JAKARTA, GRESNEWS.COM - Susunan kabinet yang dibangun Presiden Jokowi menjadi masih menjadi pertanyaan besar sebagian orang. Lambannya penunjukan menteri dan bongkar pasang kabinet yang diduga kuatnya tekanan politik menimbulkan keraguan rakyat akan terlaksananya program Nawa Cita, khususnya yang berkaitan dengan  reformasi agraria.

Pemilihan tepat posisi menteri yang mengisi kementerian yang terkait pelaksanaan reforma agraria seperti Kementerian Agraria, Energi dan Sumberdaya Mineral ESDM, Kemenko Maritim, Pertanian, Kehutanan, Menko Perekonomian dan Kementerian Keuangan adalah penanda awal apakah pemerintahan Jokowi-JK akan berhasil menjalankan reforma agraria demi keadilan sosial dan kemakmuran bersama. Kunci syarat orang-orang yang mengisi pos urusan Agraria/Sumber Daya Alam (SDA) itu harus mempunyai track record baik.

Mereka setidaknya terlibat dalam urusan reformasi agraria, pernah berperan dan berpihak pada rakyat terkait persoalan konflik agraria dan reforma agraria. "Jangan sampai yang mengisi pos kementerian agraria juga pernah terlibat dalam perampasan tanah rakyat," ujar Galih Andreanto, Kepala Departemen Kampanye & Kajian Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kepada Gresnews.com, Minggu (26/10).

Sebaiknya figur yang dipasang Jokowi dapat sinkron dengan kehendak tujuan program Nawacita. Pemimpin kementerian arus punya pemahaman yang utuh mengenai akar persoalan agraria berupa ketimpangan struktur agraria, konflik agraria, dan pemahaman akan pelaksanaan reforma agraria.

Sehingga KPA menyarankan baiknya pos kementerian terkait agraria/SDA diserahkan kepada ahlinya karena menyangkut ekonomi rakyat. "Jika syarat itu tak terpenuhi maka persoalan dasar terkait agraria akan bertambah dan berserakan tak terselesaikan.

Jika politik kabinet tidak berpihak pada reforma agraria maka bisa dipastikan perampasan tanah rakyat akan meningkat tajam dan konflik agraria makin meluas dan merebak. Akan terjadi kerawanan sosial, tak terwujudnya kedaulatan pangan dan energi. Untuk melaksanakan Nawacita agar tidak direduksi maka Jokowi harus tetap konsisten dengan tidak mudah dibujuk dan dirayu oleh kelompok-kelompok pemodal yang ingin membelokkan Nawacita seperti yang dijanjikan kepada rakyat," ungkapnya.

Pemerintahan yang kuat seharusnya mampu menjawab permasalahan dan membawa bangsa Indonesia menuju negara mandiri, berdaulat dan berkebudayaan. Pemerintahan yang kuat ini memiliki indikator awal dari struktur kabinet, menteri yang ditunjuk dan program kerja. Dalam dokumen visi misi sudah tertulis "Menetapkan kebijakan secara permanen, bahwa negara ini pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup".

Pernyataan ini dianggap berani dan tepat, bencana ekologis yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan fakta yang terjadi di Indonesia, dalam berbagai debat internasional, kerusakan lingkungan hidup sudah dikategorikan sebagai ancaman keamanan non tradisional negara.

Namun sejauh ini, hingga nanti isu akan diumumkannya kabinet Jokowi, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Abetnego Tarigan belum melihat adanya sosok-sosok yang berkompeten untuk mengisi struktur kementerian SDA ini. "Beredarnya nama-nama calon menteri di berbagai media saat ini tidak mencerminkan adanya orang-orang yang memiliki latar belakang kerja di bidang lingkungan hidup.  Hal ini merupakan indikasi bahwa kementerian sektoral ini dapat diisi oleh siapa saja. Mungkin perspektifnya profesional hanya sebatas aspek managerial, kemampuan mendalami persoalan, menterjemahkan tantangan, pengelolaan para aktor serta dinamika pergulatan di internasional dikesankan tidaklah menjadi penting," ujarnya dalam konfirmasi berupa pesan kepada Gresnews.com, Minggu (26/10)

BACA JUGA:
Tags