JAKARTA, GRESNEWS.COM - Nasib Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi partai pendukung pemerintah, sepertinya semakin di ujung tanduk. Pasalnya, setelah beberapa kali PAN menunjukkan perbedaan sikap terhadap pemerintah di DPR terkait Perppu Ormas dan pembahasan UU Pemilu, PAN seperti makin dikucilkan. Terakhir, dalam rapat koalisi membahas Perppu ´Intip Rekening Nasabah´, PAN ternyata tak diundang.

Presiden Jokowi mengatakan ada ´ketua kelas´ yang bertanggungjawab mengatur rapat koalisi membahas Perppu Ormas dan Perppu ´Intip Rekening Nasabah´. Jokowi memastikan bahwa dia meminta semua partai pendukung pemerintah diundang. "Ya diundang semua, tapi yang ngundang kan bukan saya," kata Jokowi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (25/7).

Jokowi mengatakan yang mengurus undangan adalah Mensesneg, atau diurus oleh ´ketua kelas´ koalisi. Nah, kemungkinan, ´ketua kelas´ koalisi ini yang tak mengundang PAN.

"Bisa saja disebut nggak sampai undangannya tapi kan bukan dari saya undangannya. Saya tahunya seluruh partai pendukung itu kita undang. Ya bisa saja ada yang undangannya gak sampe, ada yang sampe tapi nggak hadir," papar Jokowi.

"Mungkin di Mensesneg atau di ´ketua kelasnya´," imbuhnya.

PAN sendiri tak mau menafsirkan lebih jauh arti kata ´ketua kelas´ yang tidak mengundang PAN ke rapat koalisi. "Ya nggak tahu saya, saya nggak bisa jadi ahli tafsir Pak Jokowi. Ketua kelas itu kan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ha ha ha," ujar sekretaris F-PAN Yandri Susanto, Rabu (26/7).

PAN mengklaim tidak mendapat undangan sama sekali. Yandri sudah mengonfirmasi undangan ke tingkat DPP. "Setahu saya memang nggak ada undangan itu. Kan saya konfirmasi juga ke ketua umum (Zulkifli Hasan), ke sekjen (Eddy Soeparno), saya tanya langsung memang nggak ada kok undangannya," kata Yandri.

Meski tak diundang, PAN mendukung pemerintah yang menerbitkan Perppu Nomor 1/2017 tentang ´Intip Rekening Nasabah´. Perppu tersebut rencananya akan disampaikan saat rapat paripurna besok (27/7).

"Tapi kami nggak masalah kok, walau nggak diundang tanpa PAN dilobi, kami menerima Perppu Nomor 1. Itu kan menyangkut pendapatan negara dari pajak," tutur Yandri.

Posisi PAN yang kerap berseberangan dengan pemerintahan juga membuat PAN terancam kedudukannya di Kabinet. Waketum PAN Taufik Kurniawan mengatakan partainya siap dievaluasi soal posisinya di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Evaluasi kabinet ditegaskan Taufik merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Kalau ditanya siap atau tidak, nanti PAN siap, kan begitu. Kami serahkan sepenuhnya pada hak prerogatif Presiden," kata Taufik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7).

Taufik mengatakan, PAN sudah terbiasa berkoalisi dalam pemerintahan, sejak era Gus Dur hingga sekarang. Dia menjamin partainya berkoalisi tanpa syarat. "Sekarang banyaknya yang kami sampaikan, prinsipnya PAN kalau berkoalisi itu sebagai mitra sejajar, saling memberikan terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Kami berpedoman koalisi tanpa syarat," tuturnya.

PAN tetap menghormati apabila menterinya di kabinet dicopot. Menurutnya, berkoalisi dengan pemerintah bisa dilakukan tanpa harus dengan menteri di kabinet. "Kami hormati itu, terkait hal-hal kabinet, kami berharap koalisi bukan hanya ada dan tidaknya menteri. Tapi dalam PAN dilakukan secara mekanisme AD/ART partai," paparnya.

MUNDUR DARI KABINET - Sikap PAN juga mulai membuat PDIP selaku pendukung utama pemerintahan gerah. Kritik terus dilayangkan PDIP kepada PAN yang dianggap mbalelo dari pemerintah. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai, dalam etika politik, sikap itu tidak dibenarkan. Hasto menilai setiap partai tentu mempunyai agenda politik sendiri. Tetapi, dalam koalisi pemerintah, partai pendukung harus memprioritaskan visi dan misi bersama.

"Setiap partai mempunyai agenda sendiri, tetapi seharusnya ada kepentingan yang dikedepankan. Parpol pendukung pemerintah harus mempunyai agenda yang sama dengan pemerintah. Secara etika politik, itu tak bisa dibenarkan mempunyai agenda berbeda, lebih-lebih dalam agenda yang strategis," ujar Hasto.

Hasto menyebut bergabungnya Golkar, NasDem, Hanura, PKB, PPP, dan PAN dengan PDIP di koalisi pemerintah seharusnya dapat membangun konsolidasi kuat. Apalagi dengan beban tanggung jawab yang diberikan rakyat kepada pemerintahan Jokowi-JK, Hasto menyebut seharusnya koalisi parpol itu bisa meringankan kerja pemerintah.

"Dukungan kuat dari rakyat melalui pilpres secara langsung juga harus mendapat dukungan dari DPR. Sehingga digalanglah kekuatan-kekuatan politik seperti Partai Golkar, PPP, dan PAN. PDI perjuangan tentu berharap ada satu kata dan perbuatan," tuturnya.

Hasto mengatakan sokongan dari partai pendukung seharusnya dapat diwujudkan secara efektif. Karena itu, sikap mbalelo PAN itu tentu akan dibahas dalam rapat partai koalisi.

"Karena itulah, hal tersebut akan menjadi agenda pembahasan rapat para ketua umum parpol pengusung pemerintah dengan Bapak Presiden. Untuk menentukan bagaimana sikap seharusnya terhadap persoalan tersebut," pungkasnya.

Kritik dari partai koalisi pemerintah juga datang dari Nasdem. Kritik itu terkait dengan perbedaan sikap dalam rapat paripurna pengesahan UU Pemilu, Kamis (20/7) lalu. Partai NasDem menyebut PAN seperti ´cari enaknya saja´ dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla.

Anggota Dewan Pakar NasDem, Teuku Taufiqulhadi, menasihati PAN agar segera angkat kaki dari koalisi pemerintahan. Menteri dari PAN, yakni MenPANRB Asman Abnur, diminta mundur dari kabinet Jokowi-JK. "Saya menasihati saja ya. Saya menasihati PAN, PAN lebih baik mengundurkan diri saja dari kabinet," kata Taufiqulhadi kepada wartawan, Senin (24/7).

Terkait posisi di kabinet, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta menarik menteri PAN dari Kabinet Kerja Jokowi-JK. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mempersilakan PAN menggunakan haknya tersebut. "Ya kita kembalikan ke PAN. PAN bagaimana? Kalau PAN menginginkan itu, tentu pemerintah tidak bisa menahan," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/7).

Menurut JK, bisa saja terjadi sebuah partai meminta keluar dalam sebuah kabinet pemerintahan. Namun, khusus untuk PAN, keputusan itu berada di tangan Ketua Umum Zulkifli Hasan. "Ya bisa saja. Kalau partai yang bersangkutan minta keluar, nggak apa-apa. Tapi itu bukan (keputusan) Pak Amien, harus ketum, (harus) sekjen," ucapnya.

Soal tidak sejalannya PAN dengan usulan pemerintah pada pengesahan RUU Pemilu lalu dianggap biasa oleh JK. Dia menyebut hal itu merupakan bagian dari demokrasi. "Ya demokrasi tidak semua sama. Itulah demokrasi. Tapi demokrasi terakhir kan suara terbanyak menyetujui ya itu berlaku," tuturnya. (dtc)

BACA JUGA:
Tags