JAKARTA, GRESNEWS.COM - Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani digadang-gadang akan mengisi satu posisi di bidang ekonomi dan keuangan dalam susunan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun beberapa kendala menghadang mantan Menkeu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini. Selain dikabarkan kena rapor merah KPK karena kasus Century, Sri Mulyani juga dinilai tidak memiliki kecocokan ideologi dengan Jokowi.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai selama Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan beberapa kebijakan yang diputuskan lebih berpihak ke sektor portofolio. Menurutnya kebijakan tersebut memang membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi. "Kendati demikian kebijakan tersebut kurang berpihak kepada sektor riil," kata Enny, di Jakarta, Jumat (24/10).

Selain itu, Enny menilai Sri Mulyani juga merupakan sosok yang akrab dengan lembaga-lembaga donor internasional seperti IMF dan ADB. Dengan latar belakang tersebut dapat dimungkinkan Indonesia akan kembali mengandal utang luar negeri untuk menutupi defisit neraca anggaran.

Enny mengatakan, latar belakang Sri Mulyani tersebut tentunya akan sangat menyulitkan Jokowi yang ingin berkomitmen pada pengembangan ekonomi berbasis sektor riil. "Jika diputuskan kepada Sri Mulyani, Pak Jokowi harus bisa menjelaskan kepada publik. Intinya harus mengutamakan kepentingan kemandirian bangsa," kata Enny menambahkan.

Pada kesempatan terpisah, peneliti ICW Donal Fariz mengatakan Jokowi harus mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rapor warna yang sudah diberikan kepada calon menteri di pemerintahan Jokowi. Menurutnya jika memang dalam catatan KPK terdapat nama menteri yang sudah terkena rapor merah dan kuning, maka sangat penting bagi Jokowi untuk tidak menyertakan nama-nama tersebut di jajaran kabinet.

Menurutnya nama-nama calon yang tidak menjadi perhatian oleh KPK maka tentunya kedepan tidak akan menjadi perdebatan di tingkatan publik. Hal itu dikarenakan nama-nama yang tidak menjadi persoalan tersebut secara otomatis KPK telah memberikan ´garansi´.

Dia menambahkan warna rapor merupakan garansi secara institusi kelembagaan bagi KPK dari data yang dimilikinya. Oleh karena itu, Donal meminta kepada Jokowi-JK untuk melibatkan KPK karena selama ini lembaga tersebut telah memegang data-data dari calon menteri yang diajukan oleh mantan Gubernur DKI tersebut.

Donal menilai jika Jokowi tetap mempertahankan calon menteri yang sudah memiliki catatan khusus dari KPK. Maka Jokowi telah melakukan bagi-bagi kursi menteri, seharusnya kalau tidak ada pembagian kursi maka Jokowi dengan tegas meninggalkan calon menteri yang sudah kena catatan khusus.

"Maka desakan kami kepada Jokowi-JK untuk menunda pemilihan calon menteri. Hal itu dikarenakan bagi kami penting untuk menelaah laporan catatan KPK. Kalau dia (Jokowi) menelaah, pasti memikirkan alternatif untuk mengganti orang," kata Donal.

BACA JUGA:
Tags