Konflik PPP Belum Akan Selesai

Senin, 24 Juli 2017, 15:00:00 WIB - Politik

Ketua Umum PPP Romahurmuziy (tengah) berbincang dengan Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakim Saifuddin (kiri), dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa dalam Mukernas II Bimtek Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan di kawasan Ancol, Jakarta, Rabu (18/7). (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Terbitnya putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung yang mengembalikan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan ke kubu Romahurmuziy alias Romi, ternyata tak membuat konflik dualisme kepengurusan di PPP selesai. Konflik masih berlanjut lantaran kubu Djan Faridz tidak mau mengalah begitu saja dan menganggap belum ada putusan final soal kepengurusan siapa yang sah.

Buktinya, kubu Djan terus berupaya menandingi berbagai manuver yang dilakukan kubu Romi. Setelah PPP kubu Romi menggelar Mukernas di Ancol misalnya, kini gantian kubu Djan Faridz yang mengadakan Rapimnas di Kantor DPP PPP. Djan tetap mengklaim kepengurusannya adalah PPP yang sah.

'Saya ingin merangkul pemerintah untuk menjadi sahabat umat Islam dan mengayomi umat Islam dan karena rakyat Indonesia 85 persen umat Islam, jadi wajar kalau kita berdekatan dengan umat,' kata Djan dalam sambutannya di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (32/7).

Djan membahas proses muktamar kepengurusannya yang disebut sah. Dia juga menyoroti slogan 'Bergerak Bersama Rakyat' yang dipakai kubu Romi. 'Saya tidak mau bergerak bersama rakyat karena saya mau bergerak dengan umat Islam,' ucapnya.

Usai acara, Djan mengatakan Rapimnas PPP ini bukan untuk menandingi Mukernas kubu Romi. Dia justru meminta Romi untuk bicara dengan ulama-ulama di Indonesia.

'Tujuannya (Rapimnas) ini, saya ingin mereka menyampaikan kepada umat Islam tindakan yang melanggar UU itu bukan tindakan dari partai Islam. Saya ingin mereka mengabarkan kepada ulama untuk memaafkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya partai Islam, itu tidak betul. Sebab itu dilihat oleh ulama merusak PPP,' ungkapnya.

Djan mengaku tidak punya masalah pribadi dengan Romi. Dia mempermasalahkan Menkum HAM Yasonna Laoly terkait pengesahan kepengurusan PPP. 'Saya tidak ada masalah dengan Romi. Romi tidak ada masalah dengan saya. Dia sahabat saya. Wajib hukumnya untuk menjaga silaturahmi dengan beliau. Saya tidak pernah bersengketa dengan beliau. Saya bolak balik ribut hanya dengan Menkum HAM,' ucap Djan.

Selain soal mukernas, Djan juga tak mau kalah soal menyatakan dukungan kepada Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Sebelumnya, pengurus PPP kubu Romi sudah menyatakan dukungan terhadap Joko Widodo di Pilpres 2019. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Romi pada penutupan Mukernas PPP.

'Selama 33 bulan dalam konflik (kepengurusan), kader PPP sejati di seluruh Indonesia merasa Jokowi adalah kita. Kami PPP, kami Jokowi,' ujar Romi di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7).

Seolah tak mau kalah, Djan juga mengklaim kepengurusan PPP-nya sah juga punya sikap yang sama. 'Saya akan ketemu dengan presiden. Saya akan menghadap kepada beliau. Saya akan mendukung beliau,' kata Djan.

Jika bertemu, Djan berjanji dapat mendekatkan Jokowi dengan umat Islam. Syaratnya, kepengurusan PPP yang dia pimpin butuh keabsahan. 'Kasih tugas pada saya untuk mendekatkan beliau dengan umat Islam. Saya punya jaringan, saya punya PPP. Tapi saya perku keabsahan. Beliau mau tidak punya partai yang siap mendukung beliau,' ucapnya.

Djan mencontohkan bagaimana totalnya dukungan yang dia berikan pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI 2017 silam. Dia menjamin bisa meyakinkan umat Islam untuk mendukung Jokowi.

'Saya sudah siapkan baliho, saya sudah siapkan gedung dengan bungkus dukungan saya kepada bapak Jokowi untuk menjadikan Indonesia yang rahmatan lil alamin. Saya sudah siap. Dan saya sudah siap undang ulama seluruh Indonesia, berdialog bukan satu arah sehingga beliau mengerti apa sih kebutuhan umat Islam,' ungkap Djan.

Saat ini, kubu Djan juga belum mau menyerahkan kantor PPP di Jalan Diponegoro kepada kubu Romi. Djan mengatakan, kepengurusannya masih kepengurusan yang sah. Wakil Ketua Umum PPP kepengurusan Djan Faridz, Humprey Djemat, menyebut jajarannya sengaja mengamankan kantor DPP PPP.

Penjagaan dilakukan karena beredar kabar kantor DPP akan dikosongkan pihak kepengurusan Romi. 'Kantor ini sejak awal dan secara sah dikuasai oleh PPP yang dipimpin Djan Faridz. Itu sudah ada keputusan pengadilan untuk itu. Jadi, kalau memang katakanlah berhak atas kantor ini, tunjukkanlah dengan surat pengadilan dan itu harus ditunjukkan oleh pengadilan,' kata Humprey.

Soal kantor, Romi sendiri memilih untuk menunggu. 'Saya mengatakan kantor PPP di Jalan Diponegoro telah diamankan oleh kepolisian dan insyaallah akan diserahkan kepada yang berhak,' tegas Romi.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar