JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ibarat sepasang remaja yang sedang saling menjajaki isi hati, pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono adalah pertemuan yang diwarnai sikap malu-malu. Meski keduanya merupakan sahabat kental semasa masih di akademi militer dan kemudian sama-sama terjun di dunia politik, kedua tokoh ini sebenarnya jarang menyamakan "frekuensi" tujuan politik masing-masing.

Maka, meski diplomasi nasi goreng dilancarkan di kediaman SBY, di Cikeas, Jawa Barat, namun suasana kaku, ragu dan malu-malu, tetap tak bisa tercairkan. Hal itu tampak dari hasil pertemuan yang cenderung datar-datar saja dan normatif ala SBY seperti biasa. Padahal, pasca penetapan UU Pemilu dimana ditetapkan Presidential Threshold sebesar 20%, diharapkan kedua partai ini bersatu dalam sebuah wadah koalisi.

Spekulasi beredar, jika Gerindra-PD bisa "jadian" maka akan memperkuat hubungan koalisi tiga partai yaitu Gerindra-PKS dan PD. Jika koalisi ini terbentuk, maka bisa dipastikan, Joko Widodo yang bakal maju lagi dengan usungan partai koalisi pemerintah, bakal segera melihat calon lawan tandingnya di 2019 nanti. Yang sempat beredar adalah nama Prabowo dan Agus Harimurti Yudhoyono yang bakal diusung jika koalisi tiga partai ini terjadi.

Spekulasi sempat menguat ketika Agus juga disebutkan hadir dalam pertemuan yang bersifat tertutup itu. "Mas Agus juga hadir," kata Sekjen PD Hinca Panjaitan di depan pagar kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7).

Hinca lalu menjelaskan soal pertemuan SBY-Prabowo. Keduanya akan membahas soal bangsa. "Apa yang akan dibicarakan nanti, perjumpaan dua partai ini, dua pemimpin ini, akan memperbincangkan yang berkenaan dengan negara, pemerintahan, dan kehidupan politik yang terjadi hari lalu, hari ke depan," jelas Hinca. "Detailnya nanti," imbuhnya.

Hanya saja, rupanya SBY tetap mengusung gaya politik lamanya yang cenderung bermain lambat dan tidak menggebu-gebu. Hasilnya adalah diplomasi nasi goreng yang hangat, namun di sisi lain juga hambar alias tak ada komitmen jelas yang dihasilkan. Hal terpenting yang dihasilkan dari pertemuan itu adalah kesepakatan keduanya bekerjasama meski tanpa ikatan koalisi.

"Sejumlah hal kami bahas dan diskusikan dalam pertemuan pada malam hari ini antara pemimpin Gerindra dan Partai Demokrat, yang jelas kami bersepakat untuk terus akan mengawal negara ini. Mengawal perjalanan bangsa Indonesia dalam kapasitas kami dari posisi kami, agar negara ini perjalanan bangsa ini mengarah kepada arah yang benar. Sehingga apa yang dilakukan oleh negara benar-benar untuk kepentingan rakyat," kata SBY dalam konferensi pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7).

Pengawalan seperti apa? SBY menjelaskan salah satu cara pengawalannya adalah apabila yang dilakukan negara sudah tepat sesuai kepentingan rakyat maka akan didukung. Dan sebaliknya jika pemerintah tidak tepat dan menciderai rakyat, maka akan dikritisi, dikoreksi dan ditolak. "Gamblang, tegas, terang benderang, itu sikap kami," kata SBY.

SBY juga menyatakan ada kesepakatan Gerindra dan PD untuk bekerja sama. Kerjasama seperti apa? "Meskipun tidak dalam bentuk koalisi, karena kita kenal koalisi Indonesia hebat, koalisi merah putih, pun sudah mengalami pergeseran dan perubahan fundamental Karena itu kami memilih tidak perlu membentuk koalisi, yang penting kita meningkatkan komunikasi dan kerjasama," tegasnya.

SINYAL KRITISI PEMERINTAH - Meski tak berkoalisi, kedua partai dalam pertemuan itu juga menghasilkan kesepakatan berupa persamaan "frekuensi" untuk bersama-sama berada dalam posisi mengkritisi pemerintah. Usai pertemuan, SBY melontarkan pesan politik penting untuk penguasa usai pertemuan dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

SBY mengaku sudah enam bulan tak muncul di media. Meski demikian, SBY tetap memantau situasi politik nasional. "Saya sudah hampir 6 bulan tidak bicara di depan pers, saya puasa, meskipun saya mengikuti what´s going on this country," kata SBY.

SBY lantas melontarkan pesan politiknya. Tujuannya adalah penguasa, penyelenggara negara. "Power must not go uncheck. Artinya kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya masuk wilayah abuse of power, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara," katanya.

Karena itu kini PD dan Gerindra sepakat untuk bekerja sama. Meskipun bukan koalisi, mereka akan mengkritik kebijakan pemerintah jika tidak pro rakyat. "Kami akan terus mengingatkan, gunakan kekuasaan dengan amanah, proper, sesuai konstitusi, UU, etika, tidak melampaui batas, dan tidak keliru," pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Prabowo Subianto. Prabowo bicara soal sikap 4 fraksi di DPR dalam paripurna RUU pemilu beberapa waktu lalu. Bagi Prabowo, presidential threshold 20% merupakan lelucon politik yang menipu rakyat. "Jadi terkait sikap Gerindra, Demokrat, PAN, PKS itu satu terkait UU Pemilu yang baru disahkan DPR," kata Prabowo.

Prabowo beralasan mereka tidak ikut bertanggungjawab dalam pengesahan RUU Pemilu itu. Pihaknya ditegaskan Prabowo tidak mau ditertawakan oleh sejarah. Prabowo menambahkan, Gerindra tidak mau ikut sesuatu yang melawan akal sehat dan logika. "Presidential threshold 20 persen lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia, saya tak mau terlibat," kata Prabowo.

Lahir dari kecemasan itu, dia menyebut pihaknya khawatir demokrasi Indonesia ke depan akan dirusak. Karena itu, Prabowo menyebut kondisi ini wajib dikawal. "Mengingatkan rekan-rekan di kekuasaan, bahwa demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada rules of the game dan harus adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara," ujarnya.

JOKOWI SAMBUT POSITIF - Menanggapi pertemuan antara SBY-Prabowo, Presiden Jokowi sendiri menanggapi positif. "Ya pertemuan antar tokoh kan baik-baik saja lah, pertemuan antar tokoh baik," kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2017, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/7), seperti dikutip setkab.go.id.

Menurut Jokowi, pertemuan apapun itu baik, asal untuk kepentingan negara dan kepentingan bangsa. "Sekali lagi, pertemuan antar partai, pertemuan antar tokoh, pertemuan apapun itu baik, asal untuk kepentingan negara, asal untuk kepentingan bangsa," ujarnya.

Mengenai pertemuan dirinya dengan beberapa partai koalisi pendukung pemerintah pada Senin (24/7) lalu, Jokowi menjelaskan, itu pertemuan rutin dan biasa. "Kalau ada hal-hal yang perlu pasti bertemu, tapi hanya ada tertutup ada yang terbuka," jelasnya.

Sementara itu menanggapi rencana aksi demonstrasi yang akan dilakukan elemen masyarakat untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), pada Jumat (28/7), Jokowi mengingatkan, Perppu ini terbit karena untuk menjamin, menjaga keamanan negara dalam jangka sekarang maupun yang akan datang. "Penting untuk keutuhan negara," ujarnya.

Kalau ada yang tidak setuju, Presiden Jokowi mempersilakan untuk menempuh jalur hukum, karena mekanisme hukum yang ada, juga negara ini kan negara hukum. "Saya kira dipersilakan. Dan ini kan juga Perppu ini masih dibahas di DPR. Ini juga proses-proses demokrasi, jadi silakan," tutur Jokowi. (dtc)

BACA JUGA:
Tags