JAKARTA, GRESNEWS.COM – Jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar April 2016 mendatang suhu politik internal pada partai berlambang beringin tersebut kian memanas. Pertarungan memperebutkan jabatan ketua umum kian riuh dengan isu-isu yang berhamburan mulai penghembusan isu politik uang hingga gratifikasi jet pribadi.

Politisi Partai Golkar Dave Laksono mengakui pertarungan politik di internal partai Golkar menjelang Munas pertengahan April 2016 nanti semakin hari semakin keras. Salah satu indikasinya adalah penolakan terhadap Nurdin Halid yang berencana maju sebagai ketua Sterring Committee (SC) Munas Partai Golkar 2016.

Posisi ketua SC atau panitia pengarah memang sangat penting dan berpengaruh dalam pelaksanaan agenda partai politik seperti Musyawarah Nasional maupun Kongres Partai. Pasalnya, posisi itu memiliki celah dan wewenang untuk mengatur jalannya sebuah acara. Sehingga, posisi itu ditenggarai dapat menguntungkan kepentingan-kepentingan tertentu dalam pelaksanaan acara tersebut.

Terlebih lagi, nama Nurdin Halid terkenal dekat dan masuk dalam lingkaran ring satu Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie yang sempat berkonflik dengan Kubu Munas Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono. Maka, pencalonan Nurdin Halid sebagai ketua SC Munas Partai Golkar dalam rapat harian Partai Golkar hari Selasa (23/2) lalu tak ayal mengundang resistensi dari pihak-pihak tertentu.

Kendati demikian, Dave mengaku, resistensi terhadap Nurdin Halid dalam rapat harian partai Golkar itu tidak muncul dari kubunya melainkan dari pengurus daerah yang juga memiliki suara dalam persiapan Munas Partai Golkar itu. 

"Mereka ada yang bilang selama ini kita kan dipecat, di PAW itu kan karena Pak Nurdin. Reaksi-reaksi yang seperti itulah yang mengkristal, sehingga pada rapat harian kemarin terjadi seperti itu," kata anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono dari Fraksi Partai Golkar, itu kepada gresnews.com di Gedung DPR RI, Kamis, (25/2).

Ia pun menegaskan tidak pernah mempersoalkan siapa pun yang akan menjadi Ketua SC, maupun Ketua OC dalam pelaksanaan Munas Partai Golkar yang diselenggarakan pada 10 – 15 April 2016 itu. Hanya saja ia berharap semua pihak di partainya dapat menjaga eskalasi politik di internal partai, terlebih lagi dalam masa-masa rekonsiliasi seperti sekarang ini.

"Kalau kita kan sebenarnya sepakat untuk cross, misalnya SC Ketuanya dari Pak Ical yang menentukan, sekertarisnya dari Pak Agung. Kemudian, untuk OC Ketuanya Pak Agung yang menentukan, Sekertarisnya Pak Ical. Jadi sebenarnya Pak Agung tidak pernah ada masalah dengan siapapun yang diputuskan dengan Pak Ical," paparnya.

Menurutnya, hingga rapat pleno DPP Partai Golkar kemarin dilakukan, pemilihan Ketua SC Munas Partai Golkar tahun 2016 tak kunjung usai. Ia pun berharap, prakondisi pelaksanaan Munas Partai Golkar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ia meminta seluruh pihak yang sempat berkonflik, dapat menjaga suhu politik di internal partainya agar tidak berdampak pada kegaduhan politik yang berkepanjangan.

Jangan sampai ada kekecewaan yang mengkristal diawal karena akan menggangu rekonsiliasi, kalau masih ada yang seperti itu lagi, masalah Golkar tak kunjung selesai. Bila setelah Munas ada gugatan lagi, maka bisa dipastikan Golkar 2017 nanti tidak bisa ikut pilkada. "Habis kita, makanya harus dijaga betul hal-hal yang bisa menimbulkan kekecewaan dari awal itu," tegasnya.


GRATIFIKASI PESAWAT MENJERAT AKOM – Tidak hanya itu, isu gratifikasi pesawat terhadap salah satu kandidat calon Ketua Umum Partai Golkar pun berhembus di DPR RI. Isu itu dilontarkan oleh salah satu lembaga yang menamakan dirinya Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP). Pada hari Selasa (23/2) lalu, Lembaga itu mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan melaporkan Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) atas perjalanannya yang menggunakan pesawat jet pribadi ke Sulawesi dalam rangka konsolidasi dan sosialisasi ke pengurus DPD Partai Golkar Sulawesi jelang Munas Golkar nanti.

Menanggapi isu itu, Dave pun tidak menampik, bahwa isu yang dihembuskan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu memiliki nuansa politis menjelang pertarungan Munas Partai Golkar mendatang. Hal itu disampaikan Dave lantaran Akom adalah salah satu kandidat kuat yang akan menduduki posisi Ketua Umum Partai Golkar periode mendatang. “Iya itu Dirty politic (politik kotor) ya, saya tidak tahu siapa yang memainkan itu, yang pasti kemungkinan lawan-lawan politiknya lah ya,” tuturnya.

Hanya saja, lanjutnya, ia enggan mengomentari apakah penggunaan pesawat jet pribadi itu masuk dalam ranah gratifikasi terhadap pejabat public atau tidak. Sepengetahuan Dave, pesawat jet pribadi yang digunakan oleh Akom bersama rombongan tim sukses pemenangan Akom pelesiran ke Sulawesi itu adalah pesawat milik salah satu perusahaan swasta yang mana di perusahaan itu Anggota Komisi III Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo tercatat sebagai salah satu pemegang sahamnya.

"Iya saya nggak bisa melihat itu salah atau benar. MKD kan juga sudah mengatakan bahwa laporan itu belum cukup untuk menyatakan itu gratifikasi. Kecuali memang kalau ada tindak pidana yang benar, baru itu bisa dikatakan gratifikasi. Kalau tidak ada, saya juga belum bisa menilai itu ada kesalahan atau tidak," kata Dave menanggapi laporan LAKP ke MKD.

Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Tim Pemenang Ade Komarudin, Bambang Soesatyo pun sempat mengklarifikasi laporan yang disampaikan oleh LAKP itu. Menurut Bambang, laporan yang diduga kuat didalangi oleh salah satu kandidat lain calon Ketua Umum Partai Golkar itu tidak memiliki landasan hukum. Ia menegaskan, bahwa pesawat jet pribadi yang ditumpangi oleh Akom ke Sulawesi itu adalah pesawat salah satu perusahaan yang bernama PT Kodeco – Jhonlin. Menurut Bambang, dirinya sejak tahun 2005 hingga saat ini tercatat sebagai salah satu pemegang saham di salah satu perusahaan tambang batubara terbesar yang berlokasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu.

Ia pun meyakini, bahwa laporan gratifikasi yang disampaikan oleh LSM LAKP ke MKD itu memiliki motif untuk menjegal lajunya Akom untuk menjadi Golkar 1. Bambang mengaku sudah mengetahui aktor intelektual dibalik laporan itu, namun sayangnya, Bambang enggan menyebutkan dalang dibalik laporan yang dilakukan oleh LAKD itu. Kendati demikian, ia pun menghimbau untuk para calon ketua umum Partai Golkar agar dapat menjaga suhu politik di internal partai Golkar saat ini. Bambang menantang seluruh calon untuk bertarung secara sehat dan demokratis dalam Munas Golkar mendatang. "Pesawat pribadi kok dibilang gratifikasi, bersainglah secara sehat," ujarnya.


POLITIK UANG - Sebelum marak beredar kabar isu gratifikasi pesawat jet pribadi menimpa Akom, prakondisi Munas Golkar juga sangat santer dikabarkan sarat dengan politik uang. Menurut Dave Laksono, praktek menebar uang untuk membeli suara sangat rentan terjadi pada Munas Partai Golkar kali ini. Ia menilai, praktek politik uang jelang Munas Golkar periode mendatang telah mendegradasi nilai-nilai demokrasi yang selama ini terjadi di partainya.

"Kami sangat menyesalkan jika benar-benar itu terjadi, karena kan itu sama sekali tidak ada perjuangan idealisme atau perjuangan real. Dan itu (money politic) harus dituntaskan sampai titik terakhir," ucapnya.

Ketika dikonfirmasi apakah fenomena politik uang itu kerap kali terjadi selama Golkar menggelar hajat nasional seperti Munas nanti? Ia pun mengaku, sebelumnya yang lumrah terjadi di partai Golkar adalah ongkos politik yang masih bersifat sangat wajar, seperti transport atau tiket pesawat dan uang akomodasi serta uang jajan untuk peserta dari daerah.

"Cuma makin kemari itu atau munas-munas berikutnya itu, angkanya sangat fantastis, ratusan juta bahkan nominalnya bisa sampai milyaran dan itu persuara. Jadi memang ketika Munas itu, ada istilah itu DPD itu semuanya pesta, jadi semua berani jor-joran. Nah, seperti ini lah yang harus dibabat habis, karena kalau tidak begitu sangat jelek buat partai," jelasnya.

Ia pun kembali menegaskan agar seluruh pihak yang sempat bertikai di masa lalu dapat menjaga kondusifitas politik di internal partai Golkar jelang Munas nanti.

Untuk diketahui, isu menebar uang untuk mencari dukungan yang dilakukan oleh sejumlah calon ketua umum (caketum) Partai Golkar itu terlempar dari mulut Nurdin Halid pada pekan lalu. Nurdin mengatakan, ada sejumlah caketum yang memberikan sejumlah uang dalam bentuk kurs dollar kepada pimpinan DPD Tingkat I guna memperoleh dukungan suara pada Munas mendatang.

Bahkan, Ketua DPP Golkar Munas Riau Priyo Budi Santoso pun sempat berkomentar akan melibatkan para pegiat anti korupsi (KPK) untuk memantau jalannya proses Munas Golkar pertengahan April mendatang. Menurut Priyo, hal itu dilakukan guna menjaga jalannya proses Munas Golkar agar tetap berjalan demokratis dan bersih.

BACA JUGA:
Tags