai persiapan yang lebih mendalam. Adapun, dalam merealisasikan pemerintah tidak akan membebankan APBN, caranya dengan mengajak kerja sama dengan pihak swasta. "Pokoknya kita kerjasama pemerintah dan badan usaha," jelas dia.

Di tempat berbeda, Deputi Bidang Pembangunan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan, kajian awal yang dilakukan pemerintah pusat akan dilengkapi oleh kajian pemerintah daerah.

"Pemprov belakangan pertama kita kajian dulu. Skenario itu kalau ibu kota baru itu variabelnya apa saja. Kriteria fisik lingkungannya apa saja. Security-nya seperti apa, ketersediaan lahannya seperti apa. Banyak variabelnya, itu harus disiapkan dulu setelah itu diputuskan secara politik. Baru tahap persiapan, menyiapkan lahan, skema pendanaan dan sebagainya. Setelah itu siap baru pelaksanaan. Jadi masih panjang," kata Arifin.

Dia menyebutkan, pemerintah sudah mempelajari negara-negara lain yang sukses melakukan pemindahan ibu kota negara. Seperti Australia, Brasil, Kazakhstan. "Kriterianya banyak, makanya ini sedang dikaji semua lintas kementerian dengan PU, Perhubungan, lingkungan hidup dan kehutanan," tambah dia. (dtc)