JAKARTA, GRESNEWS.COM - Dalam satu tahun masa kepemimpinan pasangan presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla diperkirakan akan kesulitan merealisasikan janji-janji politiknya. Pasalnya pemerintah baru terbelenggu dengan ruang fiskal dari  anggaran yang telah tersusun pada pemerintahan sebelumnya.

Pemerintahan baru Jokowi-JK yang akan mulai aktif  20 Oktober 2014 masih harus melanjutkan program kerja dan anggaran dari pemerintahan sebelumnya. Sehingga tidak bisa menggarkan  kebutuhan sesuai program dan janji-janji mereka sebelumnya.

Pengamat komunikasi politik dari Populi Center Nico Harjanto mengatakan pemerintah Jokowi-JK membenarkan adanya kendala keterbatasan ruang fiskal karena APBN yang berjalan adalah APBN yang telah diputuskan oleh pemerintahan sekarang. Rancangan anggaran adalah peninggalan pemerintahan sebelumnya dimana pemerintahan baru masih terikat.  "Sehingga program Jokowi- JK tidak secara optimal dilakukan sejak di hari pertama pemerintahannya," kata Nico usai diskusi mingguan Populi Center di Restoran Rarampa Jakarta, Sabtu (23/8).

Karena itu, ke depan Nico mengusulkan harus ada revisi kalender politik dan pemerintahan. Kedua kalender harus diubah sehingga tidak tumpang tindih. Sebab dengan kalender politik dan kalender pemerintahan sekarang menciptakan fase dimana pemerintahan yang akan berakhir itu justru merancang APBN untuk pemerintahan yang akan datang. Sehingga susah bagi presiden baru membuat dan segera merealisasikan program-program baru.

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari mengatakan dengan melihat sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dikenal pemerintahan transisioner. Karenanya, semua presiden yang baru tidak akan secara otomatis dapat langsung merealisasikan janji-janji politiknya.

Termasuk pemerintahan Jokowi-JK yang berjanji akan langsung bekerja dan merealisasikan janji-janji politiknya usai dilantik.  "Faktanya dari dilantik sampai 31 Desember pemerintahan baru menjalankan sepenuhnya program dan anggaran yang sedang berjalan," kata Hajriyanto usai diskusi di tempat yang sama.

Sehingga Pemerintahan baru bisa menunaikan janji-janji politik mulai awal Januari 2015. Namun, kata Hajriyanto, hal itu juga tidak mudah. Sebab semua program kerja terkait dengan APBN 2015. Sementara RAPBN 2015 telah diketok.

Makanya, kata Hajriyanto, yang harus dilakukan Jokowi-JK adalah menyiapkan terobosan-terobosan penting untuk mengkomunikasikannya dengan DPR. Untuk itu, Jokowi-Jk harus betul-betul jeli memilih para menterinya yang bakal duduk di kabinet.Tidak hanya profesional tetapi juga punya komunikasi politik yang baik dengan legislatif.

Kendala fiskal yang bakal dihadapi pemerintahan Jokowi-JK memang dirasakan. Namun ketika Mahkamah Konstitusi resmi menolak gugatan Prabowo-Hatta, Jokowi menyatakan akan segera bertemu dengan SBY untuk membicarakan transisi pemerintahan.

BACA JUGA:
Tags