Menunggu Aksi Nyata Pemerintah untuk Palestina

Rabu, 26 Juli 2017, 14:00:00 WIB - Politik

Massa yang tergabung dalam Umat Islam Sumut Peduli Al-Aqsha menggelar aksi Peduli Palestina, di Bundaran Majestik, Medan, Sumatera Utara, Minggu (23/7). Mereka menyerukan pada pemerintah untuk memberi dukungan kepada Palestina atas tindakan Israel yang memblokade Masjid Al Aqsa yang dianggap melanggar Resolusi PBB dan kesepakatan internasional. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan aksi nyata dalam penyelesaian konflik di Palestina. Ia mendesak pemerintah untuk mengirim Menteri Luar Negeri RI hingga pasukan perdamaian.

"Kami (DPR-red) minta pemerintah Indonesia pro aktif. Saat ini memang sudah dilakukan respons terhadap Palestina dari pemerintah. Tetapi harus ada tindak lanjut nyata. Apalagi kedekatan emosiaonal Indonesia dengan Palestina cukup dekat," tegas Nurhayati dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7) seperti dikutip dpr.go.id.

Seperti diketahui, konflik antara Palestina dengan Israel kembali memanas pasca penutupan masjid Al Aqsa. Di kiblat pertama umat Islam itu, kemudian dipasangnya metal detector oleh pihak keamanan Isreil. Aksi sepihak Israel itu memicu terjadinya tindak kekerasan oleh tentara Israel kepada warga Palestina yang memprotes pemasangan metal detector itu. Kekerasan yang dilakukan Israel itu telah menyedot perhatian dunia, termasuk Indonesia.

Nurhayati mengatakan, permasalahan Palestina bukan hanya permasalahan masyarakat yang ada di sana, tapi permasalahan masyarakat dunia. Lebih lanjut, politisi dari F-Demokrat itu mengatakan, BKSAP sudah melakukan beberapa upaya, diantaranya membangun komunikasi dengan Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk meminta Israel menghentikan serangan.

Selain itu, IPU juga diminta mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk segera mengambil sikap. "Israel sudah di luar batas yang bisa di toleransi, karena ini kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis. Dunia sudah sepakat penyelesaian lewat two state solution. Tapi Israel telah melanggar kesepakatan PBB yang menegaskan hukum internasional tentang hak beragama dan pelanggaran mengubah status tempat suci," tegasnya.

Masih kata Nurhayati, Pemerintah harus mendesak PBB untuk memaksa Israel mematuhi semua instrumen hukum internasional. Pasalnya dengan jelas dan gamblang Israel telah melanggar sejumlah Resolusi PBB, khususnya resolusi PBB nomor 46 (17 April 1948) tentang Palestine Question, 271 (15 September 1969) tentang Middle East, dan 452 (20 Juli 1979) tentang wilayah yang diduduki Israel.

Kemudian, 672 (12 Oktober 1990) tentang wilayah yang diduduki Israel, 1073 (28 September 1996) tentang situasi di Yerusalem, Nablus, Ramallah, Bethlehem, dan Jalur Gaza, 1322 (17 oktober 200) tentang Middle East Including Palestine Question, dan 2334 (23 Desember 2016) tentang Middle East Question.

"Sebagian diantara resolusi tersebut secara khusus menegaskan hukum internasional mengenai hak-hak beragama dan melarang Israel mengambil tindakan untuk mengubah status tempat-tempat suci di Yerusalem, terutama kami menyesalkan penodaan Masjid Al-Aqsa," ungkapnya.

DPR melalui BKSAP, berkomitmen memperjuangkan nasib Palestina secara aktif di pelbagai forum parlemen dunia seperti IPU dan PUIC. "Kami berjuang menggolkan resolusi, rekomendasi, maupun keputusan-keputusan yang membela kemerdekaan dan kebebasan Palestina," komitmen politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Hal senada juga diutarakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Fadli mendesak agar Masjid Al Aq-sa segera dibuka kembali. "Tindakan Israel itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB yang tidak dapat ditoleransi. Masjid Al-Aqsa dan The Dome of the Rock harus dipertahankan sebagai tempat suci yang terbuka untuk diakses oleh semua umat Muslim," tegas Fadli.

Dia menegaskan, penutupan dan pembatasan sepihak masjid Al-Aqsa oleh otoritas Israel jelas menyalahi kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Pembatasan itu juga melanggar hak asasi umat Muslim untuk bebas melakukan ibadah. Menurutnya, itu tindakan provokatif yang ingin memperkeruh keadaan.

"Israel harusnya tidak mengubah status quo kompleks Al-Aqsa. Saya mendukung sikap Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia yang melakukan kecaman terhadap tindakan Isarel tersebut. Sikap itu sudah tepat, mengingat kekerasan dan pembatasan yang dilakukan Isarel terhadap Muslim Palestina tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun," imbuhnya.

Fadli berharap pemerintah Indonesia juga menggunakan pengaruhnya dalam forum-forum internasional untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. "Suara Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, memiliki nilai penting dan strategis bagi agenda kemerdekaan Palestina," tutup Politisi asal dapil Jawa Barat itu.

LOBI AMERIKA SERIKAT - Pemerintah Indonesia sendiri telah melancarkan lobi ke Amerikam Serikat untuk memaksa Israel membuka kembali akses Masjid Al-Aqsa. Indonesia meminta agar Amerika Serikat mendesak Israel menghentikan pembatasan beribadah dan tindakan kekerasan di Masjid Al-Aqsa.

Menlu Retno Marsudi menyatakan hal itu dalam pembicaraan per telepon dengan Menlu AS Rex Tillerson, Sabtu (22/7) pukul 22.30 WIB. Retno menegaskan, Indonesia sangat khawatir dengan semakin memburuknya situasi di kompleks Masjid Al-Aqsa. Tindak kekerasan oleh pihak keamanan Israel dalam beberapa waktu terakhir tidak saja telah mengakibatkan 3 korban meninggal dan lebih dari seratus korban luka-luka, namun telah meningkatkan ketegangan dan sangat membatasi kegiatan beribadah di Masjid Al-Aqsa.

Indonesia yang mengutuk meninggalnya 3 orang pemuda Palestina, menegaskan pentingnya agar segera diambil langkah agar eskalasi kekerasan dan ketegangan dapat dihentikan. "Penurunan eskalasi penting sekali dilakukan untuk mencegah situasi semakin memburuk", lanjut Menlu Retno, seperti dikutip kemlu.go.id.

Dalam pembicaraan telepon, Menlu AS menyampaikan kepada Menlu RI kekhawatiran yang sama terhadap situasi di Kompleks Masjid Al-Aqsa. Menlu AS menyampaikan telah lakukan pembicaraan dengan Yordania, Palestina dan Israel.

Menlu AS sepakat dengan Indonesia mengenai pentingnya mencegah meningkatnya eskalasi di Kompleks Masjid Al-Aqsa. Menlu AS juga menegaskan agar status quo terkait status kompleks Masjid Al-Aqsa juga penting untuk tetap dipelihara.

Selain dengan Menlu AS, Menlu RI telah juga telah lakukan komunikasi intensif dengan Menlu Yordania, Palestina, Turki, Sekjen OKI agar situasi di Kompleks Al Aqsa tidak memburuk dan kegiatan beribadah dapat segera dipulihkan. Intensitas diplomasi Indonesia juga ditingkatkan di beberapa perwakilan, antara lain di Baku, Amman, Washington DC dan New York guna mengirim pesan yang kuat dan menyampaikan posisi Indonesia mengenai situasi di Kompleks Masjid Al-Aqsa.

SIDANG OKI - Desakan serupa juga disampaikan kepada negara Organisasi Konferensi Islam (OKI). Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina (PPIP) Din Syamsuddin mendorong pemerintah segera menggelar sidang darurat. "Saya kira pemerintah Indonesia bisa mengambil prakarsa mengajak negara lain yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk melakukan sidang darurat terkait kondisi Palestina saat ini," ujar Din di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Selasa (25/7).

Din dengan tegas mengecam kejadian yang dinilai mengusik hati nurani itu. Ia juga berharap lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mampu menempuh berbagai langkah berani untuk menstabilkan kondisi Palestina dan Israel.

"Kita juga meminta megapower, negara-negara besar, negara maju yang berkuasa di dunia, seperti Amerika dan sekutu-sekutunya, untuk juga tergerak untuk menegakkan keadilan dan tidak lagi menerapkan standar ganda yang selama ini ditampilkan," kata Din.

Selain memberikan kecaman, Din sempat menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Joko Widodo saat ini. Menurutnya, Jokowi telah turut secara nyata dan tegas mengambil langkah untuk membantu Palestina.

"Presiden Jokowi pernah mengeluarkan pernyataan tegas untuk memboikot produk Israel. Dari dulu beliau juga mengeluarkan pernyataan tegas terhadap pernyataan dukungan kepada Palestina," ucap Din.

"Termasuk waktu pilpres lalu, beliau dalam debat pilpres secara terbuka berpikir membuka perwakilan Indonesia di Ramallah walaupun yang bisa dilakukan mengangkat konsul kehormatan," tuturnya.

Terakhir, Din mengajak masyarakat internasional terus memupuk perdamaian. "Kepada masyarakat internasional, kita juga dorong ini saatnya kita menunjukkan perdamaian khusus kepada umat Islam sangat tepat sekali saat ini untuk membaca qunut nazillah dalam salat kita," ucapnya. (dtc)

Komentar