Terbitnya putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung yang mengembalikan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan ke kubu Romahurmuziy alias Romi, ternyata tak membuat konflik dualisme kepengurusan di PPP selesai. 

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Terbitnya putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung yang mengembalikan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan ke kubu Romahurmuziy alias Romi, ternyata tak membuat konflik dualisme kepengurusan di PPP selesai. Konflik masih berlanjut lantaran kubu Djan Faridz tidak mau mengalah begitu saja dan menganggap belum ada putusan final soal kepengurusan siapa yang sah.

Buktinya, kubu Djan terus berupaya menandingi berbagai manuver yang dilakukan kubu Romi. Setelah PPP kubu Romi menggelar Mukernas di Ancol misalnya, kini gantian kubu Djan Faridz yang mengadakan Rapimnas di Kantor DPP PPP. Djan tetap mengklaim kepengurusannya adalah PPP yang sah.

"Saya ingin merangkul pemerintah untuk menjadi sahabat umat Islam dan mengayomi umat Islam dan karena rakyat Indonesia 85 persen umat Islam, jadi wajar kalau kita berdekatan dengan umat," kata Djan dalam sambutannya di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (32/7).

Djan membahas proses muktamar kepengurusannya yang disebut sah. Dia juga menyoroti slogan ´Bergerak Bersama Rakyat´ yang dipakai kubu Romi. "Saya tidak mau bergerak bersama rakyat karena saya mau bergerak dengan umat Islam," ucapnya.

Usai acara, Djan mengatakan Rapimnas PPP ini bukan untuk menandingi Mukernas kubu Romi. Dia justru meminta Romi untuk bicara dengan ulama-ulama di Indonesia.

"Tujuannya (Rapimnas) ini, saya ingin mereka menyampaikan kepada umat Islam tindakan yang melanggar UU itu bukan tindakan dari partai Islam. Saya ingin mereka mengabarkan kepada ulama untuk memaafkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya partai Islam, itu tidak betul. Sebab itu dilihat oleh ulama merusak PPP," ungkapnya.

Djan mengaku tidak punya masalah pribadi dengan Romi. Dia mempermasalahkan Menkum HAM Yasonna Laoly terkait pengesahan kepengurusan PPP. "Saya tidak ada masalah dengan Romi. Romi tidak ada masalah dengan saya. Dia sahabat saya. Wajib hukumnya untuk menjaga silaturahmi dengan beliau. Saya tidak pernah bersengketa dengan beliau. Saya bolak balik ribut hanya dengan Menkum HAM," ucap Djan.

Selain soal mukernas, Djan juga tak mau kalah soal menyatakan dukungan kepada Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Sebelumnya, pengurus PPP kubu Romi sudah menyatakan dukungan terhadap Joko Widodo di Pilpres 2019. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Romi pada penutupan Mukernas PPP.

"Selama 33 bulan dalam konflik (kepengurusan), kader PPP sejati di seluruh Indonesia merasa Jokowi adalah kita. Kami PPP, kami Jokowi," ujar Romi di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7).

Seolah tak mau kalah, Djan juga mengklaim kepengurusan PPP-nya sah juga punya sikap yang sama. "Saya akan ketemu dengan presiden. Saya akan menghadap kepada beliau. Saya akan mendukung beliau," kata Djan.

Jika bertemu, Djan berjanji dapat mendekatkan Jokowi dengan umat Islam. Syaratnya, kepengurusan PPP yang dia pimpin butuh keabsahan. "Kasih tugas pada saya untuk mendekatkan beliau dengan umat Islam. Saya punya jaringan, saya punya PPP. Tapi saya perku keabsahan. Beliau mau tidak punya partai yang siap mendukung beliau," ucapnya.

Djan mencontohkan bagaimana totalnya dukungan yang dia berikan pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI 2017 silam. Dia menjamin bisa meyakinkan umat Islam untuk mendukung Jokowi.

"Saya sudah siapkan baliho, saya sudah siapkan gedung dengan bungkus dukungan saya kepada bapak Jokowi untuk menjadikan Indonesia yang rahmatan lil alamin. Saya sudah siap. Dan saya sudah siap undang ulama seluruh Indonesia, berdialog bukan satu arah sehingga beliau mengerti apa sih kebutuhan umat Islam," ungkap Djan.

Saat ini, kubu Djan juga belum mau menyerahkan kantor PPP di Jalan Diponegoro kepada kubu Romi. Djan mengatakan, kepengurusannya masih kepengurusan yang sah. Wakil Ketua Umum PPP kepengurusan Djan Faridz, Humprey Djemat, menyebut jajarannya sengaja mengamankan kantor DPP PPP.

Penjagaan dilakukan karena beredar kabar kantor DPP akan dikosongkan pihak kepengurusan Romi. "Kantor ini sejak awal dan secara sah dikuasai oleh PPP yang dipimpin Djan Faridz. Itu sudah ada keputusan pengadilan untuk itu. Jadi, kalau memang katakanlah berhak atas kantor ini, tunjukkanlah dengan surat pengadilan dan itu harus ditunjukkan oleh pengadilan," kata Humprey.

Soal kantor, Romi sendiri memilih untuk menunggu. "Saya mengatakan kantor PPP di Jalan Diponegoro telah diamankan oleh kepolisian dan insyaallah akan diserahkan kepada yang berhak," tegas Romi.

SUDAH SELESAI - Kubu Romi sendiri, pasca putusan MA memang berada di atas angin dan menganggap kubu Djan tak lagi eksis. Dia menegaskan, dualisme kepengurusan dengan Djan Faridz sudah selesai. Romi mengatakan dualisme kepengurusan PPP cukup melelahkan baginya.

"Bertengkar itu melelahkan. Teman-teman ini sudah sampai tahap tawakal berlebihan. Terserah mau menang atau kalah tapi saya selalu bilang sabar. Kesabaran itu indah, ujar Romi.

Romi bersyukur karena pihaknya bisa menang atas Djan dalam 3 kali keputusan pengadilan. Terakhir, dalam putusan peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung, PPP Romi diputuskan sebagai kepengurusan PPP yang sah. "3 kali kemenangan ini untuk warga PPP. Tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan setelah PK," ucap Romi.

Tak hanya itu, Romi kembali menegaskan komitmennya untuk tetap membuka pintu rekonsiliasi pada Djan. Hal tersebut diambil karena Romi tidak mau ada lagi konflik berkepanjangan dengan Djan.

"Kami mengajak yang belum satu gerbong, belum satu kereta terutama pada Pak Djan Faridz, mari rekonsiliasi membangun partai ini. Agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan lagi," tutur Romi.

Namun, Romi mengembalikan semua keputusan pada Djan, apakah dirinya ingin bergabung atau tidak di PPP. Romi sendiri menyebut PPP akan tetap berjalan walaupun tanpa Djan. "Setelah kami ajak, kalau Pak Djan Faridz tetap tidak mau ikut, biarkan kereta itu lewat," tutupnya.

Soal klaim Djan Faridz yang mengaku masih sah, Romi tak terlalu ambil pusing. Menurut Romi, apabila Djan tetap enggan bersatu maka kepengurusan PPP tetap dijalankan tanpa Djan dan kubunya.

"Kami tidak bisa menunggu terlalu lama ibarat bus yang harus berangkat, karena sudah ada jadwalnya, kalau nggak mau ya kita tinggal," kata Romi.

Romi mengaku masih mengedepankan rekonsiliasi soal konflik yang terjadi antara dia dan Djan. Namun ketika ditanya apakah Djan akan diberikan posisi strategis jika bergabung, Romy masih belum berkomentar apapun.

"Djan belum menjawab, ada jawaban dulu. Wong dijawab aja belum, saya sih kalau ngajak dia terbuka tertutup tapi belum pernah menjawab. Saya ragu kalau dia tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya tidak melihat ada itikad baik," kata Romi.

Selain itu, Romi mengaku telah telah berusaha berkomunikasi dengan Djan baik melalui surat ataupun datang langsung, namun masih tak kunjung memperoleh jawaban. Dia pun mengklaim Mukernas yang ada saat ini sudah mewakili Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari seluruh Indonesia. Dengan begitu, menurutnya Djan saat ini sudah tidak mempunyai kader lagi di wilayah.

"Tidak ada pendekatan khusus, karena sudah kita cari kadernya nggak ada di bawah, kita coba cari, tapi ya nggak ketemu. di sini semua hadir anggota DPRD dari 34 provinsi semuanya hadir. Orang Jakarta paham siapa Djan," ucap Romi. (dtc)